Banten

Banten (5876)

Tangerang, lensafokus.id — RSUD Balaraja menggelar kegiatan bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Jum'at,(23/5/25).

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid yang hadir langsung pada kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran RSUD Balaraja atas inisiatif luar biasa ini. Kegiatan ini juga bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak.

"Hari ini, Jumat yang penuh berkah, saya hadir untuk menyaksikan langsung kegiatan bakti sosial yang sangat mulia ini. Ada 23 pasien, mulai dari usia 3 bulan hingga 26 tahun, yang mendapat layanan operasi bibir sumbing secara gratis. Tidak hanya operasi, pasien juga mendapatkan pengobatan lanjutan, bantuan sembako,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak-anak. Anak-anak yang tadinya malu dan tidak percaya diri karena kondisi mereka, setelah operasi diharapkan aspek psikologisnya akan berubah dan lebih percaya diri.

“Anak-anak yang sebelumnya merasa rendah diri, kini punya harapan dan motivasi baru untuk tumbuh dan berkembang lebih baik,” imbuhnya.

Lanjut dia, selain operasi bibir sumbing, RSUD Balaraja juga telah meluncurkan layanan pengantaran obat ke rumah pasien bekerja sama dengan JNE, guna mengurangi antrean dan meningkatkan kenyamanan layanan. Berbagai terobosan yang dilakukan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih humanis, responsif, dan inklusif.

"Kita berencana memperluas program serupa di RSUD lainnya, termasuk RSUD Tigaraksa dan RSUD Pakuhaji, sebagai bagian dari komitmen peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh warga," tandasnya

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Direktur Utama RSUD Balaraja, dr. Aang, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 23 pasien, 20 di antaranya berasal dari Kabupaten Tangerang dan sisanya berasal dari Serang dan Bogor. Pihaknya juga bekerja sama dengan Yayasan Ismail Trail dan didukung oleh tim dokter spesialis bedah plastik serta berpartisipasi aktif seluruh tenaga medis dan manajemen RSUD Balaraja.

"Operasi bibir sumbing bukan hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi juga membantu anak-anak agar dapat bersosialisasi dengan lebih percaya diri. Kami berharap mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan berdaya saing,” jelas dr. Aang. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Warga Kampung Pasir Malaka Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang mengungkapkan keprihatinannya mereka saat wartawan Lensa Fokus berkunjung ke wilayah tersebut, pada Kamis (22/05/2025) terkait keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah mereka, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Saat ini, hanya ada satu sekolah SMA yang tersedia untuk menampung seluruh siswa yaitu SMAN 27 di wilayah Kecamatan Solear.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang meningkat, warga merasa bahwa satu SMA tidak lagi cukup untuk menampung seluruh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah yang ada, dan beberapa terpaksa harus mencari sekolah di tempat lain yang lebih jauh.

Banyak siswa yang tidak dapat diterima di SMA yang ada karena keterbatasan kuota, sehingga mereka harus mencari alternatif lain yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Siswa yang tidak diterima di SMA lokal terpaksa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar mereka.

Biaya transportasi dan akomodasi yang meningkat bagi siswa yang harus bersekolah di tempat lain dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga.

IMG 20250522 WA0074

Seperti yang dialami oleh Anak-anak di Kampung Pasir Malaka yang diantara salah satunya anaknya Soleh, dia sangat menyayangkan sistem zonasi yang diberlakukan. Dampaknya, anaknya menjadi korban dan tidak diterima di sekolah SMA yang diinginkan di wilayah Kecamatan Solear itu.

“Saya bersama warga lainya sangat menyayangkan, Anak-anak termasuk anak saya pribadi gak selayaknya Sekolah ke wilayah kabupaten Bogor sedangkan kami masih warga kabupaten Tangerang, apa pemerintah gak malu nih untuk permasalahan ini.”Tegas Soleh.

Soleh berharap sistem ini dapat dievaluasi ulang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

“Untuk sarana pendidikan itu sangat penting, kalo memang kami mengajukan permohonan SMA ke Pemerintah Kabupaten Dan Provinsi Banten jika pengajuan kami ini di persulit alasannya apa.”Tanya Soleh.

