Banten

Banten (5848)

TANGSEL, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih 3 penghargaan sekaligus pada ajang Digiwara Award 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Intan Nurul Hikmah pada acara Karya Kreatif Banten dan Digiwara Festival 2025 di Bintaro Jaya Xchange Mall 2. Jum’at (23/5/25)

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan mengucapkan rasa syukur dan bangganya atas 3 penghargaan yang diraih. Pemkab Tangerang pada ajang Digiwara 2025 ini berhasil menyabet penghargaan sebagai kabupaten dengan pembayaran Pajak Daerah dan Restribusi Derah (PDRD) Nontunai tertinggi, ⁠Penggunaan Pembayaran Digital PDRD tertinggi dan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tangerang sukses mendapatkan tiga penghargaan sekaligus pada Digiward Award tahun 2025 ini yang diselenggarakan BI. Suatu Prestasi yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri bersama,” kata Wabup Intan

Dia menandaskan bahwa prestasi yang telah diraih ini merupakan hasil dari komitmen serius Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendorong digitalisasi yang inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Penghargaan yang diraih tersebut bukanlah tujuan akhir tapi menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses semua kalangan.

“Tiga penghargaan ajang Digiwara Award 2025 ini bukanlah sebagai akhir, melainkan sebagai pemacu semangat bagi kami, pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan tentunya mudah diakses semua kalangan. Tujuannya satu, agar pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat, masyarakat semakin patuh bayar pajak, dan pembangunan terus berjalan,” tandasnya

Dia menambahkan penggunaan platform digital tidak hanya digunakan untuk sisi penerimaan pendapatan melalui kanal-kanal pembayaran digital seperti QRIS, Virtual Account, mobile banking, hingga e-commerce namun juga digunakan untuk sisi belanja melalui Kartu Kredit Indonesia dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Percetapan dan perluasan digitalisasi daerah ini diterapkan di seluruh OPD dan BLUD Puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang.

“Kami juga telah mengimplementasikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di 197 OPD, termasuk sampai ke tingkat kelurahan dan BLUD Puskesmas. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di pusat pemerintahan, tapi hingga unit layanan paling dekat dengan masyarakat,” ujarnya

Sementara itu, Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Provinsi Banten, DR. H. M. Yusuf yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ajang promosi dan pengembangan ekonomi kreatif UMKM di Propinsi Banten. UMKM merupakan kekuatan ekonomi strategis yang mampu menyerap tenaga kerja, menjaga ketahanan ekonomi lokal dan menjadi penggerak utama dalam pemerataan pembangunan.

“Karya kreatif Banten saat ini menjadi ruang strategis untuk menampilkan produk unggulan mempertemukan pelaku usaha UMKM dengan calon investor dan memperluas jaringan distribusi,” kata Yusuf. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi meluncurkan Program Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN) sebagai upaya strategis untuk menjawab kebutuhan hunian yang layak, sehat, dan manusiawi bagi para santri. Peluncuran program ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Launching Program ASPONTREN Tingkat Kabupaten Tangerang yang dibuka langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Jum'at (23/05/25)

“Program ASPONTREN tidak hanya menghadirkan sarana sanitasi yang memadai, tetapi juga menjawab kebutuhan akan hunian yang layak, sehat, dan manusiawi bagi para santri. Ini merupakan bagian penting dalam mendukung kenyamanan belajar sekaligus peningkatan mutu pendidikan pesantren secara menyeluruh,” ujar Bupati Maesyal Rasyid dalam sambutannya.

Bupati menjelaskan bahwa ASPONTREN merupakan kelanjutan dan pengembangan dari program SANITREN (Sanitasi Pesantren) yang telah berhasil membangun lebih dari 700 unit sanitasi di berbagai pondok pesantren se-Kabupaten Tangerang. Tahun ini, ditargetkan pembangunan 75 unit sanitasi bisa diselesaikan. Program ASPONTREN ini juga salah satu wujud komitmen Pemkab Tangerang dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di bidang pendidikan yang inklusif, kesehatan lingkungan, dan penyediaan infrastruktur dasar.

“Ini adalah bukti nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap penguatan peran pesantren, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembangunan karakter dan akhlak generasi muda,” tegas Bupati.

Pihaknya meminta semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasi dan mendukung pelaksanaan ASPONTREN  dalam rangka mewujudkan pesantren yang unggul, bersih, sehat, dan berdaya saing demi masa depan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang.

