Bupati Lebak Akan Panggil Camat Terkait Dugaan Pembebasan Lahan Ilegal PT LPM
Lebak, lensafokus.id – Bupati Lebak, Mochamad Hasbi Asidiki Jayabaya, menanggapi serius dugaan praktik pembebasan lahan ilegal oleh PT Lagon Pari Mustika (LPM) di wilayah selatan Lebak. Perusahaan yang berencana mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata ini diduga telah membebaskan ratusan hektare lahan tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.
Bupati Hasbi menyatakan akan segera memanggil Camat Bayah dan Camat Cilograng untuk meminta klarifikasi terkait masalah ini.
"Saya akan meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Camat Bayah dan Cilograng terkait adanya pembebasan tanah di wilayah selatan Lebak. Saya belum mengetahui," tegas Bupati Hasbi pada Rabu (21/5/2025) di Setda Kabupaten Lebak, seraya memerintahkan Bagian Adpim untuk mencatat persoalan ini secara resmi.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan di Lebak berjalan sesuai koridor hukum. "Kita harus menjaga kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Tidak boleh ada pihak yang seenaknya mengklaim tanah masyarakat tanpa prosedur yang benar," pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, PT LPM, yang dikendalikan oleh seseorang berinisial HAS, disinyalir telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2019 di beberapa desa, antara lain Desa Sawarna, Sawarna Timur (Kecamatan Bayah), Desa Lebak Tipar, dan Desa Cilograng (Kecamatan Cilograng). Proses pembebasan ini dilakukan atas nama perseorangan dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp30.000 per meter persegi, tergantung status kepemilikan tanah.
Rencananya, PT LPM akan mengembangkan KEK Pariwisata di atas lahan seluas 2.500 hektare yang tersebar di lima desa di dua kecamatan tersebut. Sekitar 150 hektare lahan telah berhasil dibebaskan dari masyarakat dan kini sedang diupayakan untuk dimohonkan hak kepemilikan secara perorangan atas nama HAS dan jaringannya.
Ironisnya, sebagian wilayah yang kini dibebaskan oleh PT LPM sebelumnya telah dibebaskan oleh PT Alam Sawarna (APS) pada tahun 1990-an seluas 3.000 hektare. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum lahan tersebut.
Seorang pejabat di Pemda Lebak yang enggan disebut namanya membenarkan adanya aktivitas pembebasan lahan tersebut. Namun, ia merasa bingung dengan tahapan perizinan yang ditempuh oleh PT LPM. "Saya tidak mengerti, ekspose AMDAL didahulukan, sementara perizinan seperti izin lokasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) belum ditempuh," ungkapnya.
Meskipun PT LPM telah melakukan konsultasi publik terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara daring dan luring sejak tahun 2021 hingga 2023, hingga kini belum ada kejelasan bahwa perusahaan tersebut telah menyelesaikan seluruh tahapan perizinan dasar sesuai ketentuan.
Situasi ini semakin rumit mengingat Pemerintah Kabupaten Lebak tengah mengusulkan Geopark Bayah Dome sebagai kawasan strategis daerah. Sebagian wilayah Geopark tersebut diketahui tumpang tindih dengan area yang kini dibebaskan oleh PT LPM. Kondisi ini berpotensi memicu konflik pemanfaatan ruang dan benturan antara kepentingan publik dengan kepentingan korporasi.
Hingga berita ini dimuat, belum berhasil dilakukan konfirmasi kepada pihak PT LPM. (Red)
Wakil Bupati Tangerang Sambut Kunjungan Reses DPRD Banten, Perkuat Dialog Pembangunan Daerah
TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menerima kunjungan kerja reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2024-2029 di Ruang Rapat Wareng Gedung Bupati Tangerang, Kamis (22/5/25).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menyampaikan salam hormat dan bangganya dapat menerima kunjungan ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2024-2025.
"Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dapat menerima kunjungan kerja reses ini. Kunjungan kerja reses ini menjadi ruang untuk saling berdialog, berdiskusi, dan bertukar informasi untuk memajukan pembangunan wilayah," ujar Intan Nurul Hikmah.
