Banten (6306)
Lebak, lensafokus.id – Kepala Desa Margarita, Kecamatan Cimarga, Apud, menegaskan bahwa seluruh proses perizinan terkait pembangunan perusahaan di wilayahnya telah ditempuh sesuai prosedur. Mulai dari perizinan cut and fill, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hingga dokumen pendukung lainnya telah dinyatakan lengkap.
Apud menjelaskan bahwa pembangunan tersebut memang berdampak pada sebagian lahan pesawahan milik warga yang terkena urugan tanah. Namun ia memastikan, perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk memberikan ganti rugi.
“Untuk pesawahan warga yang kena urugan tanah, pihak perusahaan siap mengganti rugi,” ujar Apud.
Apud membenarkan sedikitnya enam warga terdampak aktivitas pengurugan. Menurutnya, pola ganti rugi yang disepakati bersifat realistis dan sesuai dengan kerugian yang dialami warga.
“Jika satu kotak pesawahan warga gagal panen akibat galian atau terdampak urugan, sistem ganti ruginya berdasarkan hasil panen. Misalnya warga biasanya menghasilkan satu karung sekali panen, maka perusahaan mengganti sesuai hasil tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan dirinya akan berada di posisi terdepan jika ada warga yang dirugikan namun tidak mendapatkan haknya.
“Saya menjamin, ketika masyarakat dirugikan oleh pihak perusahaan, saya pribadi yang akan berdiri paling depan. Tidak boleh ada dampak urugan tanpa ganti rugi,” tegasnya.
Selain memastikan perlindungan terhadap hak masyarakat, Apud juga mengajak seluruh warga membuka peluang baru demi kemajuan Desa Margarita. Menurutnya, kerja sama dengan perusahaan dapat menjadi angin segar bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya ingin mengajak warga untuk bekerja sama menciptakan peluang baru. Kemitraan strategis dengan perusahaan dapat menjadi katalisator untuk menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan menyejahterakan masyarakat,” kata Apud. (Cecep)
Tangerang, lensafokus.id - Lingga wartawan dari Lensa Fokus menjadi korban pemberhentian paksa oleh Orang Tidak Dikenal (OTK)
Kejadian tersebut terjadi di jalan Pantura. saat wartawan tersebut sedang melakukan perjalanan pulang selesai bekerja.
Pada Jum'at Sore, 28 November 2025. Wartawan tersebut dihampiri sekitar 10 orang dan meminta untuk menghentikan perjalanannya yang tepatnya di depan Indomaret Jl. Raya Serang No.Km 14.5, Desa Cikupa Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dengan wajah kurang bersahabat mereka menanyakan perihal plat kendaraan bermotornya itu asli atau palsu.
Sedangkan kendaraan bermotor miliknya itu bukan motor bermasalah atau motor dalam urusan perbankan, alias motor dibayar lunas.
Wartawan tersebut merasa di intimidasi dan memutuskan untuk menanyakan bahwa Orang-orang tersebut pihak dari mana, belum menjawab pertanyaan tersebut sejumlah OTK tersebut meninggalkan lokasi dengan Tergesa-gesa dari tempat kejadian tanpa ada bahasa permohonan maaf.
"Saya sangat mengecam tindakan ini dan semoga tidak terulang kembali," kata Lingga. (Red)
KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Konflik antara warga Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, dengan pihak pengembang PT Grand Nirwana Indah memanas setelah akses jalan di Gang Haji Dullah ditutup sepihak sejak 3 November 2025. Dampak penutupan itu membuat ratusan warga terisolir dan aktivitas ekonomi lumpuh.
Merespons kondisi tersebut, Komisi I DPRD Kota Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak PT Grand Nirwana, perwakilan warga, Forum Suara Rakyat (Fosura), camat, lurah, serta perwakilan BPN. RDP digelar di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (27/11/2025).
