Banten (6091)
TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menghadiri peringatan Milad keempat Pondok Pesantren Qod Faaza Lil Firdaus yang digelar di Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (20/7/25).
Bupati menyampaikan apresiasi atas peran pondok pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agama dan umum. Khususnya Ponpes Qod Faaza Lil Firdaus di Cisauk.
"Milad ini menjadi momen untuk mengenang kembali berdirinya yayasan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan anak-anak kita, khususnya dalam pendidikan agama Islam," ungkap Bupati Measyal.
Menurut dia, pendidikan agama yang dibarengi dengan pendidikan umum akan membuat anak didik lebih terarah dan terawat.
"Saya yakin pendidikan umumnya pun tetap menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia," ujarnya.
Dia menegaskan, ilmu pengetahuan bisa diperoleh melalui dua pendekatan, yakni melalui lembaga pendidikan seperti pesantren sebagai wadah formal, dan juga dari kehidupan sosial bermasyarakat.
"Santri harus mampu bergaul, mampu membangun relasi, dan mampu berkomunikasi. Ini menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia luar dan menggapai cita-cita mereka," imbuhnya.
Bupati juga mendoakan para pengasuh pondok, Ustaz Purwanto dan Ustaz Ariful, agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang bermanfaat dalam membina dan mengembangkan pondok pesantren.
"Semoga Ponpes Qod Faaza Lil Firdaus semakin maju dan menjadi jembatan dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki dasar keimanan dan akhlak yang kuat," pungkasnya. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Beberapa hari yang lalu sempat viral video yang berdurasi 20 detik tentang robohnya tembok oleh alat berat excavator.
Pemerintah Desa Cikupa selaku penanggung jawab lokasi tanah yang dirancang bakal di bangun pusat niaga cikupa “Mega Ria” berdiri di atas tanah seluas 11.664 M2.
Kepala Desa Cikupa H.Ali Makbud didampingi oleh Binamas dan Babinsa Desa Cikupa akhirnya menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dihadapan awak media, Minggu (20/7/2025).
Menurut Kades H.Ali Makbud bahwa gugatan yang dilakukan warga yang menempati tanah bengkok desa sudah dilakukan dari tingkat Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, hingga Tingkat Mahkamah Agung, semua gugatan warga yang ditolak karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan.
Langkah-langkah Pemdes Cikupa sampai saat ini dari tahun 2019 hingga 2025 ini menunggu putusan final pengadilan berupa putusan pun sudah kami terima.
“Dan saya membawa salinan putusan mahkamah Agung dan surat ijin dari Pemda Kabupaten Tangerang terkait pemanfaatan lahan aset desa untuk kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD),” ungkapnya.
Terkait tembok yang di robohkan itu adalah sisa tembok Sekolah Dasar yang juga sudah dipindahkan oleh Pemkab Tangerang dan rumah itu pun berdiri di lahan tanah Desa, Jika memang ada hal hal yang merugikan kepentingan masyarakat, saya sebagai kepala desa siap menjembatani dan berusaha untuk menyelesaikannya, karena saya dipilih oleh rakyat dan saya akan perjuangkan hak hak masyarakat desa Cikupa,” paparnya.
Sementara pihak pengembang yang mendapatkan proyek dari Pemdes Cikupa ini melalui perwakilannya yaitu Dedi Effendi dan Agus selaku pimpro Proyek Pusat Niaga Cikupa ini sangat apresiasi kepada pihak pemdes Cikupa yang selalu hadir dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Dirinya juga mengaku sangat terbuka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait rencana pembangunan pusat niaga. Dirinya juga memberikan beberapa klarifikasi salah satunya terkait kerjasama antara pemerintah Desa Cikupa dengan PT. LTJ terkait pembangunan pusat niaga yang mana PT. PLJ akan membangun dan mengelola pusat niaga tersebut selama 20 tahun yang nantinya aset akan dikembalikan kepada pemerintah desa.