Warga setempat mendesak pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk segera mengambil Langkah-langkah konkret dalam menambah jumlah SMA di wilayah ini. Dengan penambahan fasilitas pendidikan, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kami berharap pemerintah dapat memahami kebutuhan kami dan segera merealisasikan pembangunan SMA tambahan di wilayah ini. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan Anak-anak kami, dan kami ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sukses," kata beberapa warga Kampung Pasir Malaka.

Dengan adanya penambahan SMA, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk meraih Cita-cita mereka. (Lingga)

LEBAK, lensafokus.id - Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) hari ini 22 Mei 2025 merayakan Milad ke-27. Organisasi yang didirikan para wartawan senior ini lahir tanggal 22 Mei 1998, sehari setelah lengsernya Orde Baru. KWRI lahir bukan sekadar sebuah organisasi, tetapi tonggak sejarah dan simbol perlawanan terhadap pembungkaman, kooptasi kekuasaan, dan dominasi kapitalisme media.

Pada perayaan Milad ke-27, KWRI memang tak ada acara seremoni atau sebuah pesta. Tapi mengajak kepada seluruh rekan pers yang bernaung dalam wadah organisasi ini, untuk merenung sejenak dan merefleksikan diri pentingnya penegakan jati diri sebagai jurnalis yang menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan kebenaran di tengah hegemoni.

Ketua Umum DPP KWRI, Bung Ozzy S Soediro, dengan tegas mengingatkan seluruh insan pers untuk kembali pada makna sejati dari kebebasan pers. Di era yang konon telah merdeka, justru masih terdapat media dan jurnalis yang meninggalkan kemerdekaannya. Mereka tidak lagi netral, bahkan tak segan menggadaikan idealismenya menjadi alat kekuasaan dan partai politik tertentu. Media tidak lagi berdiri untuk publik, tapi untuk pasar dan kekuasaan. Bentuk baru penjajahan—bukan oleh bayonet, tapi oleh uang dan kekuasaan.

Insan Pers harus berani menyatakan dengan lantang: pers bukan jongos penguasa! Pers adalah pembantu rakyat! Ia berdiri bukan untuk menyenangkan yang berkuasa, tapi untuk mengawasi, mengkritik, dan membela kepentingan publik.

Dalam sejarah panjang bangsa ini, hanya ada dua wajah pers yang layak dikenang: Pers Perjuangan dan Pers Perlawanan. Itulah pers yang sejati. Pers yang berdarah merah dan bertulang putih. Pers yang menjadi martir bagi demokrasi, bukan boneka kekuasaan. KWRI lahir adalah untuk membela nilai tertinggi dalam dunia jurnalistik: kebebasan, independensi, dan tanggung jawab sosial.

"Kebebasan pers bukan kebebasan yang liar. Kebebasan pers adalah kemerdekaan yang disertai keberanian, integritas, dan tanggung jawab moral. Bebas dari tekanan kekuasaan, tapi juga bebas dari godaan kapitalisme media. Jangan pernah jual idealisme demi jabatan atau kedekatan. Kembalilah ke jalan yang merdeka," kata Bung Ozzy yang juga selaku Sekretaris Majelis Pers Indonesia.

Bung Ozzy juga menegaskan bahwa KWRI akan tetap menjadi benteng terakhir kebebasan pers di tengah badai politisasi dan komodifikasi media yang semakin tak terkendali. KWRI tak akan kompromi terhadap siapa pun yang mencoba menjadikan media sebagai alat propaganda.

Membangun Jurnalis yang Bermoral

Sebagai rumah besar wartawan reformasi, KWRI terus menyerukan pentingnya melahirkan generasi jurnalis yang militan dalam berpikir, netral dalam bersikap, dan tegas dalam integritas.

"Insan Pers bukan sekadar pencatat fakta, tapi pelurus realita. Bukan sekadar pengabdi berita, tapi pembela nilai," tegas Bung Ozzy.

