Kota Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kota Tangerang menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Mengutip dari detik.com, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan harga BBM tidak akan mengalami kenaikan.

Sudah ada koordinasi antara pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina atas petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Koordinasi itu dilakukan agar setiap keputusan bisa diambil mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," tegas Prasetyo.

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono menyampaikan, informasi yang beredar terkait kenaikan harga BBM telah diklarifikasi oleh pemerintah pusat. Berdasarkan rilis resmi, tidak ada penyesuaian harga BBM dalam waktu dekat.

“Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak ada kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, kami turut mengimbau masyarakat Kota Tangerang untuk tidak panik dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” tegas Ruta, melalui sambungan telepon, Selasa (31/3/26).

Ia juga menegaskan bahwa perilaku panic buying maupun penimbunan BBM justru dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk potensi kelangkaan di lapangan serta risiko pelanggaran hukum.

”Selain itu, Pemkot Tangerang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta pihak terkait guna memastikan ketersediaan dan distribusi BBM tetap berjalan lancar di wilayah Kota Tangerang,” katanya.

Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta selalu mengacu pada sumber resmi agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang terpenting saat ini adalah menjaga situasi tetap kondusif. Tidak perlu panik, karena kondisi BBM masih aman dan stabil,” tutupnya. (Red)

Tangerang, lensafokus.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait melakukan kunjungan ke sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah kelapa dua Pete, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Senin (30/03/2026)

Dalam keterangannya, Maruara Sirait menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari program bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah terus bergulir secara berkesinambungan sejak tahun lalu hingga saat ini.

“Program ini bertujuan menekan angka masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari data sebelumnya, angka tersebut terus ditekan secara signifikan,” ujar Maruara.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI yang telah mendorong peningkatan anggaran sektor perumahan. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp150 triliun kini meningkat menjadi Rp200,3 triliun pada tahun 2026.

Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa peluncuran program BSPS dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ia menilai program ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki hunian layak, tetapi juga mendorong kemandirian melalui pengelolaan pembangunan secara swadaya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruara juga mengapresiasi peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya kaum ibu, yang dinilai mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja di tengah berbagai tantangan ekonomi. Sebagai bentuk dukungan, ia menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta kepada 10 pelaku UMKM berprestasi.

Ia turut meminta perbankan BUMN untuk terus mendorong kemajuan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, KUR dengan suku bunga rendah sekitar 0,5 persen per tahun sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha.

“Pinjaman KUR di bawah Rp100 juta bahkan tidak memerlukan agunan. Ini peluang yang harus dimanfaatkan masyarakat dibandingkan meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi,” tegasnya.

Selain itu, Maruara juga mengapresiasi kinerja para pengembang dan kontraktor yang telah berkontribusi dalam pembangunan ribuan rumah subsidi serta membuka lapangan kerja baru, sehingga membantu menekan angka pengangguran.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus menyediakan data akurat guna mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Ia menjelaskan bahwa data tersebut menjadi dasar dalam penentuan program, termasuk kategori masyarakat yang belum memiliki rumah (backlog) dan rumah tidak layak huni.

“Data ini penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran, baik untuk masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian tidak layak,” jelas Amalia.

Amalia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, turut mengapresiasi program BSPS yang dinilai mampu membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan hunian layak. Ia menyebutkan bahwa program tersebut memberikan dampak signifikan di wilayah Banten.

“Tahun lalu terdapat sekitar 1.500 unit rumah subsidi, dan tahun ini meningkat menjadi sekitar 2.500 unit. Khusus Kabupaten Tangerang, tercatat sebanyak 1.308 unit rumah,” ungkapnya.

Menurut Andra, program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi warga yang akhirnya memiliki rumah sendiri.

“Memiliki rumah adalah impian banyak orang. Program ini benar-benar membantu masyarakat mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. (Mala)

Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten Tangerang mempertegas komitmennya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal ini ditujukan saat Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid beserta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara peluncuran bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Nasional Tahun Anggaran 2026, Senin (30/03/26).

