Banten

Banten (6964)

Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah meresmikan perpustakaan modern di lingkup Kantor Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (16/07/26)

Dalam sambutannya, Wabup Intan mengatakan perpustakaan modern di Kecamatan Kelapa Dua merupakan salah satu dari 6 perpustakaan modern yang akan dibangun di tahun 2026 dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat. Selain di Kec. Kelapa Dua, perpustakaan modern juga akan dibangun di Kec. Legok, Tigaraksa, Panongan, Balaraja, dan Kec. Jayanti

"Alhamdulillah sudah selesai dibangun. Perpustakaan modern di Kecamatan Kelapa Dua ini merupakan salah satu dari 6 perpustakaan yang akan dibangun tahun 2026 sebagai sarana salah satu program unggulan bupati dan wakil bupati untuk menggencarkan literasi di tengah masyarakat," ungkap Wabup Intan

Dia menyebut literasi juga merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya bisa dilihat dan dirasakan hari ini, namun sangat menentukan kualitas generasi di masa mendatang. Budaya gemar membaca, gemar belajar, dan terbuka terhadap pengetahuan adalah bagian dari pembangunan fondasi kemajuan daerah yang kokoh. Untuk itu dia mengajak seluruh masyarakat agar memanfaatkan perpustakaan modern Kecamatan Kelapa Dua dengan sebaik-baiknya.

"Mari jadikan perpustakaan sebagai pusat tumbuhnya gagasan, lahirnya inovasi, dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat. Semoga kehadiran perpustakaan modern ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan perpustakaan lainnya di Kabupaten Tangerang, sehingga budaya literasi terus tumbuh dan menjadi fondasi bagi kemajuan daerah kita," ujarnya

Dia berharap perpustakaan tersebut tidak hanya menjadi tempat membaca buku, tetapi juga ruang belajar, ruang berkarya, berdiskusi dan ruang kolaborasi serta sumber inspirasi bagi masyarakat Kelapa Dua

"Siapapun boleh datang ke sini. Insya Allah nanti akan ada beberapa event seperti bedah buku dan juga story telling di sini, jadi kita manfaatkan ruang literasi ini seluas-luasnya. Kita berharap perpustakaan ini menjadi ruang literasi, ruang diskusi, juga ruang kolaborasi dan inspiratif bagi anak-anak yang ada di sekitar Kecamatan Kelapa Dua," harapnya

Sementara itu, Camat Kelapa Dua Dadang Sudrajat mengungkapkan rasa syukurnya atas dipilihnya Kec. Kelapa Dua sebagai lokus pembangunan perpustakaan modern oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tangerang. Keberadaan perpustakaan tersebut semakin menambah kenyamanan masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluannya.

"Kami merasa bersyukur dan bangga dari 6 kecamatan yang menjadi lokus program di tahun 2026 dan pertama yang diresmikan.

Kecamatan Kelapa Dua semakin kekinian dan representatif karena beberapa pelayanan ada di sini termasuk juga UPT Bapenda. Sambil menunggu antrian, masyarakat bisa baca di sini dan menjadi ruang diskusi," ujar Dadang

Lanjut dia, perpustakaan modern tersebut tidak hanya berisi buku-buku yang tersusun rapi tetapi juga perangkat digital yang difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang

"Perpustakaan modern di Kecamatan Kelapa Dua ada dua model yang pertama di dalam lingkup Kantor Kecamatan Kelapa Dua dan yang kedua ada di desa Curug Sangereng," imbuhnya. (Red)

KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kota Tangerang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bidang Pembinaan Masyarakat menggelar Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Jatiuwung, Kamis (16/7/2026).

Sosialisasi tersebut diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri dari anggota Linmas, tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, unsur kepemudaan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan se-Kecamatan Jatiuwung. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai Perda dan Perkada, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Tangerang H. Mulyani, didampingi Sekretaris Kecamatan Jatiuwung Ade Rudianto, S.E., Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satpol PP Al Hasan, S.Sos., narasumber Agus Muslim, serta jajaran Satpol PP Kota Tangerang.

