Berita Gaya Hidup Lensa Fokus

Banten (5910)

Wabup Intan Minta Kader Posyandu Tingkatkan Standar Pelayanan Minimal

TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah meminta seluruh kader terus meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu dalam setiap pelaksanaan tugasnya di lapangan.

"Saya mohon kepada seluruh kader Posyandu untuk terus meningkatkan Standar Pelayanan Minimal dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat," kata Wabup Intan saat membuka acara Pembinaan Tim Pembina Posyandu Desa se-Kabupaten Tangerang yang digelar di Hotel Yasmin Kelurahan Binong, Kecamatan Kelapa Dua, Selasa (29/4/25).

Dia menegaskan pentingnya peran para kader Posyandu. Selain sebagai mitra perpanjangan pemerintah, para kader juga merupakan garda terdepan sebagai motor penggerak dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

"Keberadaan ibu-ibu sebagai kader posyandu, tentunya bernilai penting dan strategis. Ibu-ibu kader posyandu merupakan ujung tombak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu," katanya.

Dia mengingatkan begitu pentingnya keberadaan para kader Posyandu. Mereka diminta terus mengembangkan inovasi, kompetensi, pengetahuan, wawasan serta skill yang dimiliki. Dengan bekal pengetahuan dan skill yang cukup, mereka diharapkan dapat bergerak lincah, proaktif dan responsif dalam memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang bisa memberikan wawasan, pengetahuan dan skill kepada para kader Posyandu. Dengan meningkatnya kompetensi, juga akan meningkatkan kecepatan gerak dan langkah kader dalam menjalankan tugas-tugasnya," katanya.

Menurut dia, selain menjalankan tugas dalam menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, melahirkan dan nifas, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan, KB dan kegiatan sosial lainnya, kader Posyandu juga berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting.

"Permasalahan stunting ini, termasuk urusan kesehatan yang esensial serta berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah kita. Jika tidak segera kita tangani secara bersama-sama sejak dini, tentunya usaha kita untuk membangun generasi masa depan, menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas, akan sulit kita wujudkan," ujarnya.

Dia berharap kepada ibu-ibu tim pembina dan kader posyandu dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam pencegahan dan penanganan stunting di wilayahnya masing-masing, bersinergi dan kolaborasi dengan berbagi pihak yang lintas sektor.

"Saya berharap ibu-ibu pembina dan kader Posyandu terus meningkatkan peran aktifnya. Mengingat, posyandu sangat dekat dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap ibu hamil dan anak, termasuk dalam menyalurkan makanan tambahan yang baik, bergizi dan berkualitas," tegasnya. (Red)

100 Siswa SMP Se-Kabupaten Tangerang Ikut Jambore Sanitasi 2025

TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait menyelenggarakan Jambore Sanitasi Sekolah 2025 sebagai bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup sejak dini. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Kitri Bakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (29/04/2025).

Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang, Achmad Kasori, mewakili Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid. Ia menyatakan bahwa Jambore ini merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam menciptakan budaya hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pendidikan

Menurutnya, sanitasi di sekolah bukan sekadar soal kebersihan fisik, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter siswa agarpeduli terhadap lingkungan sekitar.

“Kegiatan penyelenggaraan Jambore Sanitasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya para siswa didik terhadap pentingnya sanitasi dan penerapan budaya hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan pendidikan,” ujarnya.

Jambore Sanitasi Sekolah tahun ini difokuskan untuk menjangkau kalangan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tujuan utama mengedukasi mereka mengenai pentingnya sanitasi lingkungan yang aman dan sehat untuk mendukung proses belajar mengajar. Diharapkan, sekolah menjadi tempat yang nyaman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

Kegiatan jambore ini diikuti oleh 100 siswa dari berbagai SMP di Kabupaten Tangerang. Setiap kelompok peserta merupakan perwakilan dari 10 gugus sekolah yang tersebar di semua kecamatan. Setiap gugus terdiri dari 10 siswa yang dibagi dalam dua kelompok, yakni satu kelompok fokus pada sanitasi umum, dan kelompok lainnya mendalami aspek ekonomi terkait sanitasi, seperti pemanfaatan limbah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Jambore berlangsung selama beberapa hari dan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif. Para peserta mendapatkan materi langsung dari para narasumber yang ahli di bidang sanitasi, kesehatan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Salah satu kegiatan menarik adalah kunjungan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jati Waringin dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kecamatan Sepatan Timur. Kunjungan ini memberikan gambaran langsung kepada siswa tentang bagaimana sampah dikelola serta pentingnya sistem sanitasi terpadu dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya edukasi, Jambore Sanitasi Sekolah 2025 juga menggelar sejumlah lomba yang melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis siswa. Di antaranya adalah lomba karya tulis, lomba bercerita, poster, dan melukis dengan tema utama “Dengan Jambore Sanitasi Kita Ciptakan Pelajar Peduli Lingkungan Untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat” serta subtema "Kurangi Sampah = Kurangi Masalah”.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriatna, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis dalam pengembangan karakter peserta didik yang cinta lingkungan.

"Kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita bahwa pengelolaan sampah dan sanitasi itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab pribadi. Mereka harus menyadari bahwa setiap tindakan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya atau mencuci tangan, punya dampak besar untuk kesehatan dan lingkungan,” ujarnya.

Dirinya pun turut menambahkan bahwa total 145 orang terlibat dalam kegiatan ini, terdiri dari siswa, guru pendamping, pengawas, dan narasumber. “Kegiatan ini merupakan investasi jangka panjang. Melalui Jambore Sanitasi, kami ingin menciptakan duta-duta sanitasi yang akan menjadi agen perubahan di sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka,” tandasnya. (Red)

Kabupaten Tangerang Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tangerang, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan sosialisasi tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid di Gedung Serba Guna (GSG) Puspemkab Tangerang. Selasa, (29/4/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam mengembangkan perekonomian desa serta mewujudkan ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Koperasi ini bukan hanya untuk simpan pinjam, tapi juga untuk menyediakan sembako, layanan klinik desa, serta membantu stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Ini adalah bagian dari perhatian kita terhadap rakyat dan wujud ketahanan pangan,” ujar Bupati.

Lanjut dia, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan sudah terbentuk dan beroperasi di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 12 Juli 2025, bertepatan dengan pencanangan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

“Dengan koperasi ini, kita ingin roda ekonomi desa bergerak lebih cepat dan mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional. Mari kita buktikan komitmen kita untuk mendirikan dan mengembangkan koperasi ini demi kemajuan bersama,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, Rd. Anna Ratna Maemunah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional.

“Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025, serta berbagai regulasi dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.

Anna juga menambahkan bahwa dari 500 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Tangerang, hanya sekitar 300 koperasi yang masih aktif. Untuk itu pihaknya akan terus mendorong koperasi lainnya kembali aktif sehingga mampu berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus dalam pendampingan dan pemantauan pembentukan koperasi Merah Putih agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, H. Maskota, HJS,. SE menyambut baik dan mendukung adanya Koperasi Desa Merah putih

"Kami Apdesi dan para kepala Desa sangat mendukung adanya Program yang baik ini untuk masyarakat yang bermasalah dengan bank-bank liar ataupun pinjol," Ucapnya.

Maskota berharap Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 29 camat, 28 lurah, dan 246 kepala desa se-Kabupaten Tangerang. Dalam agenda hari ini juga disampaikan paparan dari Kementerian Koperasi tentang kebijakan nasional pembentukan koperasi, serta sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten. (Asp)

Wabup Intan Menghadiri Rembuk Stunting

Tangerang, lensafokus.id -- Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar Pra Musrenbang Stunting (Rembuk Stunting). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, Senin (28/04/2025).

Rembuk stanting kali ini mengangkat tema "Perkuat kolaborasi Cegah Stunting, untuk generasi Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang". Kegiatan ini melibatkan Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Dalam sambutannya Wabup Intan menyampaikan Rembuk Stunting sebagai forum untuk merancang rencana kerja bersama dalam upaya penuntasan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang akan menguatkan komitmen, integrasi dan bersinambungan secara lintas sektor untuk menurunkan angka stunting yang signifikan.

"Kita menginginkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan, termasuk unsur masyarakat, dalam menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah Kabupaten Tangerang" ungkap Wabup Intan.

Selanjutnya, pihaknya menuturkan bahwa pengalaman pencegahan dan penurunan stunting yang sudah dimulai dari tahun 2018 hingga 2024 bisa dijadikan pengalaman berharga bagi pelaksanaan di tahun selanjutnya. Adanya regulasi yang lebih jelas dan terarah diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan aksi-aksi penurunan stunting di Kabupaten Tangerang.

"Dengan adanya peraturan tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/desa dan mitra pembangunan untuk melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang," tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah secara optimal dalam menurunkan prevelensi stunting sebesar 9,3% dalam 5 tahun, dari 30,8% tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menetapkan Peraturan Bupati Tangerang nomor 123 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting serta Keputusan Bupati nomor 400/Kep.1176-huk/2023 tentang Tim Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstrim dan Cegah Stunting.

"Kita apresisasi upaya dan langkah yang telah dilakukan, dalam waktu dekat ini juga akan dilakukan, berbagai program dan langkah strategis seperti Gerebek Posyandu dan Pos gizi- DAHSAT," imbuhnya.

