Admin
Mencuat Kasus Penghinaan Jenderal A.H. Nasution, Ketum Barisan Pelopor Soroti Pentingnya Pembenahan Moral Bermedia Sosial
JAKARTA, lensafokus.id - Fenomena krisis etika di ruang digital kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya sebuah konten media sosial yang memperlihatkan tindakan tidak terpuji seorang anak terhadap pahlawan nasional, Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution.
Insiden ini memantik keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan yang menilai perlunya pembenahan moral dan literasi digital sejak dini.
Salah satunya tanggapan dari Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor, Tanto Sudiro.
Dirinya, menyatakan bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan terhadap siapapun yang telah meninggal dunia termasuk kepada seorang Jenderal Besar dan Pahlawan Nasional.
"Saya sangat prihatin dengan adanya insiden itu, untuk itu perlunya pembenahan moral dan
pentingnya literasi digital berbasis Pancasila sejak dini," ujarnya.
Menurutnya, bagi seorang anak kecil, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab orang tuanya. Anak seusia tersebut umumnya belum mampu berinisiatif untuk melakukan hal-hal tercela seperti itu tanpa ada yang mengarahkan, terlebih untuk menyebarkan video tersebut melalui media sosial.
"Kita yang menganut adat ketimuran memandang orang tua adalah cerminan anak-anaknya. Kejadian ini menjadi momentum pentingnya pendidikan sejarah, penghormatan kepada Pahlawan Bangsa dan bimbingan serta pengawasan orang tua dalam menggunakan media sosial," katanya.
Dengan adanya kejadian tersebut, dirinya sebagai Ketua Umum dan seluruh pimpinan serta anggota Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor mengimbau dan mengajak Instansi Pemerintah, para orang tua, guru, organisasi pemuda serta masyarakat umum untuk bersama-sama mengangkat kembali nilai-nilai Luhur yang hingga saat ini terus dilanjutkan oleh Ikatan Keluarga Besar Barisan Pelopor. (Red)
Bupati Tangerang Letakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Jami Baiturrohim Desa Rawa Burung
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid meletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Baiturrohim di Desa Rawa Burung Kec. Kosambi, Rabu (04/11/26)
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengungkapkan rasa syukurnya dan mengapresiasi kebersamaan seluruh elemen masyarakat Desa Rawa Burung yang kompak bergotong royong membangun Masjid Jami Baiturrohim untuk kepentingan umat dan masyarakat
"Kami bersama anggota DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Pak Camat, para tokoh, para ulama yang hadir di sini di Desa Rawa Burung Kecamatan Kosambi ini. Mudah-mudahan masjid ini bisa rampung sesuai rencana dan bisa digunakan, dimanfaatkan untuk sarana ibadah dan sarana lainnya untuk kepentingan umat dan masyarakat," ujar Bupati Maesyal
Dia menegaskan bahwa Masjid Jami Baiturrohim nantinya bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kegiatan ibadah dan syiar Islam, namun juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial lainnya untuk kemajuan Desa Rawa Burung
"Masjid ini bukan hanya untuk sarana kegiatan ibadah saja, kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan sosial dan pertemuan untuk kepentingan umum bisa dilakukan di sini untuk kemajuan Desa Rawa Burung," tandasnya
Bupati Maesyal juga mengingatkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama merawat dan memakmurkan Masjid Jami Baiturrohim agar keberadaannya bisa menjadi kebanggaan serta semakin bisa memberikan manfaat dan dampak kepada seluruh masyarakat
"Utamanya adalah sarana ibadah ini harus kita pelihara dan rawat bersama untuk kepentingan umat dan kepentingan umum lainnya. Mari kita gotong royong semuanya untuk melaksanakan kebaikan," tegasnya
Ketua Pembangunan Masjid Jami Baiturrohim, Rukyat Idris mengungkapkan bahwa pemugaran masjid tersebut dilakukan mengingat kondisi fisik bangunan sudah tidak laik dan berusia lebih dari 40 tahun
"Bahwa masjid ini harus kita pugar karena umurnya sudah lama umurnya 40 tahun lebih, menurut keterangan baru sekali terjadi pemugaran maka dari itu kondisi fisik bangunannya beresiko," ungkap Idris
Lanjut dia, pembangunan Masjid Jami Baiturrohim diperkirakan menelan biaya sekitar 1 milyar lebih dan proses pembangunannya diharapkan dapat lancar, selesai pada waktu yang telah direncanakan
"Masjid ini mendapat bantuan yang diberikan oleh perusahaan pengelola bantuan dari Saudi Arabia, swadaya masyarakat dan para donatur lainnya," imbuhnya. (Red)
Wujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan, Pemkab Tangerang Sambut Tim Verifikasi Lapangan Parahita Ekapraya 2026
Tangerang, lensafokus.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang secara resmi menyambut kedatangan Tim Verifikasi Lapangan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026. Kegiatan evaluasi dan peninjauan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Wareng, Gedung Bupati Tangerang, Selasa (03/11/2026).