IMG 20260716 WA0013

Dalam sambutannya, Plt Kepala Satpol PP Kota Tangerang H. Mulyani menegaskan bahwa penegakan Perda bukan hanya menjadi tugas Satpol PP, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

"Melalui Program Trantibum Linmas ini kami ingin membangun kesadaran hukum dari tingkat paling bawah. Linmas dan masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan masing-masing," ujar H. Mulyani.

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang pada tahun 2026 lebih difokuskan pada upaya pencegahan pelanggaran.

"Kalau masyarakat paham dengan aturan dan Linmas solid, pelanggaran bisa ditekan sejak awal. Ini bagian dari upaya mewujudkan Kota Tangerang yang aman, damai, dan tertib," tambahnya.

Sementara itu, narasumber Agus Muslim memaparkan materi mengenai penegakan Peraturan Daerah kepada para peserta. Ia menjelaskan latar belakang penyusunan berbagai regulasi, mulai dari penataan wilayah, ketertiban umum, hingga peningkatan pelayanan publik.

Selain menguraikan pasal-pasal penting yang perlu diketahui masyarakat, Agus juga menjelaskan hak dan kewajiban warga, contoh penerapan aturan di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Perda dan Perkada.

Menurutnya, penegakan aturan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan. Namun demikian, sanksi tetap akan diberlakukan bagi setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam sesi diskusi, para peserta tampak antusias menyampaikan berbagai pertanyaan seputar perizinan, ketertiban lingkungan, hingga retribusi daerah. Agus Muslim menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar Perda dan Perkada tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Sumarna)

KOTA TANGERANG, lensafokus.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Rabu (15/7/2026).

Dalam pidato tanggapannya, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menegaskan komitmennya bersama Wakil Wali Kota H. Maryono untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui tata kelola yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sachrudin.

IMG 20260716 WA0001

Sebelum penandatanganan keputusan bersama dengan pimpinan DPRD, Sachrudin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang atas sinergi, masukan, serta kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan Raperda hingga tercapainya persetujuan bersama.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Tangerang atas masukan, saran, dan kerja sama yang baik selama proses pembahasan Raperda ini. Masukan dari DPRD maupun masyarakat akan terus menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk menyempurnakan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Usai pengesahan Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, agenda Rapat Paripurna dilanjutkan dengan pembukaan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang.

Dokumen KUA-PPAS tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.

Dalam pemaparannya, Sachrudin menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp5,08 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp5,52 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sekitar Rp442,17 miliar yang akan ditutup melalui perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, seluruh proyeksi tersebut telah disusun secara cermat, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah.

"Arah kebijakan ekonomi Kota Tangerang Tahun 2027 difokuskan pada optimalisasi sektor-sektor unggulan, sejalan dengan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027. Penyusunannya juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkas Sachrudin. (Sumarna)

Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengunjungi SMP dan SMK Satya Muda Gemilang di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka monitoring dan memberikan motivasi kepada para peserta didik baru yang tengah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Rabu (15/7/26).

Pada kunjungannya tersebut, Bupati Maesyal didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan Camat Tigaraksa. Kehadiran rombongan disambut hangat oleh jajaran Yayasan Satya Muda Gemilang, para guru, serta ratusan siswa baru yang mengikuti rangkaian kegiatan MPLS.

Pada kesempatan itu, Bupati Maesyal menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran yayasan dan pihak sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan MPLS secara edukatif, semangat dan keakraban.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan program MPLS yang berjalan dengan baik. Kami juga melihat adanya perkembangan jumlah peserta didik di sekolah ini yang menunjukkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat," ujar Bupati Maesyal

Menurutnya, MPLS merupakan momentum penting sebagai langkah awal bagi para peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun karakter yang kuat sejak dini.

