Jakarta, lensafokus.id – Ketua Umum Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Roy Marjuk, menyampaikan keprihatinannya atas penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026.

Roy menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah dan BGN dalam melakukan pembenahan tata kelola SPPG demi meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak langsung terhadap para relawan yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

“Ketika operasional dapur SPPG dihentikan sementara dan para relawan diliburkan, tentu muncul pertanyaan mengenai keberlangsungan hidup mereka. Banyak relawan yang menggantungkan penghasilannya dari aktivitas di dapur SPPG. Selama masa diliburkan, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan keluarga dan berbagai kewajiban lainnya,” ujar Roy Marjuk, Senin (22/6/2026).

Menurut Roy, relawan memiliki peran strategis dalam memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Karena itu, kondisi para relawan yang terdampak penghentian sementara operasional perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Selain persoalan ekonomi, Roy juga mengingatkan adanya potensi berkurangnya tenaga relawan berpengalaman apabila masa penghentian operasional berlangsung terlalu lama.

“Apabila para relawan terlalu lama tidak memiliki kepastian untuk bekerja, tentu mereka akan mencari sumber penghidupan lain. Ketika operasional dapur kembali berjalan, tantangan yang muncul adalah berkurangnya relawan yang sudah memahami standar kerja, keamanan pangan, kebersihan, dan tata kelola dapur,” katanya.

Ia menjelaskan, proses merekrut dan melatih relawan baru membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, relawan yang telah memiliki pengalaman dinilai sebagai aset penting yang harus dipertahankan demi menjaga kualitas pelaksanaan program.

REL MBG pun mendorong pemerintah dan BGN untuk menghadirkan kebijakan yang dapat membantu para relawan selama masa penghentian operasional. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan sementara, pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan, maupun langkah-langkah lain yang mampu menjaga kesejahteraan para relawan.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaannya,” tegas Roy.

Menurutnya, program MBG membawa harapan besar bagi peningkatan kualitas generasi bangsa. Karena itu, keberlangsungan program harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan para relawan yang telah berkontribusi dalam menyukseskannya.

“Program Makan Bergizi Gratis ini membawa harapan besar bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, keberlangsungan program ini harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap para relawan yang telah berkontribusi menyukseskannya,” tambahnya.

Roy menegaskan bahwa perlindungan dan kepastian bagi relawan merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG.

“Relawan adalah aset bangsa. Keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Sumarna)

Lebak, lensafokus.id – Aktivitas perusahaan batching plant milik PT Nindya Karya (NK) yang berlokasi di Kampung Tegal, Desa Gunung Sari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, mulai menuai keluhan dari warga Desa Gunung Sari dan Desa Cipadang. Warga menyoroti mobilisasi kendaraan pengangkut beton dan material bahan baku yang keluar masuk lokasi proyek dengan tonase berat dan melintasi kawasan permukiman padat penduduk.

Akibat aktivitas tersebut, ruas jalan poros kecamatan yang menjadi akses utama masyarakat disebut mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu, warga juga mengeluhkan dampak lingkungan berupa debu tebal, kebisingan, hingga getaran yang dirasakan pada bangunan rumah mereka.

Salah seorang tokoh pemuda Desa Cipadang, Ruswa, mengatakan kerusakan jalan semakin parah sejak armada pengangkut material untuk kebutuhan proyek Jalan Tol Serang–Panimbang beroperasi secara intensif.

“Ruas jalan semakin rusak akibat mobilisasi beton dan material dari PT Nindya Karya. Saat musim kemarau debu sangat tebal, sedangkan saat hujan jalan berubah seperti kubangan kerbau. Banyak pengendara motor yang terjatuh karena kondisi jalan licin dan berlubang,” ujar Ruswa kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada kesehatan warga. Debu yang beterbangan setiap hari disebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan.

“Debu menyelimuti perkampungan. Banyak warga mengeluhkan sesak napas akibat kondisi tersebut,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan Sukaris, warga Desa Gunung Sari yang rumahnya berada tidak jauh dari lokasi batching plant. Ia mengaku aktivitas kendaraan berat yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Debunya sangat terasa, apalagi ketika truk-truk besar melintas. Rumah juga sering bergetar dan suara kendaraan cukup bising, sehingga sangat mengganggu,” kata Sukaris.

Sementara itu, Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, mengaku telah menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dampak operasional batching plant tersebut. Menindaklanjuti aduan itu, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan investigasi lapangan.

“Hasil pengecekan sementara dan data yang kami kumpulkan menunjukkan keluhan warga cukup objektif. Kami akan menindaklanjuti persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Eli.

Ia menambahkan, pihaknya berencana melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Lebak dan mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Polres Lebak. Bersama ratusan warga, kami berencana menggelar aksi unjuk rasa di lokasi batching plant PT Nindya Karya di Desa Gunung Sari sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Nindya Karya belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga mengenai dampak operasional batching plant tersebut. Warga berharap perusahaan dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi jalan serta meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. (C2p)