Kehadiran tim penilai pusat ini bertujuan untuk melihat secara langsung capaian pelaksanaan PUG di wilayah Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang terus mendorong pemahaman bahwa kesetaraan gender bukanlah sekadar persoalan perempuan semata, melainkan bagian krusial dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Penghargaan Parahita Ekapraya sejatinya merupakan apresiasi atas komitmen daerah, namun sasaran utamanya adalah memastikan implementasi tersebut menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat secara merata.
"Bagi kami, esensi yang paling utama bukanlah semata-mata memperoleh penghargaan, melainkan bagaimana komitmen tersebut menghasilkan perubahan nyata. Kita ingin memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, akses ekonomi, serta ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, pelaksanaan program ditekankan agar tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. Kebijakan pembangunan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara presisi, termasuk memberikan pelindungan kepada kelompok rentan.
"Kita juga ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil, termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Pengarusutamaan Gender tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu dinas, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan langkah penguatan sinergi lintas sektor guna mendukung kelembagaan PUG. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang konsisten serta didukung oleh penyediaan data terpilah yang berkualitas menjadi kunci utama keberhasilan program ini di lapangan.
"Saya meminta agar seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan sinergi, meningkatkan kualitas data terpilah, mengintegrasikan analisis gender dalam penyusunan program, serta menerapkan PPRG secara konsisten. Selain itu, keterlibatan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan juga perlu terus ditingkatkan," tegasnya.
Melalui momentum verifikasi lapangan ini, Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Kehadiran Tim Verifikasi diharapkan tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi memberikan semangat serta rekomendasi strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang semakin responsif gender, ramah perempuan dan anak, serta memberikan ruang setara bagi setiap warga. (Red)
Respons Cepat Laporan Warga, Bupati Tangerang Tinjau Langsung dan Pastikan Rumah Siti Nurhabibah Segera Diperbaiki
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid merespons cepat laporan warga terkait kondisi rumah yang rusak parah akibat diterjang hujan disertai angin kencang dan memastikan rumah milik Siti Nurhabibah di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya segera ditangani, Selasa (3/11/26).
Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim), Camat Sukamulya, kepala desa, anggota DPRD serta unsur terkait, Bupati melihat langsung kondisi rumah yang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah genteng berterbangan dan ada bagian bangunan rumah yang roboh sehingga membahayakan keselamatan penghuninya.
Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan warga yang diterimanya melalui pesan WhatsApp dan telepon pada pagi hari. Setelah menerima laporan, dirinya langsung mengagendakan kunjungan untuk memastikan kondisi rumah sekaligus mengambil langkah penanganan.
"Alhamdulillah, setelah menerima laporan dari warga dan Pak Lurah, hari ini juga saya bisa langsung melihat kondisi rumah Ibu Siti Nurhabibah. Karena kondisinya cukup membahayakan, kita segera lakukan penanganan," ungkap Maesyal Rasyid.
Ia menjelaskan, proses pembongkaran rumah akan mulai dilaksanakan pada Rabu (4/11/2026). Untuk itu, pemilik rumah diminta terlebih dahulu mengosongkan dan memindahkan barang-barang agar proses pembongkaran berjalan aman. Selanjutnya, pada Kamis (5/11/2026), material pembangunan sudah mulai disiapkan untuk proses pembangunan kembali.
"Mulai besok rumahnya dibongkar, kemudian hari Kamis kita siapkan material untuk dibangun kembali. Mudah-mudahan nantinya menjadi rumah yang sehat, nyaman, dan membawa keberkahan bagi keluarga," ujarnya.