Plt. Asisten Daerah I Bidang Kesejahteraan dan Kesra, Firzada Mahallai, dalam laporannya menyampaikan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang tidak hanya mendidik ilmu agama tetapi juga membentuk karakter santri yang disiplin dan mandiri. Seiring meningkatnya jumlah santri dan pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, kebutuhan akan fasilitas asrama yang layak menjadi semakin mendesak.

“Banyak pondok pesantren yang masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal tempat tinggal santri. Kondisi asrama yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kelayakan berdampak pada kenyamanan dan kualitas pembelajaran,” kata Firzada.

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang 2025–2030, Pemkab menargetkan kurang lebih pembangunan 700 asrama di 700 pondok pesantren. Tahap awal, sebanyak 45 unit akan dibangun pada tahun 2025 dan secara bertahap hingga mencapai target penuh. (Red)

Tangerang, lensafokus.id — RSUD Balaraja menggelar kegiatan bakti sosial berupa operasi bibir sumbing dan sumbing langit-langit secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Jum'at,(23/5/25).

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid yang hadir langsung pada kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran RSUD Balaraja atas inisiatif luar biasa ini. Kegiatan ini juga bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak.

"Hari ini, Jumat yang penuh berkah, saya hadir untuk menyaksikan langsung kegiatan bakti sosial yang sangat mulia ini. Ada 23 pasien, mulai dari usia 3 bulan hingga 26 tahun, yang mendapat layanan operasi bibir sumbing secara gratis. Tidak hanya operasi, pasien juga mendapatkan pengobatan lanjutan, bantuan sembako,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid

Dia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis anak-anak. Anak-anak yang tadinya malu dan tidak percaya diri karena kondisi mereka, setelah operasi diharapkan aspek psikologisnya akan berubah dan lebih percaya diri.

“Anak-anak yang sebelumnya merasa rendah diri, kini punya harapan dan motivasi baru untuk tumbuh dan berkembang lebih baik,” imbuhnya.

Lanjut dia, selain operasi bibir sumbing, RSUD Balaraja juga telah meluncurkan layanan pengantaran obat ke rumah pasien bekerja sama dengan JNE, guna mengurangi antrean dan meningkatkan kenyamanan layanan. Berbagai terobosan yang dilakukan ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih humanis, responsif, dan inklusif.

"Kita berencana memperluas program serupa di RSUD lainnya, termasuk RSUD Tigaraksa dan RSUD Pakuhaji, sebagai bagian dari komitmen peningkatan layanan kesehatan bagi seluruh warga," tandasnya

Dalam kesempatan yang sama, Plh. Direktur Utama RSUD Balaraja, dr. Aang, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 23 pasien, 20 di antaranya berasal dari Kabupaten Tangerang dan sisanya berasal dari Serang dan Bogor. Pihaknya juga bekerja sama dengan Yayasan Ismail Trail dan didukung oleh tim dokter spesialis bedah plastik serta berpartisipasi aktif seluruh tenaga medis dan manajemen RSUD Balaraja.

"Operasi bibir sumbing bukan hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi juga membantu anak-anak agar dapat bersosialisasi dengan lebih percaya diri. Kami berharap mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan berdaya saing,” jelas dr. Aang. (Red)

Tangerang, lensafokus.id - Warga Kampung Pasir Malaka Desa Cikasungka Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang mengungkapkan keprihatinannya mereka saat wartawan Lensa Fokus berkunjung ke wilayah tersebut, pada Kamis (22/05/2025) terkait keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah mereka, khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Saat ini, hanya ada satu sekolah SMA yang tersedia untuk menampung seluruh siswa yaitu SMAN 27 di wilayah Kecamatan Solear.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang meningkat, warga merasa bahwa satu SMA tidak lagi cukup untuk menampung seluruh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah yang ada, dan beberapa terpaksa harus mencari sekolah di tempat lain yang lebih jauh.

Banyak siswa yang tidak dapat diterima di SMA yang ada karena keterbatasan kuota, sehingga mereka harus mencari alternatif lain yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Siswa yang tidak diterima di SMA lokal terpaksa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah, yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan prestasi belajar mereka.

Biaya transportasi dan akomodasi yang meningkat bagi siswa yang harus bersekolah di tempat lain dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga.

