TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mempertegas komitmennya untuk mengentaskan masalah anak putus sekolah, yakni melalui Gerakan Lanjut Sekolah berbasis pendidikan non-formal. Program ini tidak hanya menyasar usia sekolah, tetapi juga warga yang telah lama meninggalkan bangku pendidikan, bahkan mereka yang berusia di atas 25 tahun.
Gerakan yang mengusung isu strategis tentang keberlanjutan pendidikan dan percepatan pemerataan akses belajar ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Pendidikan ke-6 yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Lemo Hotel Serpong, Tangerang, Selasa (11/12/25).
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tidak bisa dinegosiasikan.
“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah,” tegasnya di lokasi.
Menurut dia, tidak ada alasan apa pun baik ekonomi, jarak, maupun keterbatasan fasilitas yang dapat membenarkan seorang anak berhenti menuntut ilmu dan kehilangan masa depannya.
“Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah masa depan kita,” ungkapnya.
Bupati Maesyal juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya soal ruang kelas, tetapi tentang membangun generasi yang kuat, berkarakter, dan mampu bersaing.
“Pendidikan bukan hanya tempat belajar, tetapi membuka peluang dan memastikan anak tumbuh menjadi generasi berkualitas,” ujarnya.
Ia berharap rangkaian seminar dapat melahirkan rumusan, rekomendasi, dan langkah aksi konkret, terutama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dunia usaha, hingga masyarakat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, Mas Iman Kusnandar menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan dengan model kolaboratif antara pemerintah desa dan PKBM yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan alokasi dana desa, maupun dukungan provinsi, serta bantuan pemerintah pusat.
"Setiap desa dikabarkan mampu memfasilitasi hingga 10 peserta per tahun. Dengan jumlah 246 desa/kelurahan di Kabupaten Tangerang, program ini berpotensi membuka kesempatan belajar bagi sedikitnya 2.460 warga setiap tahun," ujar Mas Iman
Lanjut dia, sasaran program tersebut bukan hanya mereka yang masih berusia sekolah, tetapi warga dewasa yang belum sempat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
“Sasarannya adalah masyarakat usia lepas sekolah, mereka yang sudah di atas 25 tahun. Sedangkan yang usia sekolah ditangani oleh bidang pendidikan secara formal,” jelas dia.
Menurut dia, pendekatan ini dinilai strategis karena mampu menutup kesenjangan pendidikan pada dua kelompok sekaligus, yakni anak-anak yang berisiko putus sekolah dan warga dewasa yang memerlukan peningkatan kompetensi untuk pekerjaan.
Selain program non-formal, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga memperkuat pembiayaan pendidikan formal. Salah satu kebijakan tersebut ialah pembebasan biaya pendidikan dasar untuk sekolah swasta, menyusul sekolah negeri yang sejak awal sudah digratiskan.
"Langkah ini memastikan tidak ada keluarga berpenghasilan rendah yang terbebani biaya pendidikan anaknya," tuturnya.
Kabupaten Tangerang juga memperluas skema Beasiswa Tangerang Gemilang, termasuk beasiswa bagi siswa kurang mampu dan beasiswa prestasi yang mengirim mahasiswa ke berbagai kampus dalam dan luar negeri seperti Cairo, Swiss-German, IPB, hingga Untirta. Jumlah penerima beasiswa tahun ini mencapai lebih dari 200 siswa.
“Walaupun tahun depan ada pengurangan anggaran, Pak Bupati tetap berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan beasiswa dan pembiayaan pendidikan swasta gratis,” pungkasnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tangerang memantapkan langkah menjadi daerah percontohan integritas bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
Pemkab Tangerang berkomitmen untuk meneguhkan transformasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dengan mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, Kabupaten Tangerang menunjukkan keseriusannya menjadi daerah yang menjadikan integritas sebagai fondasi pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa HAKORDIA bukan sekadar peringatan kalender tahunan. Peringatan ini, ujarnya, adalah momen dunia untuk mengerahkan kekuatan bersama melawan musuh global, yaitu korupsi.
Ia mengingatkan kembali sejarah HAKORDIA yang lahir dari Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Merida, Meksiko, tahun 2003. Indonesia menegaskan komitmennya melalui ratifikasi UNCAC pada 2006, yang kemudian menjadi landasan bagi perbaikan tata kelola.