Bupati berharap, rumah yang nantinya dibangun kembali dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi Siti Nurhabibah bersama keluarganya. Ia juga berpesan agar keluarga senantiasa bersyukur dan menjaga kedekatan dengan lingkungan, termasuk memakmurkan masjid yang berada tidak jauh dari rumahnya.
Sementara itu, Siti Nurhabibah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Tangerang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah merespons cepat laporan mengenai kondisi rumahnya.
Ia mengaku tidak menyangka laporan yang disampaikan dapat langsung ditindaklanjuti dengan kunjungan Bupati dan memastikan pembangunan kembali rumahnya.
"Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sudah peduli dan membantu keluarga kami. Alhamdulillah, rumah kami akan segera dibangun kembali. Semoga Pak Bupati dan semua yang membantu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan," ungkap Siti Nurhabibah. (Red)
Maesyal Rasyid Tekankan Jangan Jadikan Perbedaan Sebagai Pemicu Perpecahan, Keberagaman Harus Jadi Kekuatan Persatuan
TANGERANG, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta merawat kerukunan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Tangerang.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Maesyal Rasyid saat menghadiri kegiatan Silaturahmi Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tangerang Tahun 2026 yang mengusung tema “Bersatu dalam Keragaman, Harmonis dalam Perbedaan, Kerukunan Tetap Terjaga” yang di gelar di GSG Kec. Cikupa. Selasa, (3/11/26)
“Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemicu pertikaian dan perpecahan. Keberagaman harus jadi sumber kekuatan untuk menguatkan persatuan demi kemajuan, keharmonisan dan manfaat bersama,” tegas Bupati Maesyal Rasyid
Menurut dia, keberagaman masyarakat Kabupaten Tangerang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga dan dirawat bersama. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Untuk itu, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya mempererat silahturahmi, komunikasi dan kebersamaan serta kondusifitas wilayah Kabupaten Tangerang
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, saya menyampaikan apresiasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk mempererat persaudaraan, memperkuat komunikasi, dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda-beda,” ujarnya.
Bupati Maesyal juga menegaskan, sikap toleransi, saling menghormati, saling peduli, serta mengedepankan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat harus terus dijaga dan diperkuat agar proses pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat terus berjualan dengan baik dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Maesyal juga menekankan pentingnya peran FPK sebagai wadah komunikasi sekaligus perekat sosial antarsuku dan etnis. FPK diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan, mencegah potensi konflik sosial, serta membangun dialog dan kebersamaan di tengah masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya persatuan dan dukungan seluruh masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, kepedulian, dan partisipasi semua pihak agar Kabupaten Tangerang semakin maju, aman, nyaman, dan sejahtera,” ungkapnya.
Selain memperkuat nilai-nilai kebangsaan, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan bakti sosial berupa santunan kepada anak-anak yatim yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat kebangsaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi juga harus ditunjukkan melalui tindakan nyata dan kepedulian terhadap sesama.
Dia mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menjaga situasi yang kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah, komunikasi, dan semangat kekeluargaan.
“Jangan mudah terprovokasi. Mari kita kedepankan musyawarah, komunikasi, dan semangat kekeluargaan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dengan persatuan dan kerukunan, kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Silaturahmi Kebangsaan tersebut, diharapkan hubungan antarsuku, etnis, agama dan kelompok masyarakat semakin erat sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. (Red)
Musprov KADIN Banten Diwarnai Penolakan, Enam Daerah Tuntut Keterbukaan dan Keadilan
Lebak, lensafokus.id – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) VII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten yang digelar di Hotel Keisha, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026), diwarnai penolakan dari enam Ketua KADIN kabupaten/kota.
Enam daerah tersebut menyatakan tidak akan menghadiri forum musyawarah organisasi pengusaha tingkat provinsi itu. Mereka berasal dari KADIN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.
Sikap tidak hadir tersebut disebut sebagai bentuk keberatan atas sejumlah persoalan internal organisasi. Para Ketua KADIN daerah menuntut transparansi pengelolaan dana perimbangan serta jaminan keterwakilan kabupaten/kota dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.
Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, yang mewakili para Ketua KADIN kabupaten/kota, membenarkan adanya kesepakatan enam daerah untuk tidak menghadiri Musprov VII tersebut.