Warga RW 01 dan RW 02 menyampaikan bahwa jalan yang ditutup itu sudah digunakan sejak tahun 1978. Bahkan, menurut warga, jalan tersebut merupakan akses umum yang telah dihibahkan turun-temurun.
“Seharusnya sebelum ditutup, pihak perusahaan berkomunikasi dulu dengan warga. Jalan itu sudah ada sejak 1978, dan penutupan membuat aktivitas kami terganggu. Pelaku usaha tidak bisa beroperasi karena mobil tidak dapat melintas,” ujar salah satu warga RW 01.
Lulu Wira Sanjaya (71) dan Haji Yasin (75), warga setempat, menyebut tindakan PT Grand Nirwana sebagai tindakan yang arogan.
“Ini jalan dari tahun 1978, di Google Maps pun tercatat sebagai Jalan H. Dullah. Tiba-tiba dipagar tanpa pemberitahuan. Saat kami tanya dasar dan sertifikatnya atas nama siapa, tidak ada kejelasan sampai sekarang,” tegas H. Yasin.
Ketua Fosura, Bambang Wahyudi, memaparkan bahwa sejak penutupan dilakukan, 73 dari 243 kepala keluarga masih terisolir.
“Empat mobil warga tidak bisa keluar dan dua mobil tidak bisa masuk, termasuk mobil milik anggota DPRD Kota Tangerang, Ferry Montana. Bahkan Wakil Ketua DPRD Adry S. Permana sudah melihat lokasi langsung, tapi pihak perusahaan tetap membantah,” ujar Bambang.
Akibat penutupan akses utama sepanjang 85 meter itu, warga dan anak sekolah kini harus memutar hingga setengah kilometer. Jalan alternatif yang disebut perusahaan juga dianggap tidak layak karena buntu dan tidak mendapat izin dari pemilik lahan.
Camat Neglasari, Andika, mengatakan pihaknya bersama lurah sudah beberapa kali meminta perusahaan membuka akses warga, namun tidak membuahkan hasil.
“Kami memohon agar jalan dibuka kembali, tapi tidak mendapat persetujuan dari perusahaan. Akhirnya warga mengadu ke DPRD,” ujar Andika.
DPRD Beri Tenggat Waktu: Jalan Harus Dibuka Selambat-lambatnya Selasa
Dalam RDP, Ketua DPRD Kota Tangerang, Junadi, memberikan ultimatum tegas kepada PT Grand Nirwana.
“Keputusan kami jelas: jalan yang ditutup harus segera dibuka. Kami beri waktu sampai Selasa. Ini permintaan lembaga tertinggi daerah, jangan diabaikan,” tegas Junadi.
Junadi menegaskan, bila peringatan ini tidak digubris, DPRD akan mengambil langkah lebih jauh.
“Jika perusahaan tetap membandel dan tidak membuka akses jalan untuk warga, kami akan mengajukan kepada Wali Kota Tangerang untuk menutup perusahaan beserta seluruh perizinannya,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kota Tangerang memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga akses warga dipulihkan. (Sumarna)
TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menggelar Evaluasi dan Implementasi Dashboard Executive di Yasmin Hotel, Curug, Kamis (26/11/2025). Acara ini bertujuan memperkuat pengambilan keputusan strategis melalui pemanfaatan data yang lebih optimal.
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya percepatan transformasi digital daerah. Diskominfo menekankan bahwa kebijakan yang baik harus berbasis evidensi dan data yang terintegrasi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang, Diyan Mayang Sari, membuka kegiatan secara resmi. Acara dihadiri Sekretaris Perangkat Daerah, pengelola data dan aplikasi, serta tenaga ahli atau vendor pengembang sistem.
“Integrasi data lintas perangkat daerah adalah kunci agar Dashboard Executive dapat menyajikan informasi yang akurat. Kami ingin setiap perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam penguatan tata kelola data,” ujar Mayang.
