Tangerang, lensafokus.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait melakukan kunjungan ke sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah kelapa dua Pete, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Senin (30/03/2026)
Dalam keterangannya, Maruara Sirait menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari program bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah terus bergulir secara berkesinambungan sejak tahun lalu hingga saat ini.
“Program ini bertujuan menekan angka masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari data sebelumnya, angka tersebut terus ditekan secara signifikan,” ujar Maruara.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI yang telah mendorong peningkatan anggaran sektor perumahan. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp150 triliun kini meningkat menjadi Rp200,3 triliun pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa peluncuran program BSPS dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ia menilai program ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki hunian layak, tetapi juga mendorong kemandirian melalui pengelolaan pembangunan secara swadaya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruara juga mengapresiasi peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya kaum ibu, yang dinilai mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja di tengah berbagai tantangan ekonomi. Sebagai bentuk dukungan, ia menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta kepada 10 pelaku UMKM berprestasi.
Ia turut meminta perbankan BUMN untuk terus mendorong kemajuan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, KUR dengan suku bunga rendah sekitar 0,5 persen per tahun sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha.
“Pinjaman KUR di bawah Rp100 juta bahkan tidak memerlukan agunan. Ini peluang yang harus dimanfaatkan masyarakat dibandingkan meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi,” tegasnya.
Selain itu, Maruara juga mengapresiasi kinerja para pengembang dan kontraktor yang telah berkontribusi dalam pembangunan ribuan rumah subsidi serta membuka lapangan kerja baru, sehingga membantu menekan angka pengangguran.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pihaknya terus menyediakan data akurat guna mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Ia menjelaskan bahwa data tersebut menjadi dasar dalam penentuan program, termasuk kategori masyarakat yang belum memiliki rumah (backlog) dan rumah tidak layak huni.
“Data ini penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran, baik untuk masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian tidak layak,” jelas Amalia.
Amalia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, turut mengapresiasi program BSPS yang dinilai mampu membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan hunian layak. Ia menyebutkan bahwa program tersebut memberikan dampak signifikan di wilayah Banten.
“Tahun lalu terdapat sekitar 1.500 unit rumah subsidi, dan tahun ini meningkat menjadi sekitar 2.500 unit. Khusus Kabupaten Tangerang, tercatat sebanyak 1.308 unit rumah,” ungkapnya.
Menurut Andra, program BSPS tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi warga yang akhirnya memiliki rumah sendiri.
“Memiliki rumah adalah impian banyak orang. Program ini benar-benar membantu masyarakat mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. (Mala)