Terpisah, salah satu pengurus KADIN, Uding, menyebut terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi perhatian para Ketua KADIN daerah. Pertama, keterbukaan pengelolaan dana perimbangan. Kedua, komposisi kepengurusan KADIN Provinsi Banten yang dinilai harus memberikan ruang keterwakilan bagi kabupaten/kota.
“Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan adanya transparansi dana perimbangan. Selain itu, struktur organisasi KADIN Provinsi Banten harus mengakomodasi keterwakilan dari kabupaten/kota,” demikian pokok tuntutan yang disampaikan dalam sikap bersama tersebut.
Bagi para Ketua KADIN daerah, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan personal maupun perebutan jabatan. Mereka menilai transparansi, keadilan organisasi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota merupakan prinsip penting yang harus dijaga.
Mereka berharap KADIN Provinsi Banten dapat menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen dunia usaha, bukan didominasi kepentingan kelompok tertentu. Keterlibatan daerah dinilai penting agar kebijakan dan arah organisasi mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha di seluruh wilayah Banten.
Tidak hadirnya enam Ketua KADIN kabupaten/kota menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Musprov VII. Sebab, konsolidasi dan keterlibatan seluruh daerah merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.
Kini, perhatian tertuju kepada panitia dan pimpinan KADIN Provinsi Banten. Tuntutan mengenai transparansi dana perimbangan dan keterwakilan daerah membutuhkan penjelasan serta tindak lanjut agar tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin mengganggu persatuan organisasi.
Musprov sejatinya bukan hanya agenda memilih ketua dan menyusun kepengurusan baru. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan, memperkuat transparansi, dan memastikan prinsip keadilan organisasi berjalan bagi seluruh KADIN kabupaten/kota di Provinsi Banten. (Red)
Bupati Tangerang Dampingi Gubernur Banten Salurkan Bansos untuk 2.200 Keluarga Dan Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Tangerang, lensafokus.id – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni menyalurkan bantuan sosial (bansos) program Jaminan Sosial Keluarga dari APBD Provinsi Banten kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rajeg, Senin (2/11/26).
Pada kegiatan tersebut, bantuan sosial diberikan kepada 2.200 keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 300 penerima berasal dari Kecamatan Rajeg dan diserahkan secara simbolis dalam kegiatan tersebut.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten beserta jajaran atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Menurutnya, program bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memberikan perlindungan dan kepedulian kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Ini juga sama dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kami melengkapi program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang juga memberikan bantuan kepada 4.000 masyarakat setiap tahunnya," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Dia menjelaskan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat rentan, di antaranya penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), anak yatim, serta para janda yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah.
Bupati menegaskan, program bantuan sosial tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Tangerang untuk terus hadir membantu masyarakat, sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan berkesinambungan sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Komitmen ini akan terus kita jalankan bersama Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jumlah masyarakat yang menerima bantuan bisa terus kita tingkatkan, di samping itu, kita juga tetap menjalankan pembangunan infrastruktur dan program lainnya," pungkasnya.
Melalui sinergi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, pihaknya diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, memperkuat perlindungan sosial, serta meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, penyaluran bansos tahap pertama tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kecamatan Rajeg dipilih sebagai lokasi penyaluran sekaligus untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat sesuai dengan perencanaan.
"Kami pastikan tidak ada satu rupiah pun potongan terhadap bantuan sosial ini. Kami berharap bantuan ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kegiatan sehari-harinya," tegas Andra Soni.
Ia menambahkan, saat ini bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten telah menjangkau lebih dari 16.000 kepala keluarga. Ke depan, pihaknya berencana meningkatkan jumlah penerima manfaat serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.
"Provinsi Banten ke depan berencana untuk terus meningkatkan cakupan jumlah penerima manfaat. Selain itu penguatan sinergi, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pusat akan terus kami lakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran," pungkasnya. (Red)
Sekda Soma Minta ASN Jaga Integritas dan Pacu Kinerja Akhir Tahun 2026
Tangerang, lensafokus.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, memimpin pelaksanaan Apel Pagi Minggu pertama bulan oktober Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang berlangsung di Lapangan Raden Aria Yudhanegara,Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (02/11/2026).
Dalam amanatnya Sekda Soma Atmaja menekankan sejumlah aspek strategis terkait integritas jabatan, efisiensi kinerja akhir tahun, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga kemandirian fiskal daerah.