“Sejak itu, setiap tahun kita berdiri di sini bukan hanya untuk seremonial, tetapi memperbarui janji kita kepada ibu pertiwi bahwa Indonesia harus bebas dari korupsi,” seru Bupati Maesyal di Lemo Hotel Serpong, Tangerang, Kamis (11/12/2025).
Kabupaten Tangerang, katanya, juga telah memasuki era baru antikorupsi, dari kegiatan simbolis menjadi transformasi sistemik. Transformasi tata kelola yang selama ini berjalan, mulai dari meningkatnya capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MSCP) KPK, kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, hingga digitalisasi layanan publik yang mempersempit ruang pungli.
Penguatan pengawasan internal juga terus dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan perluasan pembangunan Zona Integritas di berbagai perangkat daerah. “Inilah evolusi semangat antikorupsi kita: dari seremoni menjadi substansi, dari wacana menjadi budaya kerja,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Tangerang Tini Wartini menyampaikan bahwa Harkodia bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya korupsi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam menanamkan budaya etika serta akuntabilitas.
Peringatan ini bukan hanya menyasar ASN, tapi juga dunia pendidikan dan masyarakat umum agar tercipta lingkungan sosial yang menolak korupsi dalam bentuk apa pun.
Adapun Harkodia 2025 Kabupaten Tangerang yang digelar sepanjang November-Desember turut melaksanakan berbagai kegiatan edukatif dan kampanye publik. Mulai dari Lomba Karya Tulis & Poster Digital, Kampanye Publik di Radio, hingga Puncak Acara dengan talkshow bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi untuk Tangerang Semakin Gemilang”.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menjaga integritas, Pemkab Tangerang juga memberikan penghargaan kepada Desa Legok (Kecamatan Legok) sebagai Desa Percontohan Antikorupsi oleh Gubernur Banten, BLUD Puskesmas Tigaraksa memperoleh Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB, dan RSUD Balaraja yang konsisten membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Bupati Maesyal kembali menambahkan, Peringatan Harkodia 2025 bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi tonggak konsolidasi komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
"Mari kita jadikan Kabupaten Tangerang sebagai contoh daerah yang berintegritas, berinovasi, dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dari Kabupaten Tangerang untuk Indonesia berintegritas," katanya.
Peringatan yang berlangsung pada 11 Desember ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggiat pendidikan antikorupsi, kepala desa, penyuluh PAKSI, hingga aparat penegak hukum. Total peserta tercatat mencapai 213 orang, termasuk pemenang lomba, narasumber, dan pimpinan daerah. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Demi menjaga perlindungan konsumen dan ketertiban perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang melakukan pengecekan akurasi alat ukur bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kepala Disperindag Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih mengatakan, pengecekan alat ukur SPBU dilakukan di 6 SPBU jalur padat kendaraan di Kabupaten Tangerang. Keenam jalur tersebut meliputi:
1. SPBU 34-15606, Jl. Tol Tangerang - Merak
2. SPBU 34-15607, Jl. Tol Tangerang – Merak km. 45, Balaraja
3. SPBU 34-15601, Jl. Raya Serang km. 25, Sentul Jaya, Balaraja
4. SPBU 34-15706, Jl. Raya Serang, Cibadak, Cikupa
5. SPBU 34-15806, Jl. Gatot Subrotokm. 9, Bitung
6. SPBU 34-15712, Jl. Raya Serang km. 12, Sukadamai, Cikupa
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan keakuratan alat ukur di SPBU tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu ragu akan keberadaannya dalam pengisian BBM,” tutur Resmiyati saat memberikan keterangan pada Tim Diskominfo, Kamis (12/11/25).
Dia menuturkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Direktorat Metrologi Nomor MR.03.03/2871/PKTN/SD/11/2025 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan dan Pemantauan Hukum Menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional.
“Untuk proses pengecekan ini kami mengarah pada pengukuran dari alat ukur takar timbang di SPBU. Jadi, kami memastikan bahwa ukurannya tepat, jika konsumen membeli satu liter maka harus dapat satu liter,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Bidang Kemetrologian pada Disperindag Kabupaten Tangerang, Fery Saputra mengatakan, pengecekan alat ukur SPBU dilakukan di 6 SPBU di Kabupaten Tangerang mulai dari tanggal 9 sd 10 Desember. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keakuratan alat ukur pengisian BBM.
“Selain melakukan pengawasan, kami juga memastikan ketersediaan stok BBM di Kabupaten Tangerang ini aman menjelang Nataru,” jelasnya.
