Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengajak seluruh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pengurus LPTQ Kabupaten Tangerang yang baru dilantik untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat religius, sejahtera, dan berakhlakul karimah.

Hal itu disampaikan Bupati Maesyal saat melantik Pengurus Baznas Kabupaten Tangerang dan Pengurus LPTQ Kabupaten Tangerang Periode 2025-2030 di Aula Masjid Al-Amjad, Jum'at (17/10/25).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan acara pelantikan tersebut merupakan momen penting bagi kehidupan keagamaan di Kabupaten Tangerang. Baznas dan LPTQ memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berdaya, dan sejahtera.

"Baznas memegang amanah besar dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen ibadah sekaligus kekuatan ekonomi umat. Sementara LPTQ menjadi garda terdepan dalam membina generasi Qurani, menanamkan nilai moral, serta memperkuat karakter spiritual masyarakat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pengurus Baznas dan LPTQ periode sebelumnya atas dedikasi serta kontribusinya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Baznas Kabupaten Tangerang telah mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) hingga mencapai sekitar Rp11,2 miliar. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang luar biasa ini. LPTQ juga turut berperan atas diraihnya juara umum MTQ empat kali berturut-turut. Saya berharap pengurus baru dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian tersebut,” ungkap Bupati.

Menurut dia, Baznas sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program keagamaan dan sosial kemasyarakatan, terutamanya pada kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai APBD, seperti program bedah rumah, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM kecil, hingga pemberian beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.

“Baznas hadir membantu masyarakat pedesaan, membantu para Yatim duhafa janda lanjut usia, dan memberikan beasiswa bagi ratusan pelajar SD dan SMP. Tujuannya sederhana jangan sampai ada anak Kabupaten Tangerang yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya,” tandasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa sumber dana zakat yang dikelola Baznas sebagian besar berasal dari ASN Kabupaten Tangerang, dengan rata-rata pengumpulan mencapai Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar perbulan. Untuk itu, pihaknya juga akan mendorong pengumpulan zakat juga dapat diperluas ke perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha besar di wilayah Kabupaten Tangerang ke depannya.

“Ekspansi ke dunia usaha sangat penting agar manfaat zakat semakin luas dan distribusinya semakin berkeadilan. Zakat ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kita terhadap sesama,” tambahnya.

Selain dia juga menegaskan, peran penting LPTQ dalam pembinaan dan pengembangan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di masyarakat.

Selama empat tahun berturut-turut, Kabupaten Tangerang menjadi juara MTQ tingkat Provinsi Banten. Ini tidak lepas dari peran LPTQ yang terus membina kafilah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Pembinaan ini bukan hanya untuk lomba, tapi juga membiasakan masyarakat agar gemar membaca dan memahami Alquran.

“Saya ucapkan selamat bertugas kepada pengurus yang baru. Teruskan pengabdian ini dengan semangat ikhlas, transparan, dan profesional. Kepada pengurus lama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya selama ini. Semoga semua amal baiknya mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT,” pungkas Bupati.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Baznas Provinsi Banten Prof. Sibli, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, camat, tokoh agama, serta para pengurus LPTQ dan Baznas Kabupaten Tangerang. (Red)

BOGOR, lensafokus.id - Banyaknya aksi protes akibat kebijakannya yang dinilai sembrono terkait penyegelan tempat wisata dan usaha di puncak, Bogor dan berdampak terhadap angka pengangguran. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol akhirnya mengevaluasi kebijakan yang ia buat.

Menurutnya, kebijakan yang dibuatnya membawa dampak yang sangat frontal. Untuk itu dirinya sedang menyusun soal bagaimana langkah kementerian LH kedepannya.

"Kemarin ada kehadiran tokoh masyarakat ke rumah dinas menteri untuk membicarakan ini, maka kami akan skenariokan dengan mengundang dan memanggil para owner yang terdampak langsung sehingga tidak lagi melalui perantara-perantara agar tidak simpang siur," katanya.

Namun, kata dia, tetap untuk lingkungan adalah harga mati, tidak boleh ditolak, konsepnya, bilamana pihak kementerian mentolerir dengan memberikan dispensasi keringanan terhadap suatu kasus maka kasus tersebut menimbulkan kerusakan yang sangat besar pada kemudian hari.

"Jadi mari kita berpikir dengan bijak dengan semua sisi, jangan sepihak," katanya usai mengunjungi dapur SPPG di Gang Selot, Kota Bogor, Jumat (17/10/2025).

Terkait pencabutan sanksi, menurutnya sudah ada sebagian tempat usaha sudah dicabut dan bisa beroperasi, namun sisanya belum, masih ditelaah dulu persoalannya.

"Kalau dicabut bukan berarti sanksinya di lepas, masih ada sanksi yang perlu dipenuhi," katanya.