Sementara itu, Kabid Aplikasi dan Teknologi Informatika (Aptika) pada Diskominfo Kabupaten Tangerang, Cecep Khaerudin memberikan gambaran umum mengenai arah penguatan tata kelola data pemerintah daerah.
“Tata kelola data harus dibangun secara sistematis agar mudah diakses dan dimanfaatkan. Dashboard Executive hanya akan optimal jika seluruh perangkat daerah berpartisipasi aktif,” kata Cecep.
Dalam paparannya, Cecep menjelaskan konsep Smart City Kabupaten Tangerang, ekspos Dashboard Data Smart Center (DSC), serta proses penggalian kebutuhan data dari perangkat daerah.
“DSC dirancang untuk menampilkan indikator strategis yang diperlukan pimpinan daerah,” jelasnya.
Berbagai aplikasi milik OPD turut ditampilkan sebagai contoh hasil kolaborasi dengan Diskominfo. Penampilan aplikasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah membangun ekosistem teknologi informasi yang terpadu.
“Inovasi digital harus terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin mudah dan cepat,” ujar Cecep.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Diskominfo berharap pemanfaatan Dashboard Executive dapat semakin efektif sebagai alat bantu strategis bagi pimpinan daerah. Sistem ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id - Di tengah laju modernisasi, Kabupaten Tangerang menghadirkan pemandangan inspiratif dengan diwisudanya ratusan lanjut usia (lansia) yang berdiri tegap mengenakan toga, menyambut momen kelulusan mereka dari Sekolah Lansia 2025 yang digelar di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (27/11/25).
Pada kesempatan itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Prima Saras Puspa mengatakan bahwa wisuda sekolah lansia tersebut merupakan bukti bahwa usia bukanlah batasan untuk belajar dan berkarya.
"Wisuda lansia ini adalah bukti bahwa usia bukanlah batasan untuk terus belajar dan berkarya. Mereka tetap semangat, produktif dan tentu saja menginspirasi kita semua," ujar Prima
Menurut dia, peningkatan jumlah lansia harus dipandang sebagai peluang, bukan beban. Berdasarkan data, jumlah lansia di Kabupaten Tangerang mencapai 283.846 jiwa dengan angka harapan hidup 75 tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Pertumbuhan jumlah penduduk lansia menjadi potensi besar bagi pembangunan. Kehadiran lansia akan berdampak positif apabila mereka sehat, aktif, produktif, dan mandiri. Inilah yang ingin kita wujudkan melalui Sekolah Lansia,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa program Sekolah Lansia merupakan bagian dari program prioritas SIDAYA (Lansia Berdaya) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga usia lanjut melalui pendekatan edukatif dan sosial di tingkat komunitas.
"Sekolah Lansia merupakan pengembangan dari kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), wadah pembelajaran non-formal yang memberikan pendidikan sepanjang hayat bagi lansia. Di Kabupaten Tangerang, saat ini telah terbentuk 290 kelompok BKL dan 16 Sekolah Lansia yang tersebar di berbagai kecamatan," jelasnya
Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Tangerang, dr. Achmad Muchlis, MARS melaporkan bahwa wisuda saat ini berasal dari 4 Sekolah Lansia, yakni BKL Rembulan di Desa Mekarsari (Kecamatan Jambe), BKL Anggrek di Desa Kemuning (Kecamatan Kresek), BKL Matuga Seroja di Desa Caringin (Kecamatan Legok), dan BKL Hibrida di Kelurahan Kutajaya (Kecamatan Pasar Kemis).
Dia menambahkan saat ini sudah terbentuk 14 Sekolah Lansia di Kabupaten Tangerang dan berharap ke depan dapat bertambah lagi sekolah lansia baru yang terbentuk di desa/ kelurahan dan kecamatan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Banten, Rusman Efendi pun menegaskan bahwa pembangunan lansia tangguh menjadi bagian dari quick win program nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Menjadi lansia adalah fitrah, tetapi menjadi lansia tidak berarti menjadi beban. Lansia memiliki potensi untuk tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat atau SMART melalui tujuh dimensi lansia tangguh,” jelas Rusman.