Ia berharap dengan adanya alat ukur SPBU dilakukan secara rutin agar melindungi konsumen dari kejadian mengingat masyarakat yang antusias menggunakan kendaraan pribadi di momentum nataru.
“Apabila ditemukannya kejadian, masyarakat diminta untuk melaporkan kasus tersebut dengan menyertakan bukti ke Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Tangerang, serta kami ucapkan selamat natal dan tahun baru tetap berhati-hati berlalulintas,” tutup dia. (Red)
Lebak, lensafokus.id — Desakan pencopotan Kepala Inspektorat Kabupaten Lebak berinisial R semakin menguat. Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, menegaskan bahwa insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang tenaga honorer oleh dua ASN, salah satunya pejabat tinggi Inspektorat, tidak boleh dibiarkan hanya selesai melalui musyawarah kekeluargaan.
Menurut Eli Sahroni, meskipun korban memilih tidak melanjutkan laporan ke pihak kepolisian, hal itu tidak menghapus pelanggaran etik dan disiplin ASN, terlebih pelaku merupakan pejabat strategis yang seharusnya menjadi teladan.
“Musyawarah kekeluargaan itu sah-sah saja. Namun ini tidak menggugurkan fakta bahwa telah terjadi tindakan kekerasan oleh pejabat tinggi auditor Lebak. Pelaku harus dicopot dari jabatannya, tanpa tawar-menawar,” tegas Eli Sahroni, dalam Rilisannya, Kamis 11/12/2025.
Eli menjelaskan bahwa tindakan menganiaya tenaga honorer hingga babak belur merupakan bukti nyata terjadinya pelanggaran berat. Karena itu, ia menilai Kepala Inspektorat Lebak berinisial R wajib dijatuhi sanksi tegas.
“Terjadi kekerasan, terjadi penganiayaan, dan itu pelanggaran etik ASN. Tidak ada alasan untuk tidak mencopot jabatannya. Selain pencopotan, penurunan pangkat atau penghentian kenaikan pangkat juga harus diterapkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Eli Sahroni menyoroti peran Bupati Lebak Hasby Jayabaya yang dinilainya memiliki tanggung jawab moral atas perilaku ASN di bawah jajarannya.
“Bupati Lebak sebagai atasan idealnya meminta maaf kepada korban, apalagi korbannya tenaga honorer. Ini persoalan serius, bukan sekadar masalah internal,” ungkapnya.
Eli juga memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan tegas, hal ini berpotensi memicu reaksi publik.
“Jika pejabat pelaku kekerasan tidak dikenakan sanksi dan tidak dicopot, bukan tidak mungkin masyarakat sipil akan turun melakukan aksi unjuk rasa menuntut ketegasan Bupati Lebak,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Eli Sahroni menegaskan bahwa penegakan etik ASN harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak agar kasus ini tidak dibiarkan lepas dari sanksi etik. Bupati Lebak harus bertindak tegas dan profesional kepada siapa pun, tanpa tebang pilih,” tutupnya.
Berita ini kembali menegaskan pentingnya integritas dan keteladanan bagi para pejabat ASN dalam menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan publik. (Cecep)
TANGERANG, lensafokus.id - Kabupaten Tangerang terus memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan UMKM di Banten. Hal itu terlihat dari Wisuda Inkubasi Usaha Mikro dan Entrepreneur Hub 2025 yang menandai lahirnya pengusaha ultra mikro dan super mikro baru yang siap naik kelas, memasuki rantai pasar modern, hingga menembus peluang ekspor.
Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah yang hadir dalam acara tersebut menyebut bahwa para peserta yang lulus sebagai energi baru dan motor penggerak ekonomi kerakyatan Kabupaten Tangerang. Di mana mereka mendapatkan pendampingan uji dari para ahli dan profesional.
Selama proses pendampingan, para peserta mengikuti kurasi produk, coaching clinic, bootcamp, pitching bisnis, hingga penjajakan langsung dengan mitra pembiayaan dan pemasaran.
“Saudara-saudara adalah energi baru dan motor penggerak ekonomi kerakyatan Kabupaten Tangerang,” terang Wabup Intan di Hotel Yasmin Karawaci, Tangerang, Rabu (10/12/25).
Menurutnya, potensi ekonomi mikro Tangerang semakin kuat seiring dengan makin tumbuhnya UMKM baru, berkembangnya sentra kuliner dan herbal, pesatnya sektor fesyen dan3 industri kreatif, serta luasnya akses pasar sebagai wilayah penyangga ibu kota.