”Mudah-mudahan proyek pembangunan pusat niaga ini bisa maslahat untuk warga Desa Cikupa ke depannya, kami hanya memanfaatkan Pusat Niaga ini sesuai kontrak adalah 20 tahun, selanjutnya dikelola oleh Pemdes Cikupa,” ujar Dedi, staff PT Langkah maju Jaya.
Senada, Agus selaku pimpinan proyek dari PT. Langkah Maju Jaya berharap langkah-langkah yang dilakukan pemdes Cikupa menuju Desa Mandiri terealisasi dengan pemanfaatan ekonomi Desa yang dapat menunjang anggaran Desanya.
“Jadi nanti 20 tahun kemudian pemerintah desa menghuni sebuah kawasan pusat niaga, dan project ini menjadi percontohan bagi Kabupaten Tangerang khususnya, dan umumnya untuk Provinsi Banten,” katanya.
Pembangunan pusat niaga sendiri adalah ikhtiar dari pemerintah Desa Cikupa untuk menambah pendapatan asli desa, serta mendorong Desa Cikupa sebagai area bisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Cikupa. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang menyerahkan Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) tahun 2024, Kepada warga Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa., Acara Penyerahan berlangsung di Edu Wisata Edelweis, Pada Sabtu, (19/07/2025).
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang Yayat Ahadiat Awaludin, S.SiT., M.H. mengatakan, Hari ini kami menyerahkan sebanyak 20 sertifikat tanah PTSL, dari total keseluruhan adalah 248 sertifikat, yang sudah kami serahkan di tahun 2024 yang lalu di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa.
Perlu diketahui, selain menyerahkan sertifikat tanah, kami juga melakukan peninjauan lokasi penataan akses reforma Agraria yang ada Di Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa.
"Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, kami bertugas untuk memfasilitasi penataan kembali stuktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan melalui kolabirasi lintas sektor beberapa dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang" ucapnya.
Sementara Tahun ini target program PTSL di Kabupaten Tangerang sudah disiapkan sebanyak 2.184 bidang pada 11 Desa di Kecamatan Teluknaga yang anggarannya baru turun awal Bulan Juli 2025. Diharapkan target tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga warga bisa memiliki kepastian dan kekuatan hukum atas tanah yang dimilikinya.
“Mudah-mudahan, dengan terpetakannya dan terdaftarkannya bidang-bidang tanah di Kabupaten Tangerang, bisa melindungi hak masyarakat kabupaten tangerang terkait kepemilikan hak atas tanah mereka masing masing yg pada akhirnya bisa membawa kemakmuran dan kesejahteran bagi masyarakat," ungkapnya.
Ditempat yang sama Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Hj.Herni Susilawati S.E., mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPN Kabupaten Tangerang yang telah membantu warga masyarakat desa Sodong Kecamatan Tigaraksa yang sudah memiliki alas hak kepemilikan yang sah yaitu sertifikat. Dan dirinya juga meminta kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya, serta para camat untuk lebih giat lagi membantu memetakan dan menyertifikasikan seluruh bidang-bidang tanah di wilayahnya masing-masing.
“Ini mereka kerja sama seluruh perangkat di pemerintahan desa, pemerintah daerah, bekerja sama dengan BPN Kabupaten Tangerang dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kepemilikan tanahnya,” pungkasnya.
Ditambahkan Camat Tigaraksa H.Cucu Abdurrosyied, S.H., S.IP., M.Si mengucapkan, terima kasih kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ini merupakan apresiasi atas upaya BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat di wilayah Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa.
Lebih lanjut, H.Cucu yang juga mantan Ketua KNPI Kabupaten Tangerang menganggap program PTSL sangat penting karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat secara hukum, sehingga dapat menghindari sengketa tanah di kemudian hari.
"Penyelenggaraan PTSL oleh BPN Kabupaten Tangerang di Kecamatan Tigaraksa, yang didukung oleh pemerintah daerah dan pihak terkait, telah berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih dari Camat Tigaraksa kepada BPN adalah wujud penghargaan atas kerja keras dan dedikasi dalam menyukseskan program ini," ujarnya.