Menanggapi pelaksanaan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Tangerang yang diselenggarakan pekan sebelumnya, Sekda Soma menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat kepada para pejabat yang menduduki posisi baru.
"Kepada Bapak dan Ibu yang baru saja berpindah, berotasi, maupun mendapat promosi, kami ucapkan selamat. Selamat bekerja dengan baik bersama tantangan yang baru dan semangat yang baru dalam mengemban amanah ini," tutur Sekda Soma.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan jabatan, memegang teguh sumpah janji ASN, serta mengedepankan koordinasi internal yang solid dalam menjalankan tugas kedinasan.
"Ingat sumpah janji kita sebagai PNS untuk menjaga kehormatan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Di balik setiap jabatan ada rahasia jabatan dan rahasia dinas. Jika ada hal yang perlu dikoordinasikan, lakukan secara internal di dinas masing-masing demi kelancaran tugas," lanjutnya.
Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2026, Sekda menyampaikan beberapa poin arahan penting dari Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, untuk ditindaklanjuti secara cepat oleh seluruh perangkat daerah. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mengakselerasi penyerapan anggaran dan menyelesaikan program kerja tahun 2026 dengan tetap mengedepankan kualitas, transparansi, serta akuntabilitas, Setiap OPD diinstruksikan aktif merespon dan menyelesaikan aduan,laporan, maupun aspirasi masyarakat—baik yang disampaikan langsung secara resmi maupun yang mengemuka melalui saluran media sosial, Seluruh unit pelayanan—mulai dari Puspemkab, Kantor Kecamatan,Kedinasan, Puskesmas, Rumah Sakit, hingga Pemerintah Desa—wajib menerapkan standar pelayanan yang cepat,humanis, responsif, dan bebas dari pungutan liar (pungli), Mengapresiasi kinerja jajaran ASN di tengah tantangan pemotongan dana transfer ke daerah, Sekda mendorong Pemkab Tangerang untuk semakin mantap dan siap dalam mewujudkan kemandirian fiskal ke depan.
"Terima kasih atas kinerja Bapak dan Ibu sekalian yang menjadikan tahun 2026 ini tetap luar biasa di tengah tantangan fiskal dengan pengurangan transfer daerah. Ini menunjukkan bahwa kita harus siap dengan kemandirian fiskal di masa depan," ujar Soma Atmaja.
Rangkaian apel pagi diakhiri dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi 2 (dua) orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) purna praja angkatan XXXI.
Kedua lulusan IPDN yang resmi menerima penyerahan SK Pengangkatan tersebut yaitu:
1. Bagas Setyo Ramadhan, S.Tr.IP. – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang.
2. Muhammad Rehan, S.Tr.IP. – Inspektorat Kabupaten Tangerang.
Sekda Soma mengucapkan selamat bergabung dan berharap para lulusan IPDN ini dapat memberikan kontribusi terbaik, menjaga loyalitas, serta membawa inovasi positif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tangerang.
"Selamat kepada adik-adik alumni IPDN yang baru saja menerima SK. Selamat bekerja, tetap semangat, dan berikan kinerja terbaik untuk Kabupaten Tangerang," tutup Sekda. (Red)
Sudirman Indra Hadirkan Inovasi Bank Air, Sumur Injeksi 100 Meter Jadi Alternatif Mitigasi Longsor
TANGERANG, lensafokus.id – Ancaman tanah longsor menjadi persoalan serius di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan perbukitan, lereng, dan daerah dengan kondisi tanah yang rentan terhadap pergerakan. Curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, serta tingginya kandungan air di dalam tanah dapat meningkatkan risiko terjadinya longsor yang mengancam keselamatan masyarakat dan merusak infrastruktur.
Di tengah kebutuhan terhadap solusi mitigasi bencana yang lebih inovatif, Sudirman Indra memperkenalkan gagasan Bank Air dengan nomor Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 001138168, melalui konsep teknologi sumur injeksi sebagai salah satu alternatif pengelolaan air bawah tanah untuk membantu mengurangi risiko bencana longsor.
Inovasi Bank Air ini mengedepankan pengelolaan air melalui sistem saluran, bak penampungan, dan sumur injeksi yang dirancang untuk mengatur aliran air berdasarkan karakteristik lapisan tanah dan kondisi geologi setempat.