Potensi inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk terus memperkuat program inkubasi, pendampingan, legalitas, hingga pemasaran. Intan juga mendorong seluruh pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan maju.
“Gunakan kesempatan ini untuk memperluas jejaring, meningkatkan daya saing, dan membawa produk lokal kita ke panggung lebih besar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni kelulusan, tetapi bagian dari strategi besar menguatkan ekosistem UMKM.
"Program ini bertujuan memberi apresiasi kepada peserta, memperkuat keberlanjutan usaha melalui jejaring bisnis, sekaligus menjadi momentum evaluasi untuk mengembangkan program di tahun berikutnya," jelas Anna.
Program yang berlangsung sejak Agustus hingga Desember untuk Inkubasi Ultra Mikro dan Oktober hingga November untuk Entrepreneur Hub tersebut dirancang untuk memperkuat keberlanjutan usaha para peserta melalui jaringan bisnis, akses pasar, dan peluang kolaborasi.
"Tahun ini, program diikuti oleh 36 peserta Inkubasi Usaha Mikro dan 49 peserta Entrepreneur Hub yang didukung oleh sembilan mitra pembiayaan serta 14 mitra pemasaran, mulai dari perbankan, koperasi, perusahaan ritel, rumah sakit daerah, hingga jaringan perhotelan," serunya.
Dia juga menyampaikan, beberapa peserta bahkan sudah mencatat transaksi bisnis mandiri maupun melalui mitra selama Agustus hingga Desember 2025 dengan total nilai mencapai Rp684 juta lebih.
"Dengan wisuda ini, kami berharap semakin banyak pelaku usaha mikro yang naik kelas, menguat, dan menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi daerah yang dinamis dan berkelanjutan," pungkasnya. (Red)
Jakarta, lensafokus.id -- Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama jajaran PMI Kabupaten Tangerang menyerahkan donasi kemanusiaan sebesar Rp1,5 miliar untuk membantu korban banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera. Penyerahan donasi bantuan yang berasal dari keluarga besar ASN Kabupaten Tangerang, TP-PKK, serta APDESI dilaksanakan di Kantor Pusat PMI Jakarta dan diterima langsung oleh Ketua Umum PMI Pusat, H. Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (10/12/25).
Bupati Tangerang menjelaskan bahwa penggalangan donasi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap saudara-saudara di Aceh, Medan, Padang, dan wilayah lain yang terdampak bencana.
"Sesuai arahan Ketua Umum PMI Pusat Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla dan Sekjen PMI, kami bersama PMI, ASN, PKK, dan APDESI menggalang bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatera. Hari ini kami membawa amanah keluarga besar Kabupaten Tangerang, bantuan tahap pertama sebesar Rp1,5 miliar," jelad Bupati Maesyal Rasyid
Dia menambahkan bantuan ini akan terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berkoordinasi dengan PMI Pusat terkait kemungkinan penyaluran bantuan tahap berikutnya sesuai kebutuhan di lapangan. Selain bantuan dana, Pemkab Tangerang juga telah mengirimkan sejumlah personel PMI untuk membantu penanganan darurat bencana di beberapa lokasi terdampak.
"Ini adalah wujud kebersamaan dan kepedulian kemanusiaan. Kami berharap kondisi di Aceh, Padang, dan Medan segera pulih dan masyarakat dapat kembali bangkit. InsyaAllah bantuan akan terus kami upayakan, baik dalam bentuk dana maupun kebutuhan lainnya," imbuhnya
Dia juga menegaskan bahwa Pemkab Tangerang akan terus bersinergi dengan PMI dan berbagai pihak lainnya untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Ketua Umum PMI Pusat H. Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan dukungan kemanusiaan.
"Kami menerima bantuan donasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang senilai Rp1,5 miliar yang diserahkan langsung oleh Bupati. Ini merupakan bantuan tahap pertama untuk membantu penanganan musibah banjir bandang dan longsor di Sumatera," ungkap JK.
Menurut JK, bantuan ini sangat berarti karena seluruh operasi PMI di lokasi bencana, mulai dari penyediaan air bersih, logistik, hingga layanan kesehatan masih terus berjalan sampai saat ini. PMI juga menerima bantuan dalam bentuk barang yang dikirimkan dari berbagai daerah seluruh Indonesia
"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya keluarga besar Pemerintah Kabupaten Tangerang yang konsisten membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemkab Tangerang menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ingin menyalurkan bantuan melalui PMI Pusat," ujarnya. (Red)