Presidium Konstitusi Dorong Kembali ke Naskah Asli UUD 1945, Siapkan Addendum untuk 37 Pasal

JAKARTA, lensafokus.id – Presidium Konstitusi secara resmi mengusulkan rekonstruksi sistem bernegara Indonesia melalui pengembalian naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang disempurnakan melalui mekanisme addendum. Gagasan tersebut dinilai sebagai upaya mengembalikan arah penyelenggaraan negara sesuai rumusan para pendiri bangsa, sekaligus menjawab berbagai persoalan ketatanegaraan saat ini.

Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS), di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Mengusung tema "Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum", forum tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy; Associate Professor UNAS, Dr. TB. Massa Dja'far; serta Ketua Organizing Committee (OC), Dr. H.M. Hatta Taliwang.

Ketua OC Hatta Taliwang menegaskan bahwa Pra Kongres bukan sekadar forum diskusi akademik, melainkan bagian dari persiapan menuju Kongres Bangsa Indonesia yang akan digelar dalam waktu mendatang.

Menurutnya, berbagai materi dan gagasan yang dibahas dalam forum tersebut akan menjadi bahan keputusan kongres, termasuk Maklumat Kongres yang rencananya disampaikan kepada Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara.

"Melalui pra kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara," ujar Hatta.

Dalam pemaparannya, Ichsanuddin Noorsy menguraikan sembilan sektor yang menurut analisis Presidium Konstitusi menghadapi ancaman serius sebagai dampak perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002.

Kesembilan sektor tersebut meliputi hukum dan pemerintahan, moneter dan fiskal, industri dan perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi dan digitalisasi, pertahanan dan keamanan, lingkungan, perempuan, serta agama dan kebudayaan.

Noorsy menjelaskan, pembahasan dilakukan menggunakan tiga pendekatan analisis, yakni perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari ketiga pendekatan tersebut, Presidium Konstitusi menawarkan konsep rekonstruksi dan resolusi sistem bernegara.

"Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya," ungkap Noorsy.

Ia menegaskan, konsep yang ditawarkan adalah penerapan kembali sistem bernegara berdasarkan konstitusi 18 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, dengan tetap membuka ruang penyempurnaan melalui mekanisme addendum.

"Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan penyempurnaan, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999–2002," tegasnya.

Dalam forum tersebut, Presidium Konstitusi juga memaparkan persiapan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945.

Noorsy menyebut, langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkuat konstitusi agar memiliki ketentuan yang lebih jelas dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

"Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru," ujarnya.

Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah penegasan pembagian tugas pokok dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Menurut Noorsy, kejelasan kewenangan antarlembaga sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun konsentrasi kewenangan yang terlalu luas pada satu institusi.

"Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi," katanya.

Ia juga menyoroti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang berlaku saat ini. Menurut pandangan Presidium Konstitusi, rumusan pasal tersebut perlu diperjelas melalui pembatasan kewenangan secara konstitusional agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

Noorsy berpandangan, penguatan konstitusi harus tetap berorientasi pada kedaulatan rakyat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan negara dengan perkembangan zaman.

"Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir," tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, dan Kyai H. Muchsin Alatas, serta puluhan peserta lainnya.

Menjelang penutupan, Pra Kongres Bangsa Indonesia menghasilkan tujuh poin pernyataan politik yang dibacakan langsung oleh Sekjen Presidium Konstitusi, Ichsanuddin Noorsy.

Pernyataan tersebut diawali pesan, "Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan."

Tujuh poin pernyataan politik itu secara garis besar memuat:

1. Penilaian bahwa angka-angka keberhasilan pembangunan nasional selama hampir tiga generasi belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian antara mandat konstitusi dan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

2. Sorotan terhadap meningkatnya ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat yang dinilai menunjukkan kerentanan modal sosial dan modal politik bangsa. Presidium juga mengangkat persoalan surplus politisi dan defisit negarawan serta menyampaikan pandangan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden oleh sosok negarawan.

3. Penilaian mengenai keterbelahan bangsa yang dikaitkan dengan belum terpenuhinya amanat konstitusi oleh partai politik dan rendahnya komitmen sebagian pemimpin terhadap kepentingan publik.

4. Kritik terhadap kondisi yang dinilai telah mengabaikan nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik serta Pancasila.

5. Pandangan bahwa Indonesia tengah menghadapi kebuntuan konstitusi dan peradaban.

6. Seruan kepada masyarakat Indonesia dan Partai Gerindra untuk menilai kondisi bangsa secara jujur serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin perubahan dengan kembali pada UUD 1945 asli sesuai nilai dan semangat perjuangan pendiri republik, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

7. Ajakan untuk merekonstruksi dan meresolusi UUD 1945 serta merevitalisasi Pancasila. Presidium memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, Indonesia dinilai berisiko menghadapi disintegrasi maupun ketimpangan sosial, ekonomi, dan kewilayahan yang berkelanjutan.

(C2P)

Rate this item
(0 votes)
Go to top