Tangerang, lensafokus.id - Di penghujung tahun 2025, Rumah Zakat Tangerang mendapatkan penghargaan dari ketua RW dalam pengelolaan bank sampah yang berlokasi di Jalan Papandayan RT 05 RW 04 Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Bank Sampah Papandayan berdiri sejak tahun 2019, saat ini nasabah yang aktif sudah mencapai 30 nasabah, omset perbulan yang didapat mulai dari satu juta hingga dua juta. Dalam pengelolaan nya bank sampah papandayan menerapkan program sedekah sampah, sampah yang di kumpulkan di catat oleh petugas lalu di tukarkan dengan sembako mulai dari minyak, gula, sarden, mie instan dan lain-lain.

Sejak bulan Mei Rumah Zakat mulai berkolaborasi dengan bank sampah papandayan dengan memberikan edukasi terkait pengolahan sampah dan juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk bank sampah Papandayan. Rumah Zakat memberikan bantuan tempat sampah dan timbangan, buku tabungan, dan perlengkapan lain untuk menunjang kegiatan pemilahan sampah di Bank Sampah Papandayan, juga memberikan bantuan berupa hadiah untuk nasabah yang datang dan menimbang sampah di bank sampah Papandayan. Upaya ini dilakukan agar bisa meningkatkan jumlah nasabah yang menimbang di bank sampah Papandayan.

Pak Jumadi selaku pengurus bank sampah merasakan sekali manfaat dan kolaborasi dengan Rumah Zakat, "Alhamdulillah setalah diumumkan akan ada hadiah bagi nasabah yang menimbang, antusiasme warga luar biasa, jumlah nasabah yang menimbang meningkat 30% setiap bulannya.

Keaktifan masyarakat dalam mengumpulkan sampah dilihat juga oleh ketua Rukun Warga, karna hal itu ketua Rukun Warga memberikan penghargaan untuk Rumah Zakat atas kolaborasi yang dijalankan karna berdampak positif bagi wilayah nya.

"Semua masyarakat mulai rajin mengumpulkan sampah dari rumah masing-masing. Terima kasih donatur Rumah Zakat yang setia mendukung! Karena kalian, sampah bisa jadi peluang, bukan masalah!" Tutur ketua RW. (Lingga)

Tangerang, lensafokus.id - Akhir akhir ini warga di Kabupaten Tangerang dibuat terperangah karena munculnya angka kemiskinan ekstrem. Dimana angka yang mengukur kondisi di bawah garis kehidupan minimum itu memberi jarak cukup tinggi se-Provinsi Banten.

Indikator yang memunculkan angka kemiskinan ekstrem di kota seribu industri dan sejuta jasa tersebut pun diungkapkan oleh dua aktivis kawakan Kabupaten Tangerang.

“Warga Kabupaten Tangerang dibuat bingung dengan acuan dan dasar perhitungan persentase penduduk miskin ekstrem yang kerap disampaikan ke publik tanpa penjelasan data yang transparan,” ungkap senior aktivisme, H Retno Juarno,” Minggu (21/12/2025).

Kendati demikian, Retno mengajak semua pihak untuk bijak dalam menilai agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif.

Sementara itu Alamsyah mendesak pihak-pihak yang melakukan pendataan angka kemiskinan ekstrem tersebut harus membuka data secara terbuka, termasuk metodologi, indikator, serta faktor-faktor yang dijadikan kajian.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya disuguhkan dengan angka persentase tanpa penjelasan rinci.

“Jangan hanya bicara persentase kemiskinan ekstrem. Data pada dasarnya apa, indikatornya apa, wilayah mana saja, itu harus dibuka ke publik, masyarakat sekarang sudah cerdas,” ujar Alamsyah.

Alamsyah juga menggali soal pernyataan yang tersebar di sejumlah media online, dimana, komentar terkait kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang justru disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten.

Ia menilai hal tersebut janggal, mengingat selama ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi jarang turun langsung melakukan pendataan di tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Tangerang.

“Kalau kita jujur ​​melihat kondisi dilapangan, sejak kapan OPD Provinsi Banten secara intens turun langsung menunjukkan kemiskinan di Kabupaten Tangerang?, ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.

Alamsyah mengatakan, bagaimana mungkin pihak yang jarang turun ke lapangan dapat memastikan secara akurat jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tangerang.

Ia juga mengganggu pesatnya pembangunan perumahan di Kabupaten Tangerang yang terus menjamur dari tahun ke tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi bahwa penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh kemiskinan ekstrem.

“Kalau memang angka kemiskinan ekstrem tinggi, pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin perumahan terus tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang?, ini logika yang harus dijawab dengan data, bukan asumsi,” tutupnya.

Selain itu, Alamsyah juga menyebut, faktanya banyak kerusakan infrastruktur di Kabupaten Tangerang justru itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

Salah satu contohnya kata dia, yang disampaikan adalah ruas jalan Maja - Cisoka - Tigaraksa yang mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun dan baru diperbaiki setelah viral di media sosial akibat banyaknya korban kecelakaan.

"Kerusakan jalan Provinsi itu nyata dan ekstrem, baru diperbaiki setelah ramai dan viral. Begitu juga dengan ruas-ruas jalan lain yang rusak parah, sebagian besar itu kewenangan Provinsi, termasuk pengelolaan irigasi yang OPD nya juga dipegang Provinsi," ungkapnya. (Lingga)