"Manfaatkan masa MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Kenali guru-gurunya, lingkungan sekolahnya, dan teman-teman barunya. Bangun semangat belajar sejak hari pertama. Tanamkan disiplin, tanggung jawab, serta rasa hormat kepada orang tua dan guru sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih kesuksesan tidak dapat diraih secara instan. Kesuksesan membutuhkan proses panjang yang diisi dengan kerja keras, ketekunan, disiplin, dan semangat pantang menyerah.

"Tidak ada kesuksesan yang datang begitu saja. Semua membutuhkan proses, usaha, dan doa. Kalian adalah calon pemimpin masa depan Kabupaten Tangerang, maka persiapkan diri mulai dari sekarang dengan belajar sungguh-sungguh," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Satya Muda Gemilang, Mas Iman Kusnandar, mengaku bersyukur atas kehadiran Bupati Tangerang beserta jajaran yang dinilainya menjadi suntikan motivasi bagi para siswa baru.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kehadiran beliau menjadi penyemangat sekaligus motivasi bagi anak-anak kami untuk lebih giat belajar dan berani memiliki cita-cita yang tinggi," ujar Mas Iman.

Ia menjelaskan bahwa jumlah peserta didik di SMP dan SMK Satya Muda Gemilang terus mengalami peningkatan yang signifikan.

"Alhamdulillah, pada tahun ajaran 2026 jumlah peserta didik secara keseluruhan, baik SMP maupun SMK, telah mencapai sekitar 400 siswa. Ini merupakan peningkatan yang sangat membanggakan dibandingkan pada awal berdirinya yang hanya sekitar 51 siswa. Kepercayaan masyarakat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan," katanya.

Mas Iman menambahkan, khusus jenjang SMK, saat ini tersedia tiga program keahlian yang dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri, yakni Manajemen Perkantoran, Teknologi Digital, dan Teknik Otomotif.

"Kami terus berupaya menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga program keahlian tersebut kami kembangkan agar lulusan memiliki kompetensi, keterampilan, serta karakter yang siap memasuki dunia kerja," tutupnya. (Red)

TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid melakukan kunjungan kerja berkeliling Kecamatan Tigaraksa untuk memantau pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekaligus memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Rabu, (15/07/26)

Dalam kunjungannya tersebut, Bupati Maesyal Rasyid meninjau rumah calon penerima bantuan di Kampung Babakan, Desa Pematang, serta mengecek hasil pembangunan RTLH di Desa Cileles, Kecamatan Tigaraksa, sekaligus memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar mendapatkan hunian yang layak dan akses air bersih

"Hari ini kita bersama melihat dan mengecek langsung, baik itu kondisi warga calon penerima program maupun hasil program RTLH yang telah dilaksanakan. Kita ingin memastikan rumahnya nanti benar-benar layak dan ada akses air bersihnya," ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah rumah milik Ibu Dalilah di Kampung Babakan, Desa Pematang. Rumah tersebut dipastikan segera direhabilitasi melalui program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

"Alhamdulillah, hari ini kami datang langsung ke rumah Ibu Dalilah untuk memastikan rumah ini segera dibangun atau direhabilitasi agar menjadi rumah yang sehat dan layak huni. Ini merupakan program Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan dan dilakukan secara bertahap," ujarnya

Selain memastikan pembangunan rumah, ia memperhatikan kondisi kesehatan Ibu Dalilah yang sedang sakit. Pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan kepada petugas Puskesmas yang turut hadir untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

"Alhamdulillah, Ibu Dalilah juga langsung ditangani oleh Puskesmas. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Pemerintah tidak hanya memperhatikan kondisi rumahnya, tetapi juga kesehatan warganya," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari Program Gebrak Pakumis, sebagai salah satu upaya Pemkab Tangerang untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Tangerang.