Di era sekarang, dibutuhkan jurnalis yang tidak hanya piawai menulis menyusun kata, tapi juga berani menyuarakan yang benar walau sekalipun berisiko. Karena kemerdekaan sejati lahir dari keberanian untuk tidak tunduk pada kemunafikan.

Di usia ke-27 ini, Bung Ozzy, mengingatkan dan mempertegas kembali arah perjuangan KWRI. "Jangan biarkan idealisme kita dijajah. Jangan biarkan pena kita dipaksa tunduk. Jangan biarkan suara pers dibungkam oleh uang atau kekuasaan. Jadilah penjaga demokrasi: karena tanpa pers yang merdeka, suara rakyat akan sirna". (Red)

Lebak, lensafokus.id – Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya, menanggapi serius dugaan praktik pembebasan lahan ilegal oleh PT Lagon Pari Mustika (LPM) di wilayah selatan Lebak. Perusahaan yang berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata ini diduga telah membebaskan ratusan hektare lahan tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.
Bupati Hasbi menyatakan akan segera memanggil Camat Bayah dan Camat Cilograng untuk meminta klarifikasi terkait masalah ini.

"Saya akan meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Camat Bayah dan Cilograng terkait adanya pembebasan tanah di wilayah selatan Lebak. Saya belum mengetahui," tegas Bupati Hasbi pada Rabu (21/5/2025) di Setda Kabupaten Lebak, seraya memerintahkan Bagian Adpim untuk mencatat persoalan ini secara resmi.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan di Lebak berjalan sesuai koridor hukum. "Kita harus menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Tidak boleh ada pihak yang seenaknya mengklaim tanah masyarakat tanpa prosedur yang benar," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, PT LPM, yang dikendalikan oleh seseorang berinisial HAS, disinyalir telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2019 di beberapa desa, antara lain Desa Sawarna, Sawarna Timur (Kecamatan Bayah), Desa Lebak Tipar, dan Desa Cilograng (Kecamatan Cilograng). Proses pembebasan ini dilakukan atas nama perseorangan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 per meter persegi, tergantung status kepemilikan tanah.

Rencananya, PT LPM akan mengembangkan KEK Pariwisata di atas lahan seluas 2.500 hektare yang tersebar di lima desa di dua kecamatan tersebut. Sekitar 150 hektare lahan telah berhasil dibebaskan dari masyarakat dan kini sedang diupayakan untuk dimohonkan hak kepemilikan secara perorangan atas nama HAS dan jaringannya.

Ironisnya, sebagian wilayah yang kini dibebaskan oleh PT LPM sebelumnya telah dibebaskan oleh PT Alam Sawarna (APS) pada tahun 1990-an seluas 3.000 hektare. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum lahan tersebut.

Seorang pejabat di Pemda Lebak yang enggan disebut namanya membenarkan adanya aktivitas pembebasan lahan tersebut. Namun, ia merasa bingung dengan tahapan perizinan yang ditempuh oleh PT LPM. "Saya tidak mengerti, ekspose AMDAL didahulukan, sementara perizinan seperti izin lokasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) belum ditempuh," ungkapnya.

Meskipun PT LPM telah melakukan konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara daring dan luring sejak tahun 2021 hingga 2023, hingga kini belum ada kejelasan bahwa perusahaan tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan perizinan dasar sesuai ketentuan.

Situasi ini semakin rumit mengingat Pemerintah Kabupaten Lebak tengah mengusulkan Geopark Bayah Dome sebagai kawasan strategis daerah. Sebagian wilayah Geopark tersebut diketahui tumpang tindih dengan area yang kini dibebaskan oleh PT LPM. Kondisi ini berpotensi memicu konflik pemanfaatan ruang dan benturan antara kepentingan publik dengan kepentingan korporasi.

Hingga berita ini dimuat, belum berhasil dilakukan konfirmasi kepada pihak PT LPM. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Dirut Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja, Finny Widiyanti menyampaikan apresiasi kepada Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang yang memberikan kritik dan saran perbaikan pengelolaan pasar yang berada di dalam manajemen Perumda.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada komisi III yang telah memberikan kesempatan rapat kepada Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja. Ada beberapa koreksi masukan dan arahan terkait beberapa hal antara lain bagaimana bisa memaksimalkan pendapatan terkait aset pasar dan bagaimana meningkatkan PAD kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang," ujar Finny, Rabu (21/5/2025)

Finny menyambut baik masukan yang diberikan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang dan berharap hal itu memberikan dampak positif kepada Perumda.

