KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Kantor Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, disambut antusias warga, Rabu (5/8/2026). Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk membeli paket sembako dan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sekaligus upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

Lurah Manis Jaya, Yanto, mengatakan tingginya antusiasme warga menunjukkan program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

"Alhamdulillah, sejak dibuka tadi pagi warga sudah berbondong-bondong meramaikan Gerakan Pangan Murah ini. Program ini sangat membantu masyarakat karena mereka tidak perlu jauh-jauh mencari sembako dengan harga yang lebih terjangkau," ujar Yanto.

Dalam Gerakan Pangan Murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang merah, bawang putih, aneka frozen food, serta komoditas pangan lainnya dengan harga di bawah pasaran.

Salah seorang warga Kampung Pabuaran, Kelurahan Manis Jaya, Idah Khodijah, mengaku sengaja datang setelah mendapat informasi dari Ketua RT. Ia menilai selisih harga yang ditawarkan cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

"Saya bersama ibu-ibu lainnya langsung datang ke sini setelah mendapatkan informasi dari Ketua RT. Tidak percuma datang karena saya bisa membeli cukup banyak kebutuhan pokok. Harganya lebih murah dibandingkan di pasar, kualitasnya juga bagus dan terjamin," katanya.

Pemkot Tangerang juga memastikan Gerakan Pangan Murah akan terus digelar di sejumlah wilayah lainnya selama periode peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung mulai 23 Juli hingga 13 Agustus 2026. (Sumarna)

KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan komitmennya untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten 2026 dengan membuka peluang peminjaman sejumlah venue olahraga milik Pemkot Tangerang bagi Kota Tangerang Selatan selaku tuan rumah penyelenggara.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang, Kaonang, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan terkait rencana pemanfaatan sejumlah fasilitas olahraga yang dimiliki Pemkot Tangerang.

"Kami telah membuka pembicaraan lebih lanjut bersama Pemkot Tangerang Selatan dan KONI Kota Tangerang Selatan sebagai tuan rumah untuk membahas kemungkinan kerja sama peminjaman sejumlah venue olahraga selama PORPROV VII Banten 2026 nanti," ujar Kaonang, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, Pemkot Tangerang sangat terbuka terhadap rencana kerja sama tersebut. Pasalnya, Kota Tangerang memiliki sejumlah venue olahraga yang telah memenuhi standar dan kerap digunakan untuk penyelenggaraan berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.

"Sementara ini belum ditentukan venue olahraga apa saja yang akan dipinjam. Setelah pembicaraan kemarin, pihak panitia tuan rumah akan melakukan peninjauan untuk menentukan venue yang paling memungkinkan digunakan dengan mempertimbangkan kualitas infrastruktur, aksesibilitas, serta jaraknya dari Kota Tangerang Selatan," jelasnya.

Kaonang menambahkan, dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi antardaerah dalam menyukseskan pesta olahraga terbesar di Provinsi Banten.

Sebagai informasi, PORPROV VII Banten 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 23 November 2026 dengan mempertandingkan sekitar 60 cabang olahraga yang akan diikuti atlet-atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. (Sumarna)

KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyampaikan sejumlah aspirasi strategis Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Pusat saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah (Rebon) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda) secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (5/8/2026).

Dalam forum tersebut, Sachrudin mengangkat tiga isu utama yang dinilai membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, yakni penguatan kapasitas fiskal daerah, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis digital.

"Kami berharap adanya penguatan dukungan dari Pemerintah Pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital," ujar Sachrudin.

Menurutnya, kemandirian fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan dukungan Pemerintah Pusat, baik melalui pendanaan, regulasi, maupun pemanfaatan teknologi.

"Dukungan transfer ke daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, kami juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, penguatan pembinaan, serta pengembangan informasi dan layanan digital agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif," jelasnya.

Sachrudin menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Tangerang yang dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibu kota memiliki banyak program prioritas dan capaian yang baik, termasuk dalam penerapan SPBE. Hal ini perlu terus ditingkatkan dan dapat menjadi role model bagi daerah lain. Saya ikut bangga menjadi warga Kota Tangerang," ujar Imelda.

Forum Rebon yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas berbagai dinamika dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Sumarna)