Konsep tersebut menjadi salah satu gagasan yang menarik untuk dikaji sebagai alternatif penanganan kawasan rawan longsor, khususnya dalam mengelola air yang berpotensi memengaruhi kestabilan lereng.
Dalam rancangan teknis yang diperkenalkan Sudirman Indra, sistem Bank Air menggunakan sumur injeksi dengan kedalaman hingga 100 meter, pipa PVC berdiameter 6 inci, pompa berkapasitas 5 HP, serta bak injeksi berukuran 2 x 2 x 5 meter.
Air yang terkumpul dari cekungan di kawasan puncak bukit dialirkan melalui jaringan pipa menuju bak penampungan, kemudian diatur melalui sistem pompa dan jaringan sumur injeksi.
Gagasan ini menempatkan pengelolaan air sebagai salah satu aspek penting dalam mitigasi longsor. Sebab, peningkatan tekanan air pori pada lapisan tanah tertentu dapat mengurangi kekuatan geser tanah dan meningkatkan potensi pergerakan lereng.
Sistem yang ditampilkan dalam rancangan teknis terdiri dari beberapa komponen utama:
- Bak injeksi berukuran 2 x 2 x 5 meter.
- Pompa injeksi berkapasitas 5 HP.
- Pipa PVC berdiameter 6 inci.
- Sumur injeksi dengan kedalaman hingga 100 meter.
- Katup pengatur aliran dan filter sedimen.
- Sistem pemantauan kondisi pergerakan tanah.
Setiap komponen memiliki fungsi dalam mengatur aliran air dan mendukung proses pengelolaan air bawah tanah.
Namun, injeksi air ke dalam lapisan tanah harus melalui kajian hidrogeologi dan geoteknik secara menyeluruh. Penentuan kedalaman, tekanan, dan lapisan sasaran harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan peningkatan tekanan air pori maupun memperburuk kestabilan lereng.
Indonesia memiliki banyak kawasan dengan tingkat kerawanan longsor yang berbeda-beda. Mulai dari wilayah perbukitan, lereng jalan, kawasan permukiman di kaki gunung, hingga daerah dengan struktur tanah dan batuan yang rentan mengalami pergerakan.
Inovasi Bank Air karya Sudirman Indra berpotensi menjadi salah satu alternatif teknologi yang dapat dikaji untuk diterapkan di berbagai wilayah tersebut.
Meski demikian, penerapannya tidak dapat disamaratakan. Setiap lokasi membutuhkan penelitian kondisi tanah, struktur batuan, arah aliran air bawah tanah, serta tingkat kestabilan lereng.
Penanganan longsor tidak cukup hanya mengandalkan satu teknologi. Sistem drainase permukaan, saluran pembuangan air, penguatan lereng, pembangunan struktur penahan tanah, vegetasi penguat lereng, serta pemantauan pergerakan tanah tetap menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi bencana.
Karena itu, gagasan Bank Air perlu ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan terpadu pengelolaan air dan mitigasi bencana.
Pengujian lapangan, pengukuran tekanan air pori, pemantauan pergerakan tanah menggunakan inclinometer, serta evaluasi kualitas dan arah aliran air menjadi tahapan penting untuk memastikan keamanan dan efektivitas penerapannya.
Melalui inovasi Bank Air, Sudirman Indra menghadirkan gagasan teknologi yang mengangkat pentingnya pengelolaan air sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman longsor.
Inovasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, akademisi, ahli geologi, dan masyarakat dalam mencari solusi penanganan bencana yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Sebab, menghadapi ancaman longsor bukan hanya tentang membangun infrastruktur setelah bencana terjadi, tetapi bagaimana melakukan identifikasi, pencegahan, dan mitigasi sejak dini. (Red)
Lepas Mahasiswa KKN UNTARA 2026, Sekda Soma Atmaja Dorong Terciptanya Desa Cerdas, Sehat, dan Berkeadilan
TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengapresiasi kontribusi Universitas Tangerang Raya (UNTARA) dalam mencetak generasi muda berkualitas melalui pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, yang hadir mewakili Bupati Tangerang dalam acara Pembekalan dan Pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tangerang Raya Tahun 2026 yang berlangsung di Aula UNTARA, Sabtu (31/10/2026).
Dalam sambutannya, Soma menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, salah satunya melalui keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian langsung di tengah masyarakat.