Wabup Intan menargetkan dalam lima tahun ke depan angka stunting di Kabupaten Tangerang mencapai 5 persen atau bahkan zero Stunting

"Kami optimistis bahwa melalui kerja sama yang erat dan berkesinambungan, target ini dapat tercapai demi masa depan anak-anak yang lebih sehat dan berkualitas," pungkasnya. (Red)

Lambat Di Perbaiki, Truck Tanah KMP Buat Resah Pengendara Lalin

Tangerang, lensafokus.id - Jalan Raya Cisoka mengalami kemacetan yang cukup meresahkan pengendara yang melintas dari arah Balaraja ataupun dari arah Solear, dari mulai Subuh hingga malam hari, Senin (28/04/2025).

Di karenakan adanya truk bertulisan KMP pada bagian boxnya yang diketahui mengangkut tanah itu mengalami masalah pecah pada bagian ban depan, serta lambat diperbaikinya.

Pihak kepolisian dari Polsek Cisoka Polresta Tangerang turun kue lapangan untuk mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan agar tidak semakin parah.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan sabar saat melintasi Jalan Raya Cisoka Kabupaten Tangerang.2wf

Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat mengikuti arahan petugas lalu lintas dan mematuhi Rambu-rambu lalu lintas untuk menghindari kemacetan yang lebih parah. (Lingga)

Pemkab Tangerang dan Kejagung Kawal Tata Kelola Desa Lewat Jaga Desa

TANGERANG, lensafokus.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menggelar memantau implementasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kegiatan ini dalam rangka pengawasan sekaligus pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI, Reda Mantovani, serta para kepala desa se-Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa Program Jaga Desa hadir tidak semata-mata sebagai alat penegakan hukum, tetapi lebih dari itu merupakan pendekatan preventif dan edukatif untuk membina tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Program ini difokuskan pada pendampingan hukum, pengawasan pengelolaan dana desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa.

"Program ini adalah langkah nyata untuk membantu desa dalam pengelolaan keuangan secara tertib dan bertanggung jawab. Saya minta kepada para kepala desa agar benar-benar memahami regulasi dan mekanisme penggunaan dana desa," ujar Bupati di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda Kab. Tangerang, Senin (28/2/25).

Menurut Bupati, program Jaga Desa sudah berjalan meskipun masih banyak kendala dan tantangan yang harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Monitoring ini menjadi momentum penting untuk menciptakan dialog yang terbuka dan jujur antara desa, pemerintah daerah, dan pihak kejaksaan. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan hukum sebagai pedoman, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan.

"Mari kita jadikan hukum sebagai rambu yang membimbing, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dana desa harus benar-benar dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di desa," tegasnya.

Menurut dia, Program Jaga Desa bukan hanya upaya penegakan hukum, tetapi juga menjadi bentuk kolaborasi untuk membina dan memperkuat kapasitas desa. Pemerintah daerah dan kejaksaan berkomitmen untuk terus mendukung desa dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Mari kita jaga semangat kolaborasi ini. Desa adalah pilar utama pembangunan daerah. Keberhasilannya adalah cerminan dari keberhasilan kita semua," ujarnya.

Sementara itu, Jamintel, Reda Manthovani menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemerintahan desa kini diperkuat melalui sistem digital. Pihak Kejaksaan meminta agar kepala desa secara rutin dan transparan mengisi data dan pelaporan melalui sistem online yang telah disediakan, seperti aplikasi Gajari dan Ramalini.

"Kami ingin bisa memantau langsung perkembangan dan permasalahan di desa. Misalnya, berapa persen dana desa yang sudah digunakan, apa kendalanya, dan bagaimana penyerapannya. Dari situ kita bisa bantu sejak awal jika ada masalah," kata Reda.

Ia menjelaskan bahwa dengan sistem ini, Kejaksaan bisa mencocokkan laporan keuangan desa dengan data lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi penyimpangan, langkah-langkah korektif bisa segera diambil, tanpa harus menunggu persoalan membesar. Selain itu, kepala desa juga diberikan ruang untuk melapor jika ada oknum kejaksaan yang justru mengganggu atau menyalahgunakan kewenangan mereka.

"Kami juga membuka jalur pelaporan langsung ke Kejaksaan Agung, sehingga kepala desa tidak perlu takut jika ada oknum di tingkat lokal yang menyimpang. Ini semua demi menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel," tambahnya.

Dalam pertemuan ini juga ditegaskan bahwa dari total 246 desa di Kabupaten Tangerang, seluruhnya sudah memiliki akses untuk mengikuti sistem pelaporan tersebut. Hal ini diharapkan bisa menjadi contoh penerapan pengawasan berbasis teknologi yang efektif dan efisien. (Red)