Kata dia, pihaknya harus tetap mengedepankan ketahanan lingkungan. Sebab, setiap ada bencana banjir di kawasan Puncak selalu ada korban jiwa.

"Sudahlah cukup korban yang tiap kali banjir datang ya, ada 17, ada 2 orang, 3 orang selalu meninggal. Apakah kemudian kita kompensasi kan dengan sederhana, dibuka mata kita," tambahnya.

Kementerian Lingkungan Hidup kata dia, berencana akan mengoptimalkan fungsi peningkatan kapasitas lingkungan mulai dari penanaman pohon dan pembuatan embun.

"Karena dari analisa kita, membangun ketahanan lingkungannya lebih utama dulu. Jadi bukan berarti mundur, tapi kita tingkatkan," katanya.

Sementara itu mengenai bangunan-bangunan di kawasan Puncak akan dievaluasi kembali mana yang boleh dan mana yang harus disesuaikan. (Zulfi Kusuma)

Serang, lensafokus.id - Provinsi Banten resmi ditetapkan oleh PWI Pusat sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang akan digelar pada 6 - 9 Februari 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting bagi Banten, yang dipercaya menjadi pusat peringatan nasional insan pers tahun depan.

Penetapan tersebut berawal dari surat resmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kepada Pemerintah Provinsi Banten, dengan nomor surat 027/PWI-P/LXIXX/IX/2025 tertanggal 17 September 2025, terkait rencana pelaksanaan dan penetapan tuan rumah HPN 2026.

Menindaklanjuti surat tersebut, Pemerintah Provinsi Banten memberikan jawaban resmi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni. Surat balasan dengan nomor B 500-12/1624 Diskominfo SP/2025 itu berisi pernyataan kesediaan dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan HPN 2026 di Banten.

Penyerahan surat balasan Pemprov Banten secara resmi dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, kepada Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang pada Jumat, (17/10/25). Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata Pemerintah Provinsi Banten untuk menjadi tuan rumah HPN 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Arif Agus Rakhman menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten siap berkolaborasi dengan PWI Pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan HPN berjalan sukses dan berkesan.

“Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Kominfo, menyambut baik dan siap mendukung penuh pelaksanaan HPN 2026. Kami akan menyiapkan segala kebutuhan agar acara HPN ini berjalan lancar dan memberi manfaat luas, baik bagi insan pers maupun masyarakat Banten,” ujar Arif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang, mengungkapkan apresiasi terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Banten atas kesediaan dan komitmen yang ditunjukkan dalam menyambut pelaksanaan HPN tahun depan.

“Kami dari PWI Pusat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten Andra Soni atas dukungannya. Keputusan ini menandai awal kolaborasi besar antara insan pers nasional dan pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan HPN yang berkesan di Banten,” ucap Zulmansyah didampingi Ketua PWI Banten Rian Nopandra.

Dengan ditetapkannya Banten sebagai tuan rumah, seluruh rangkaian kegiatan HPN 2026 akan dipusatkan di wilayah Provinsi Banten, mulai dari seminar nasional, pameran pers, hingga puncak peringatan Hari Pers Nasional yang rencananya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.

Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi daerah sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan HPN juga diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, dan UMKM lokal.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh komponen pers, Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah yang ramah, berkesan, dan sukses dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional 2026. (Cecep)

Lebak, lensafokus.i - Kabupaten Lebak melalui BPBD setempat mengaku tidak memiliki anggaran khusus penanggulangan bencana, jika saat ini terjadi bencana. Padahal, kabupaten Lebak yang memiliki 28 kecamatan dan memiliki wilayah terluas di Provinsi Banten, merupakan wilayah rawan bencana. Hal tersebut disampaikan Febby Rizky Pratama, kepala Pelaksana BPBD Lebak, kepada lensafokus.id di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2025).

Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di Banten yang terbilang rawan terjadinya bencana seperti longsor dan banjir. Pemerintah Daerah pun berkata dia, selalu aktif dalam memonitor kondisi cuaca.

Menurut Febby, di struktur APBD 2025 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp3 miliar sudah habis untuk belanja beras dan bantuan kebencanaan lainnya. Biaya Tak Terduga (BTT) yang besarnya mencapai Rp9 miliar peruntukannya bukan haya untuk kebencanaan, melainkan untuk yang lainnya, seperti kesehatan dan kedaruratan lainnya.

Jadi anggaran Kebencanaan Rp3 miliar sudah terpakai semua, sehingga jika terjadi bencana kita hanya bisa melakukan bantuan mitigasi dan tekhnis kebencanaan saja,” ujarnya.