Pihak BPN Kabupaten Tangerang sangat mengapresiasi jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang karena dapat memfasilitasi penyerahan sertifikat secara serentak dan juga terhubung secara langsung dengan para pemiliknya, Bahkan dihadiri pula secara langsung oleh para pejabat tinggi di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. (Red)
Lebak, lensafokus.id – Gelombang optimisme menyelimuti para petani jagung di Kabupaten Lebak, Banten, seiring dengan harapan besar mereka agar Perum Bulog dapat menyerap hasil panen sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan. Langkah ini bukan sekadar urusan transaksi, melainkan sebuah penantian akan jaminan kesejahteraan dan kontribusi nyata terhadap program swasembada jagung nasional.
Denny Iskandar, Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian Lebak, dengan tegas menyampaikan urgensi Bulog untuk mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi ini secara eksplisit menetapkan HPP jagung pipilan kering di tingkat petani sebesar Rp 5.500/kg dengan kadar air 18-20 persen.
"Perum Bulog wajib menyerap jagung petani sesuai harga tersebut untuk memperkuat Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dan mendukung kesejahteraan petani," kata Denny saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (18/7/2025).
Penegasan ini menggarisbawahi peran strategis Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian pasar bagi para produsen jagung di daerah. Dengan adanya penyerapan sesuai HPP, petani tidak lagi harus khawatir akan fluktuasi harga yang kerap merugikan mereka.
Achmad Gozali, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), mengungkapkan bahwa selama ini, para petani jagung di Lebak terbiasa menjual hasil panen mereka ke perusahaan pakan swasta. Meskipun demikian, dalam semangat mendukung tercapainya swasembada jagung nasional, Gozali dan anggota Gapoktan sangat berharap Bulog dapat turut serta menyerap produksi mereka. Keterlibatan Bulog dianggap krusial untuk menciptakan ekosistem pasar yang lebih stabil dan adil bagi petani.
Potensi pertanian jagung di Lebak terlihat jelas dari keberhasilan panen yang baru-baru ini dicatatkan. Gapoktan Karya Mulya, yang berlokasi di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, berhasil memanen jagung pipil dari lahan seluas 3 hektare dengan total produksi mencapai 15,6 ton. Angka ini bukan hanya menunjukkan produktivitas lahan yang baik, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa petani Lebak memiliki kapasitas untuk berkontribusi signifikan pada pasokan jagung nasional.
Dinas Pertanian Kabupaten Lebak tidak tinggal diam. Rahmat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan antara petani dan Bulog. Rahmat mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Bulog, yang hasilnya cukup menggembirakan bagi para petani.
"Kemarin ketemu Kepala Bulog-nya, Bulog siap, Rp 5.500 diantar ke gudang di Kragilan. Jika ada kendala pemasaran akan saya bantu sambungkan," tutur Rahmat saat dihubungi lensafokus.id.
Pernyataan ini memberikan angin segar bagi petani, karena adanya jaminan harga yang sesuai dan kemudahan akses ke gudang Bulog. Dukungan fasilitasi dari Dinas Pertanian ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan-hambatan logistik dan pemasaran yang seringkali menjadi kendala bagi petani kecil.
Rahmat juga menekankan bahwa kolaborasi antara petani, Dinas Pertanian, dan Bulog adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan program swasembada jagung nasional.
"Kami setiap tahun mendorong petani dapat meningkatkan areal penanaman sehingga produksi dan produktivitas menguntungkan usaha masyarakat itu," tambahnya.
Data tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar dari 1,3 juta penduduk Kabupaten Lebak berprofesi di sektor pertanian dan perkebunan, didukung oleh ketersediaan lahan yang luas. Hal ini menjadikan Lebak sebagai salah satu lumbung pangan potensial yang strategis. Dengan adanya komitmen penyerapan jagung oleh Bulog sesuai HPP, para petani di Lebak tidak hanya akan merasakan peningkatan pendapatan, tetapi juga akan termotivasi untuk terus mengembangkan usaha pertanian mereka.