IMG 20250522 WA0074

Seperti yang dialami oleh Anak-anak di Kampung Pasir Malaka yang diantara salah satunya anaknya Soleh, dia sangat menyayangkan sistem zonasi yang diberlakukan. Dampaknya, anaknya menjadi korban dan tidak diterima di sekolah SMA yang diinginkan di wilayah Kecamatan Solear itu.

“Saya bersama warga lainya sangat menyayangkan, Anak-anak termasuk anak saya pribadi gak selayaknya Sekolah ke wilayah kabupaten Bogor sedangkan kami masih warga kabupaten Tangerang, apa pemerintah gak malu nih untuk permasalahan ini.”Tegas Soleh.

Soleh berharap sistem ini dapat dievaluasi ulang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.

“Untuk sarana pendidikan itu sangat penting, kalo memang kami mengajukan permohonan SMA ke Pemerintah Kabupaten Dan Provinsi Banten jika pengajuan kami ini di persulit alasannya apa.”Tanya Soleh.

Warga setempat mendesak pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk segera mengambil Langkah-langkah konkret dalam menambah jumlah SMA di wilayah ini. Dengan penambahan fasilitas pendidikan, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kami berharap pemerintah dapat memahami kebutuhan kami dan segera merealisasikan pembangunan SMA tambahan di wilayah ini. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan Anak-anak kami, dan kami ingin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sukses," kata beberapa warga Kampung Pasir Malaka.

Dengan adanya penambahan SMA, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk meraih Cita-cita mereka. (Lingga)

LEBAK, lensafokus.id - Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) hari ini 22 Mei 2025 merayakan Milad ke-27. Organisasi yang didirikan para wartawan senior ini lahir tanggal 22 Mei 1998, sehari setelah lengsernya Orde Baru. KWRI lahir bukan sekadar sebuah organisasi, tetapi tonggak sejarah dan simbol perlawanan terhadap pembungkaman, kooptasi kekuasaan, dan dominasi kapitalisme media.

Pada perayaan Milad ke-27, KWRI memang tak ada acara seremoni atau sebuah pesta. Tapi mengajak kepada seluruh rekan pers yang bernaung dalam wadah organisasi ini, untuk merenung sejenak dan merefleksikan diri pentingnya penegakan jati diri sebagai jurnalis yang menyuarakan kepentingan rakyat, menyuarakan kebenaran di tengah hegemoni.

Ketua Umum DPP KWRI, Bung Ozzy S Soediro, dengan tegas mengingatkan seluruh insan pers untuk kembali pada makna sejati dari kebebasan pers. Di era yang konon telah merdeka, justru masih terdapat media dan jurnalis yang meninggalkan kemerdekaannya. Mereka tidak lagi netral, bahkan tak segan menggadaikan idealismenya menjadi alat kekuasaan dan partai politik tertentu. Media tidak lagi berdiri untuk publik, tapi untuk pasar dan kekuasaan. Bentuk baru penjajahan—bukan oleh bayonet, tapi oleh uang dan kekuasaan.

Insan Pers harus berani menyatakan dengan lantang: pers bukan jongos penguasa! Pers adalah pembantu rakyat! Ia berdiri bukan untuk menyenangkan yang berkuasa, tapi untuk mengawasi, mengkritik, dan membela kepentingan publik.

Dalam sejarah panjang bangsa ini, hanya ada dua wajah pers yang layak dikenang: Pers Perjuangan dan Pers Perlawanan. Itulah pers yang sejati. Pers yang berdarah merah dan bertulang putih. Pers yang menjadi martir bagi demokrasi, bukan boneka kekuasaan. KWRI lahir adalah untuk membela nilai tertinggi dalam dunia jurnalistik: kebebasan, independensi, dan tanggung jawab sosial.

"Kebebasan pers bukan kebebasan yang liar. Kebebasan pers adalah kemerdekaan yang disertai keberanian, integritas, dan tanggung jawab moral. Bebas dari tekanan kekuasaan, tapi juga bebas dari godaan kapitalisme media. Jangan pernah jual idealisme demi jabatan atau kedekatan. Kembalilah ke jalan yang merdeka," kata Bung Ozzy yang juga selaku Sekretaris Majelis Pers Indonesia.

Bung Ozzy juga menegaskan bahwa KWRI akan tetap menjadi benteng terakhir kebebasan pers di tengah badai politisasi dan komodifikasi media yang semakin tak terkendali. KWRI tak akan kompromi terhadap siapa pun yang mencoba menjadikan media sebagai alat propaganda.