Lanjut dia, untuk bantuan sembako dan yang lainnya, untuk saat ini tidak bisa diberikan jika terjadi bencana.
“Kami berharap Kabupaten Lebak tidak terjadi bencana besar, karena kami bingung tidak mempunyai anggaran bantuan penanggulangan,” papar dia.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Eka Darmana Putra menyatakan, jika stok logistik bantuan kebencanaan sudah mulai menipis yang dikelola Dinsos Lebak. Namun demikian, untuk kebencanaan, Dinsos selalu siap siaga.

Walaupun stok bantuan logistik sudah menipis, namun hingga kini kita masih bisa dan terus melakukan intervensi terhadap kejadian bencana yang terjadi,” tuturnya.

Kata Eka, Dinsos berbeda dengan BPBD, karena BPBD sifatnya hanya mitigasi kebencanaan dan menyampaikan jika terjadi bencana. Sehingga wajar jika stok bantuan logistik kebencanaan di BPBD terbatas.

Mudah-mudahnya tidak ada bencana yang sifatnya komunal di Lebak,” ucap Eka.(Cecep)

Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah secara simbolis menyerahkan 10 unit rumah hasil program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua, Jum'at (17/10/25).

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan mengungkapkan bahwa program bedah atau rehabilitasi RTLH tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pemkab Tangerang menyasar sekitar 1.190 rumah lebih yang tersebar di 29 kecamatan. Program bedah RTLH tersebut telah dirampungkan. Di antaranya, 10 RTLH yang telah selesai dan sudah siap dihuni oleh masyarakat di Kelurahan Pakulonan Barat.

"Hari ini saya didampingi oleh Pak Sekdis Perkim dan juga Pak Lurah Pakulonan Barat menyerahkan secara simbolis 10 rumah RTLH yang selesai dibangun dan siap dihuni dengan lebih nyaman oleh warga yang memilikinya," ungkapnya.

Dia juga menandaskan bahwa program tersebut merupakan implementasi dari salah satu program prioritas pemerintah daerah selama 5 tahun ke depan. Untuk itu pihaknya juga memohon dukungan dan terus mendorong semua pihak termasuk pihak swasta agar semakin banyak terlibat aktif dan berkolaborasi dalam program bedah RTLH ini.

"Alhamdulillah 1.190 lebih rumah sudah terselesaikan. Dengan dukungan masyarakat yang semakin kuat dan peran aktif serta kolaborasi dengan pihak swasta, mudah-mudahan ke depan program ini bisa terus berjalan sehingga masyarakat Kabupaten Tangerang semuanya rumahnya layak," ujarnya.

Dia juga berpesan kepada seluruh penerima manfaat bisa merawat dan menjaga rumah yang telah diperbaiki dan lebih layak tersebut agar ketahanan dan keswjahteraan keluarganya juga semakin lebih baik.

"Insya Allah, hari ini Bapak dan Ibu bisa langsung menempati rumah-rumah yang telah dilaksanakan pembangunannya dengan lebih nyaman. Pesan saya, rawat dan jaga dengan baik agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi tentunya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman, Dadan Darmawan melaporkan program bedah RTLH di Kabupaten Tangerang ini telah dimulai dan berjalan beberapa tahun lamanya dengan target yang semakin meningkat setiap tahunnya.

"Program ini sudah dilaksanakan beberapa tahun lamanya. Tahun ini ada 1.197 unit RTLH yang kita bedah, tersebar di 246 desa, 28 kelurahan di 29 kecamatan," jelas Dadan.

Pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan termasuk pihak lainnya yang juga telah membantu dan berkolaborasi dalam mensukseskan program bedah RTLH. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) menggelar Tangerang Expo 2025, ajang pameran dan promosi produk unggulan daerah yang berlangsung 16-19 Oktober 2025, di Supermall Karawaci. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-393 Kabupaten Tangerang.

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah yang membuka acara mengatakan, Tangerang Expo 2025 bukan sekadar perayaan, melainkan wujud nyata semangat kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan beragam produk unggulan daerah, karya pengrajin lokal, serta inovasi ekonomi kreatif.

“Acara ini bukan hanya menjadi perayaan, tetapi juga ajang kebanggaan dan pembuktian bahwa semangat ekonomi kreatif dan kemandirian pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang terus tumbuh dan berkembang,” ujar Wabup Intan dalam sambutannya.

Dirinya pun menyampaikan apresiasi kepada Dekranasda Kabupaten Tangerang dan Dinas Koperasi serta Usaha Mikro atas kolaborasi luar biasa dalam penyelenggaraan acara ini. “Tangerang Expo ini juga bukan sekadar pameran produk, tetapi wadah nyata sinergi antara pembinaan, pemberdayaan, dan promosi ekonomi masyarakat,” katanya.