Kesejahteraan petani adalah fondasi ketahanan pangan suatu bangsa. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat petani, Kabupaten Lebak siap menjadi pionir dalam mewujudkan cita-cita swasembada jagung, sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian daerah dan nasional. (Adv)
Jakarta, lensafokus.id – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid secara resmi dilantik sebagai Ketua Bidang Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. Dr. Tito Karnavian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/25).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Sosial dan CSR APKASI. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergitas program-program sosial dan CSR lintas kabupaten agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat.
“Ini adalah amanah yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami akan berupaya menciptakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, agar program-program sosial dan CSR bisa semakin memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid usai pelantikan.
Dia berharap seluruh pemerintah kabupaten yang tergabung dalam APKASI saling menguatkan komitmen bersama untuk membuat terobosan-terobosan baru agar program-program sosial dan CSR yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat secara langsung
"Saya berharap seluruh pemerintah kabupaten terus menguatkan komitmen bersama dengan berbagai terobosan baru agar program-program sosial dan CSR yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat secara langsung," ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya mengapresiasi peran aktif APKASI dalam mendukung pembangunan daerah. Ia juga berharap para pengurus yang dilantik dapat menjadi motor penggerak berbagai program strategis di daerah masing-masing.
"Pelantikan pengurus APKASI ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah kabupaten dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan," kata Tito
Ia juga menegaskan pentingnya peran APKASI dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kapasitas dan daya saing pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas pengabdian sebagai pengurus Apkasi, membangun kabupaten yang maju dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya. (Red)
Lebak, lensafokus.id – Peran oposisi pemerintah sangat penting dalam sistem demokrasi. Kelompok ini bertugas mengkritik kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini disampaikan oleh Eli Sahroni, seorang Aktivis Banten asal Lebak, saat jumpa pers di Kantor Pusat Sang Pengendali Kegelapan, Kampung Julat, Kecamatan Cikulur, pada Jumat (18/07/2025).
Menurut Eli Sahroni, peran dan fungsi oposisi adalah menganalisis serta mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat atau merugikan masyarakat. Oposisi juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan undang-undang dan kepentingan rakyat, serta dapat menawarkan alternatif kebijakan yang dianggap lebih baik.
“Saya dan teman-teman aktivis mengambil peran oposisi karena kami melihat Lebak ini tidak seharusnya menjadi daerah dengan pembangunan infrastruktur yang jeblok. Padahal, hasil alamnya melimpah, subsidi APBN-nya besar, tapi infrastruktur hancur di mana-mana,” tegas Eli Sahroni.
Eli Sahroni menambahkan, oposisi menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Ini juga membantu mencegah pejabat dan pegawai pemerintah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan wewenang. Oposisi memastikan adanya check and balances yang profesional.
“Peran oposisi tetap penting untuk menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif,” kata King Badak, panggilan akrab Eli Sahroni, yang juga merupakan Ketua Umum Badak Banten Perjuangan.
Ia melanjutkan, kehadiran oposisi yang kuat dan konstruktif adalah ciri penting dari demokrasi yang sehat. Oposisi tidak hanya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip demokrasi.
“Kami menjadi oposisi di Lebak karena cinta terhadap Lebak. Kami prihatin melihat kondisi Lebak, di mana rakyat menjerit susah makan, sedangkan segelintir orang yang hartanya sudah lebih dari berlimpah seolah tertawa bahagia,” pungkas King Badak. (Cecep)
More...
Lensa Terkini
-
Wamen Apresiasi Cakupan Program CKG Kabupaten Tangerang
-
DPAD Kota Tangerang Buka Kelas Literasi Public Speaking Gratis untuk Masyarakat
-
Pemkot Tangerang Gelar FGD Pengelolaan Sampah dan Optimalisasi Retribusi
-
Peredaran Pil Setan Daftar G di Subang Kian Terbuka, APH Dinilai Molor Bertindak
-
Wakil Wali Kota Tangerang Ajak Pelaku Jasa Konstruksi Patuh Regulasi dan Perkuat Kolaborasi
-
Wabup Intan Ajak Kaum Perempuan Cerdas dan Berani Bertindak