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Tangerang ini juga meresmikan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan kementerian PKP, BP Tapera, BRI, PNM, dan SMF.

Dalam keterangannya di hadapan awak media, Bupati Tangerang menyatakan bahwa program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto inia selaras dengan visi pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.

"Alhamdulillah, program Bapak Presiden RI melalui Kementerian Perumahan dan Kemendagri sejalan dengan program Kabupaten Tangerang. Program BSPS ini memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah, yang dikolaborasikan dengan bantuan kredit usaha rakyat serta pemberdayaan ekonomi," ujar Bupati Maesyal.

Maesyal mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang telah memiliki program rutin bedah rumah yang menyasar setidaknya 1.000 unit rumah setiap tahunnya melalui berbagai jalur, baik dari Dinas Perkim maupun program di tingkat kecamatan.

"Setiap tahun kita secara rutin membedah 1.000 rumah sesuai kawasan, belum lagi program parsial lainnya. Artinya, total hunian yang kita bangun setiap tahun sebenarnya melebihi angka tersebut," tambahnya.

Sesuai arahan Menteri PKP, program tahun ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan (atap, lantai, dinding), tetapi juga pada sirkulasi ekonomi penghuninya.

Pemkab Tangerang telah mulai mengintegrasikan bantuan hunian dengan sektor produktif.
"Membangun rumah bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi bagian dari kesejahteraan. Kami sudah mulai membantu dari sisi ekonomi rakyat, seperti bantuan ternak lele melalui Dinas Perikanan, bantuan pangan, hingga bantuan bibit dan benih agar masyarakatnya sehat, ekonominya pun berjalan," jelas Bupati Maesyal.

Menutup keterangannya, Bupati berharap situasi ekonomi global tetap stabil sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang terus meningkat. Jika PAD tumbuh positif, pemerintah daerah berjanji akan menambah kuota jumlah rumah yang akan dibedah pada tahun anggaran berikutnya demi kepentingan masyarakat luas.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari lembaga keuangan dan pemberdayaan seperti BRI, PNM, BP Tapera, serta SMF yang siap mendukung skema pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi rakyat. (Mala)

TANGERANG, lensafokus.id – Kelurahan Tigaraksa resmi menjadi tuan rumah kegiatan Pengajian Ulama Umaro yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tigaraksa, Selasa (31/3/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut mengusung tema “Meneguhkan Sinergitas Ulama dan Umaro dalam Mewujudkan Wasathiyah di Era Digital.”

Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, serta masyarakat. Tampak hadir Camat Tigaraksa Cucu Abdurrosyied, jajaran Danramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tigaraksa, Ketua MUI Kecamatan Tigaraksa KH Idrus, anggota DPRD Kabupaten Tangerang M. Nurojab, para kepala desa se-Kecamatan Tigaraksa, Kepala KUA Tigaraksa, alim ulama, tokoh masyarakat, hingga ratusan jamaah.

Lurah Tigaraksa, Eko Suyanto, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada wilayahnya sebagai tuan rumah kegiatan rutin bulanan tersebut.

“Alhamdulillah, Kelurahan Tigaraksa mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Pengajian Ulama Umaro MUI Kecamatan Tigaraksa. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran para guru, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan,” ujarnya.

Eko juga secara khusus menyampaikan penghormatan kepada seluruh tamu kehormatan yang hadir, serta mengapresiasi antusiasme jamaah yang memadati lokasi kegiatan.

Selain itu, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara. “Kami menyadari masih terdapat kekurangan sebagai tuan rumah. Untuk itu, kami memohon maaf apabila dalam pelayanan maupun fasilitas yang disediakan masih belum maksimal,” tambahnya.

Pengajian Ulama Umaro ini diharapkan dapat terus menjadi sarana mempererat komunikasi dan kolaborasi antara unsur pemerintah (umaro) dan para ulama, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai wasathiyah atau moderasi beragama dapat semakin tertanam di tengah masyarakat. (Mala)