Tujuh dimensi tersebut mencakup spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, vokasional, serta lingkungan. Ia menyebut, Sekolah Lansia bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang membangun harga diri dan makna hidup bagi para lansia.
“Kami meyakini bahwa lansia adalah generasi kaya pengalaman yang tetap dapat memberi kontribusi nyata bagi keluarga dan masyarakat,” seru dia.
Data aplikasi SIDAYA mencatat terdapat 35 Sekolah Lansia di Provinsi Banten dengan 1.040 siswa, di mana 620 di antaranya telah diwisuda. Dengan tambahan 100 wisudawan di Kabupaten Tangerang tahun ini, total mencapai 720 lansia lulusan Sekolah Lansia se-Provinsi Banten hingga 2025.
Rusman menegaskan bahwa wisuda ini bukan sekadar seremoni. “Wisuda ini adalah wujud penghormatan kita kepada lansia. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi aktor penting dalam ketahanan keluarga dan pembangunan sosial,” katanya. (Red)
Tangerang, lensafokus.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan di Alun-alun Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/11/25).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengapresiasi penyelenggaraan Hakordia tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang dan menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus menjaga integritas dalam pelayanan publik, memastikan setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Ia menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, mulai dari aparatur hingga masyarakat. Dia berharap kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin semakin kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang maju, berdaya saing.
“Kami berharap sinergi ini terus terjaga. Dengan integritas sebagai landasan, insyaAllah Kabupaten Tangerang dapat menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” imbuhnya
Lanjut dia, melalui peringatan Hakordia 2025 ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan, pemberdyaan dan pelayanan yang bersih, bebas dari praktik-praktik korupsi
"Peringatan Hakordia tahun 2025 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk makin memperkuat tekad mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi," pungkasnya
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa isu antikorupsi merupakan tema yang tidak pernah lekang oleh waktu, mengingat korupsi merupakan ancaman nyata terhadap kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan, serta masa depan generasi mendatang.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral, budaya, dan tata kelola. Ia merusak kepercayaan publik, menghambat pelayanan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerogoti kualitas pembangunan,” ujar Andra Soni
Ia menegaskan bahwa korupsi telah merampas hak rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, tidak akan ada pemerintahan yang benar-benar berhasil melayani rakyatnya apabila praktik korupsi masih terjadi.
Gubernur juga menyoroti pentingnya dunia pendidikan sebagai ruang strategis membangun ekosistem antikorupsi sejak dini. Untuk itu, nilai-nilai integritas dan keteladanan harus ditanamkan sejak dini di sekolah-sekolah
“Sekolah harus menjadi zona integritas. Tidak boleh ada ruang praktik korupsi, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang dalam dunia pendidikan. Nilai integritas tidak lahir dari ceramah semata, tetapi dari keteladanan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengawasan dan evaluasi.
“Banten harus maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Itu visi yang terus kita dengungkan sebagai pengingat bagi seluruh aparatur,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, pelajar, tenaga pendidik, serta berbagai elemen masyarakat. (Red)
More...
Lensa Terkini
-
Andra Soni Buka Kejuaraan Tenis Meja Nasional Gubernur Banten Cup 2026
-
Halal Bihalal RW 014 Gebang Raya, Warga Diajak Perkuat Silaturahmi dan Jaga Kerukunan
-
Bupati Tangerang Silaturahmi dan Halal Bihalal Bersama Forum RW dan warga di Perumahan Tangerang Elok
-
Bupati Maesyal Rasyid Tegaskan Komitmen Perluasan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Tangerang
-
Perkuat Sinergi, PWI Kota Bogor dan Perumda Tirta Pakuan Gelar Halal Bihalal Sekaligus Kenalkan Direksi Baru
-
Sekda Soma Atmaja: Halal Bihalal IGRA Perkuat Sinergi Guru RA di Era Digital