Selain persoalan rumah tidak layak huni, pihaknya juga menyoroti adanya usulan masyarakat tentang kebutuhan air bersih yang selama ini menjadi kendala warga, terutama saat musim kemarau. Ia pun langsung menginstruksikan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) untuk segera menyediakan solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut

"Untuk kebutuhan air bersih, tadi saya sudah minta Kadis Perkim segera menyiapkan toren air dan tangki air sementara. Selanjutnya akan dilakukan pengeboran sumur agar masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih baik, khususnya saat musim kemarau," tandasnya.

Usai meninjau rumah Ibu Dalilah, Bupati melanjutkan kunjungan ke Desa Cileles untuk melihat secara langsung hasil pembangunan RTLH yang telah selesai dikerjakan. Tiga rumah yang dikunjungi tersebut milik Ibu Jakari, Ibu Amaidah, dan Ibu Asmin yang sebelumnya telah mendapat bantuan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Bupati Maesyal Rasyid juga melakukan dialog dengan para penerima manfaat untuk memastikan kondisi rumah yang telah dibangun benar-benar memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat

Salah seorang penerima bantuan RTLH, Ibu Jakari, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Bupati Tangerang beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang atas kepedukian dan bantuan yang telah diberikan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tangerang dan seluruh jajarannya yang telah membangun rumah saya menjadi layak huni. Alhamdulillah sekarang rumah saya sudah bagus, lebih nyaman ditempati, dan saya sangat bersyukur Bapak Bupati bisa membantu rumah saya," ungkap Ibu Jakari. (Red)

Jakarta, lensafokus.id - Pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online dengan tidak lagi bertumpu pada pemutusan akses situs semata, tetapi menyasar seluruh mata rantai kejahatan digital yang menopang operasinya.

Pendekatan baru ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memutus aliran dana, menindak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemberantasan judi online hanya akan efektif jika dilakukan secara menyeluruh.

“Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs, tetapi harus menyasar keseluruhan ekosistemnya,” ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menurut Meutya, strategi tersebut diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi itu juga didukung Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menjadi landasan penanganan judi online secara terpadu.

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemberantasan judi online. Penanganannya harus terintegrasi, mulai dari pemutusan akses, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum,” katanya.

Meutya menekankan pemblokiran situs harus diikuti pemutusan rekening-rekening penampung yang menjadi jalur utama perputaran dana perjudian online.

“Pemutusan akses situs harus dibarengi dengan mengamputasi ‘leher’ ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan, dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini,” tegasnya.

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online. Bersama OJK, Komdigi juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online, dengan sekitar 32.500 rekening telah ditutup setelah melalui proses cleansing.

Meutya mengapresiasi komitmen OJK dan industri perbankan dalam memperkuat pengawasan terhadap rekening mencurigakan serta mendorong penguatan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) agar penyalahgunaan rekening dapat dicegah sejak awal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan kini menjadi tantangan utama sektor jasa keuangan.

“Tugas kita bukan hanya memastikan perbankan tetap sehat, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus scam dan judi online yang dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan,” ujarnya.

Friderica menambahkan transformasi digital harus diiringi penguatan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan perbankan memegang peran sentral dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

“Peningkatan upaya pencegahan kejahatan keuangan yang memanfaatkan layanan perbankan serta penguatan tata kelola teknologi informasi menjadi hal yang strategis di era transformasi digital,” katanya.

Menurut Dian, hingga Mei 2026 OJK mencatat 2,8 juta penolakan hubungan usaha dengan calon nasabah, 51,2 ribu penutupan hubungan usaha terhadap nasabah yang terindikasi terkait judi online, serta 32.454 rekening diblokir setelah melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD).

Meutya optimistis pendekatan yang menyasar seluruh ekosistem akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.

“Pemberantasan judi online hanya akan berhasil jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama. Bukan hanya situsnya, tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, serta penegakan hukumnya. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita optimistis dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman dan sehat,” pungkasnya. (Red)

Page 21 of 697
Go to top