Menurutnya, KKN bukan sekadar bagian dari pemenuhan kewajiban akademis, tetapi juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mengembangkan kepedulian sosial, serta memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Kuliah Kerja Nyata merupakan wahana krusial bagi para mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan sekaligus menyelami secara langsung berbagai dinamika dan persoalan di tengah masyarakat. Kami berharap para mahasiswa mampu menghadirkan gagasan segar, inovasi, serta solusi konkret bagi kemajuan desa," ujar Soma.
KKN UNTARA Tahun 2026 mengusung tema "UNTARA Membangun Desa Cerdas, Sehat, Produktif, dan Berkeadilan Hukum". Tema tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Soma menjelaskan, pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik maupun infrastruktur. Lebih dari itu, pembangunan juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
Melalui program KKN, mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan desa cerdas, memperkuat kesadaran hidup sehat, mengembangkan potensi ekonomi lokal agar lebih produktif, serta memberikan edukasi hukum bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Soma juga menyampaikan apresiasi kepada para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang akan mendampingi mahasiswa selama menjalankan program pengabdian. Ia berharap para dosen dapat memberikan arahan dan bimbingan agar seluruh kegiatan KKN berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Semoga momentum KKN ini semakin mempererat sinergi dan kolaborasi strategis antara Universitas Tangerang Raya dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya dalam mengakselerasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa," tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Soma berpesan kepada seluruh mahasiswa peserta KKN agar senantiasa menjaga nama baik almamater, menjunjung tinggi etika, serta menjalankan setiap amanah dengan penuh tanggung jawab.
Ia berharap kehadiran mahasiswa UNTARA di tengah masyarakat tidak hanya menjadi pengalaman akademis, tetapi juga mampu menghadirkan kontribusi positif dan berkelanjutan bagi kemajuan desa serta pembangunan Kabupaten Tangerang.
Di tempat yang sama, Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Siti Aisyah Fatmah, menyampaikan bahwa kolaborasi akademisi dan masyarakat desa memberikan dampak positif yang nyata, khususnya dalam menggerakkan perekonomian warga.
Menurut Siti Aisyah, keterlibatan mahasiswa dan civitas akademika melalui pengabdian masyarakat sangat efektif untuk membantu mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan, termasuk dalam mendampingi serta memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
"Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan program KKN UNTARA. Keterlibatan aktif perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat seperti ini menjadi momentum penting untuk membantu mendorong kemajuan desa, khususnya dalam mengembangkan potensi serta memajukan UMKM lokal agar lebih berdaya saing," ujar Siti Aisyah Fatmah.
Ia juga berharap program KKN ini tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, melainkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi desa.
"Saya berharap KKN UNTARA ini dapat terus berlanjut dan menghadirkan inovasi-inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga UMKM lokal tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu naik kelas dan menopang kesejahteraan warga secara berkelanjutan," tambahnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Tangerang Raya (UNTARA), Mardiyana, menyampaikan bahwa sebanyak 700 mahasiswa dari berbagai program studi akan diterjunkan untuk melaksanakan KKN dan membantu masyarakat di desa-desa lokasi pengabdian.
Ia berharap seluruh mahasiswa dapat memanfaatkan momentum KKN sebagai kesempatan untuk menguji sekaligus mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan.
"Ini merupakan ujian awal bagi para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah. Saya berharap melalui kegiatan KKN ini, kehadiran mahasiswa UNTARA benar-benar dapat membantu masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan desa," ungkap Mardiyana. (Red)
Lensa Terkini
-
NGEMAS 5 di Desa Pagenjahan, Bupati Tangerang Serap Aspirasi Peternak dan Salurkan Bantuan Pengembangan Usaha Ternak
-
Diskominfo Kabupaten Tangerang Gelar Sosialisasi Literasi Digital 2026 di SMAN 21, Bekali Siswa Hadapi Perkembangan AI
-
Hadiri Penutupan TMMD ke-130, Bupati Maesyal Rasyid: Kolaborasi untuk Kepentingan Masyarakat
-
Kabupaten Tangerang Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026, Terbaik Pertama Nasional
-
Distribusi 70.000 Bibit Gerakan Baduy Lestari Masuki Tahap Akhir melalui Ciboleger
-
450 Sertipikat Tanah Elektronik PTSL 2026 Diserahkan kepada Warga Desa Pasir Kacapi Lebak