Membangun Jurnalis yang Bermoral

Sebagai rumah besar wartawan reformasi, KWRI terus menyerukan pentingnya melahirkan generasi jurnalis yang militan dalam berpikir, netral dalam bersikap, dan tegas dalam integritas.

"Insan Pers bukan sekadar pencatat fakta, tapi pelurus realita. Bukan sekadar pengabdi berita, tapi pembela nilai," tegas Bung Ozzy.

Di era sekarang, dibutuhkan jurnalis yang tidak hanya piawai menulis menyusun kata, tapi juga berani menyuarakan yang benar walau sekalipun berisiko. Karena kemerdekaan sejati lahir dari keberanian untuk tidak tunduk pada kemunafikan.

Di usia ke-27 ini, Bung Ozzy, mengingatkan dan mempertegas kembali arah perjuangan KWRI. "Jangan biarkan idealisme kita dijajah. Jangan biarkan pena kita dipaksa tunduk. Jangan biarkan suara pers dibungkam oleh uang atau kekuasaan. Jadilah penjaga demokrasi: karena tanpa pers yang merdeka, suara rakyat akan sirna". (Red)

Lebak, lensafokus.id – Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya, menanggapi serius dugaan praktik pembebasan lahan ilegal oleh PT Lagon Pari Mustika (LPM) di wilayah selatan Lebak. Perusahaan yang berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata ini diduga telah membebaskan ratusan hektare lahan tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.
Bupati Hasbi menyatakan akan segera memanggil Camat Bayah dan Camat Cilograng untuk meminta klarifikasi terkait masalah ini.

"Saya akan meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Camat Bayah dan Cilograng terkait adanya pembebasan tanah di wilayah selatan Lebak. Saya belum mengetahui," tegas Bupati Hasbi pada Rabu (21/5/2025) di Setda Kabupaten Lebak, seraya memerintahkan Bagian Adpim untuk mencatat persoalan ini secara resmi.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan di Lebak berjalan sesuai koridor hukum. "Kita harus menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Tidak boleh ada pihak yang seenaknya mengklaim tanah masyarakat tanpa prosedur yang benar," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, PT LPM, yang dikendalikan oleh seseorang berinisial HAS, disinyalir telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2019 di beberapa desa, antara lain Desa Sawarna, Sawarna Timur (Kecamatan Bayah), Desa Lebak Tipar, dan Desa Cilograng (Kecamatan Cilograng). Proses pembebasan ini dilakukan atas nama perseorangan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 per meter persegi, tergantung status kepemilikan tanah.

Rencananya, PT LPM akan mengembangkan KEK Pariwisata di atas lahan seluas 2.500 hektare yang tersebar di lima desa di dua kecamatan tersebut. Sekitar 150 hektare lahan telah berhasil dibebaskan dari masyarakat dan kini sedang diupayakan untuk dimohonkan hak kepemilikan secara perorangan atas nama HAS dan jaringannya.

Ironisnya, sebagian wilayah yang kini dibebaskan oleh PT LPM sebelumnya telah dibebaskan oleh PT Alam Sawarna (APS) pada tahun 1990-an seluas 3.000 hektare. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum lahan tersebut.

Seorang pejabat di Pemda Lebak yang enggan disebut namanya membenarkan adanya aktivitas pembebasan lahan tersebut. Namun, ia merasa bingung dengan tahapan perizinan yang ditempuh oleh PT LPM. "Saya tidak mengerti, ekspose AMDAL didahulukan, sementara perizinan seperti izin lokasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) belum ditempuh," ungkapnya.

Meskipun PT LPM telah melakukan konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara daring dan luring sejak tahun 2021 hingga 2023, hingga kini belum ada kejelasan bahwa perusahaan tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan perizinan dasar sesuai ketentuan.

Situasi ini semakin rumit mengingat Pemerintah Kabupaten Lebak tengah mengusulkan Geopark Bayah Dome sebagai kawasan strategis daerah. Sebagian wilayah Geopark tersebut diketahui tumpang tindih dengan area yang kini dibebaskan oleh PT LPM. Kondisi ini berpotensi memicu konflik pemanfaatan ruang dan benturan antara kepentingan publik dengan kepentingan korporasi.

Hingga berita ini dimuat, belum berhasil dilakukan konfirmasi kepada pihak PT LPM. (Red)

Page 84 of 585
Go to top