"Harapannya, segala sesuatu statement yang disampaikan adalah berupa solusi yang bisa memberikan hasil dan dampak energi yang positif terkait kinerja kami," ujar Finny.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang menilai kontribusi Perumda dalam PAD untuk Kabupaten Tangerang di tahun 2024 kecil. Hal itu dinyatakan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perumda NKR pada Senin (19/5/2025).

Finny mengatakan akan mengupayakan peningkatan PAD untuk Kabupaten Tangerang.

Di luar PAD untuk KabupatenTangerang, menurut Finny, Perumda terus berusaha menjaga indikator lain yang menjadi tanggung jawabnya.

"Tidak selalu diukur dari sumbangan PAD. Ada beberapa indikator lain yang masih terjaga dengan baik," kata Finny

Indikator itu adalah bagaimana Perumda bisa memberikan pelayanan kepada para stek holder dan dengan keterbatasan modal yang ada masih bisa membayar gaji para karyawan, biaya operasi kantor dan lain-lain.

 

Selain itu, trasaksi perdagangan di 19 pasar yang berada di bawah pengelolaan Perumda masih berlangsung baik.

Finny mengakui masih ada masalah terkait tata kelola dan pembangunan pasar yang harus dikawal dan diperbaiki agar ke depan Perumda pasar menjadi lebih baik.

Kendati demikian, Finny Widiyanti tetap bersemangat dan optimis untuk terus membangun kemajuan bersama dengan Dewan Pengawas, anggota direksi yang lain dan seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya.

"Bismillah, semoga amanah dan jabatan yang kami emban ini bisa membangun dan memajukan perekonomian di Kabupaten Tangerang khususnya di bidang tata kelola perpasaran.

Finny kembali menyatakan terima kasih kepada Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang yang telah memberikan motivasi kepada Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja agar lebih produktif dalam bekerja, mencari inovasi baru untuk bisa membuka peluang menambah pendapatan di sektor perpasaran. (Rm)

TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menerima kunjungan kerja reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 di Ruang Rapat Wareng Gedung Bupati Tangerang, Kamis (22/5/25).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menyampaikan salam hormat dan bangganya dapat menerima kunjungan ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2024-2025.

"Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima kunjungan kerja reses ini. Kunjungan kerja reses ini menjadi ruang untuk saling berdialog, berdiskusi, dan bertukar informasi untuk memajukan pembangunan wilayah," ujar Intan Nurul Hikmah.

Dia mengatakan salah satu daerah penyangga ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi di Banten, Kabupaten Tangerang terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program-program unggulan. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam pembangunan wilayah, meliputi penataan wilayah, pengendalian banjir, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Untuk itu, melalui kegiatan reses ini, kami berharap mendapatkan masukan dan rumusan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang, baik dari sisi dukungan anggaran, peraturan daerah, maupun program lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten," jelasnya.

Wakil Bupati Intan juga menegaskan peran strategis DPRD dalam pembangunan daerah, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Pihaknya berharap berbagai usul, saran dan masukan yang diperoleh pada kunjungan tersebut nantinya bisa menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembangunan di Banten dan Kabupaten Tangerang pada khususnya

"Yang kami harapkan, baik masukan, usulan, dan rekomendasi yang disampaikan bisa menjadi acuan bersama untuk kemajuan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten," tuturnya.

Sementara itu, pimpinan rombongan reses DPRD Banten, Tubagus Luay Sofhani menyampaikan bahwa reses ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan mengkomunikasikan dengan Pemda, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

"Kami melakukan reses anggota DPRD masa sidang ke-III dalam rangka menyampaikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap temuan-temuan dan aspirasi masyarakat di wilayah kabupaten Tangerang," ungkapnya. (Red)

Page 87 of 588
Go to top