Lanjut dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memiliki visi besar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing dan dengan misinya mewujudkan perekonomian yang kuat, produktif, dan berdaya saing. Dalam konteks ini, peran Dekranasda Kabupaten Tangerang sangat strategis dalam membina pengrajin lokal agar terus berinovasi dan menjaga kualitas produk.

Produk-produk seperti Batik Balaraja, tas anyaman, peci awi, dan berbagai kerajinan khas lainnya terus dikembangkan agar mampu menembus pasar nasional.

"Kolaborasi Dekranasda dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pun menjadi bukti nyata semangat satu arah, satu tujuan dalam membangun ekonomi rakyat,"

Dia juga menegaskan bahwa Pemkab Tangerang terus berkomitmen untuk memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, perbankan, komunitas kreatif, dan masyarakat.

“Kita ingin membangun ekosistem usaha mikro yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini,” serunya.

Ia berharap Tangerang Expo 2025 menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaku usaha mikro untuk terus berinovasi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal. “Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa semangat kolaborasi dan kreativitas adalah kunci dalam meningkatkan daya saing,” pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Kabupaten Tangerang Rismawati Maesyal Rasyid menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki enam tujuan utama, antara lain: memperluas promosi produk unggulan, memperkuat jejaring bisnis pelaku usaha mikro, menumbuhkan rasa cinta terhadap produk lokal, serta memperkenalkan potensi wisata dan budaya Kabupaten Tangerang.

“Kami ingin Tangerang Expo menjadi agenda tahunan unggulan yang mampu menarik minat wisatawan, investor, dan pelaku bisnis, sekaligus memperkenalkan potensi wisata serta budaya lokal Kabupaten Tangerang,” kata Rismawati.

Selama empat hari penyelenggaraan, Tangerang Expo 2025 menghadirkan beragam kegiatan seperti fashion show, live music, talkshow, dialog interaktif, lomba mewarnai, hingga lomba tari tradisional. Acara ini juga menjadi wadah pertukaran ide, inovasi, dan jejaring bisnis lintas wilayah, yang mencerminkan semangat ekonomi inklusif antar daerah.

Kegiatan Tangerang Expo 2025 diikuti oleh 25 tenant booth, terdiri dari instansi daerah Kabupaten Tangerang, instansi luar daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang, Dinas Perikanan Kota Palembang, hingga Dekranasda Kabupaten Pali, serta pelaku UMKM dari Lombok, Pekalongan, dan DKI Jakarta. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Tangerang, Soma Atmaja mendampingi Gubernur Banten, Andra Soni berdialog langsung dengan para nelayan yang tergabung dalam organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kec. Kronjo, Kamis (16/10/25).

Pada kesempatan tersebut, Soma mengungkapkan bahwa ia juga mengapresiasi acara dialog langsung dengan para nelayan Kronjo. Selain untuk menjaga silahturahmi juga bisa mendengarkan langsung aspirasi para nelayan kepada pemerintah dan mencari alternatif-alternatif solusi yang bisa dilakukan.

“Kami tentu saja sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terkait dengan permintaan ambulan khusus nelayan yang disampaikan langsung tadi, akan kami upayakan pada tahun 2026 bisa terealisasi, namun kami juga mohon kepada para nelayan bisa bergotong-royong bagaimana operasional dan perawatannya,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong para nelayan dapat memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan milik pemerintah daerah untuk membantu peningkatan produktifitas dan kesejahteraan nelayan.

“Kami ada 2 lembaga keuangan milik daerah yang bisa diajak kerja sama dan kolaborasi dengan para nelayan untuk bantuan permodalan maupun bantuan lunak lainnya untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan nelayan,” ungkapnya.

Sementara Gubernur Banten, Andra Soni menandaskan bahwa penutupan akan terus menggerakkan dinas dan instansi terkait untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas nelayan Kronjo.

“Persoalan nelayan ini melibatkan banyak pihak, ada kabupaten, provinsi, ada BKSDA, ESDM, KKP dan instansi lainnya. Kami pemerintah berkomitmen untuk terus membantu nelayan,” tandasnya.

Menanggapi permintaan normalisasi sungai, pelayanan administrasi SKKP, TPI dan koperasi nelayan dan asuransi ketenagakerjaan, mereka berjanji akan segera mengumpulkan berbagai perangkat daerah terkait, termasuk lembaga lain dan pihak swasta untuk membahas berbahai hasil dialog tersebut.

“Tentunya apa yang kita dialogkan, kita diskusikan hari ini, tentu saja akan kami bahas lebih lanjut bersama semua pihak terkait, termasuk lebih lanjut dengan pihak swasta,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta kepada dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten bisa menggelar dialog dan kegiatan lainnya secara rutin di kemudian hari.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Andra Soni dan Sekda Soma juga melihat pelayanan administrasi pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dan simbolis penyerahan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan kepada para nelayan. (Red)