Dia mengatakan salah satu daerah penyangga ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi di Banten, Kabupaten Tangerang terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program-program unggulan. Tantangan yang dihadapi saat ini dalam pembangunan wilayah, meliputi penataan wilayah, pengendalian banjir, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Untuk itu, melalui kegiatan reses ini, kami berharap mendapatkan masukan dan rumusan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tangerang, baik dari sisi dukungan anggaran, peraturan daerah, maupun program lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten," jelasnya.
Wakil Bupati Intan juga menegaskan peran strategis DPRD dalam pembangunan daerah, baik dalam fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Pihaknya berharap berbagai usul, saran dan masukan yang diperoleh pada kunjungan tersebut nantinya bisa menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembangunan di Banten dan Kabupaten Tangerang pada khususnya
"Yang kami harapkan, baik masukan, usulan, dan rekomendasi yang disampaikan bisa menjadi acuan bersama untuk kemajuan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten," tuturnya.
Sementara itu, pimpinan rombongan reses DPRD Banten, Tubagus Luay Sofhani menyampaikan bahwa reses ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan mengkomunikasikan dengan Pemda, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.
"Kami melakukan reses anggota DPRD masa sidang ke-III dalam rangka menyampaikan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap temuan-temuan dan aspirasi masyarakat di wilayah kabupaten Tangerang," ungkapnya. (Red)
BLK Buka Pelatihan Kompetensi, Sekda: SDM Unggul dan Adaptif Siap Hadapi Tantangan Kerja
TANGERANG, lensafokus.id - UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang kembali membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Gelombang 2 tahun 2025 di Aula BLK Disnaker Kecamatan Jayanti, Rabu (21/05/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan, sektor industri di wilayah Kabupaten Tangerang masih memiliki potensi sangat besar untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan Berbasis Kompetensi tersebut diharapkan dapat memberikan bekal kapada peserta untuk memiliki penguasaan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga mereka siap bersaing di fase kerja yang semakin kompetitif.
"Semoga konsistensi guna menyiapkan SDM yang unggul, adaptif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja ini bisa dipahami oleh semua peserta. Untuk itu, ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan semangat," kata Sekda Soma Atmaja yang mewakili Bupati Tangerang saat membuka gelombang 2 Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diikuti 176 peserta hasil seleksi dari 1.1065 pendaftar online.
Sekda Soma Atmaja yang mewakili Bupati Tangerang mengatakan, pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan salah saatu langkah konkret Pemkab Tangerang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap memasuki dunia kerja.
"Kegiatan ini adalah salah satu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan SDM sekaligus menekan angka pengangguran," ungkap Sekda Soma Atmaja.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini menyediakan 11 kelas yang antara laian mencakup las listrik, desain grafis, instalasi listrik, menjahit, operator forklip hingga bahasa Jepang.
"Semoga pelatihan yang kami sediakan ini, semua peserta dapat menjalaninya dengan baik dan bisa menjadi bekal masuk dunia kerja yang semakin kompetitif," ujarnya. (Red)
Asda Buka Kegiatan Penguatan Fungsi Keprotokolan Bagi Perangkat Kecamatan, Kelurahan, BUMD dan OKP
Tangerang, lensafokus.id – Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Firzada Mahalli membuka kegiatan Penguatan Fungsi Keprotokolan (Pelatihan Master of Ceremony) bagi perangkat Kecamatan, Kelurahan, BUMD serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Rabu (21/6/25).
Dalam sambutannya, Firzada mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian serius untuk peningkatan mutu penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah dengan lebih baik. Kegiatan ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman keprotokolan dalam mensukseskan acara resmi dan kenegaraan, serta meningkatkan profesionalisme ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024.
“Tugas protokol bukan sekadar mengatur tempat duduk atau urutan acara, tetapi menjadi perwujudan tata kelola yang profesional dan mencerminkan wibawa daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian serius untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana keprotokolan saat penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintahan dengan lebih baik,” jelas Firzada.
Lanjut dia, sarana dan prasarana keprotokolan itu berhubungan dengan orang atau personil, salah satunya adalah pembawa acara atau Master Ceremony (MC). Peranan MC sangatlah krusial dalam membangun suasana, menjaga ritme, dan menyampaikan pesan-pesan penting dalam balutan tutur kata yang terstruktur, komunikatif, dan penuh wibawa. Seorang MC itu merupakan wajah dan suara pertama yang mencerminkan citra institusi.
“MC adalah wajah pertama dan suara pertama yang mencerminkan citra institusi. Perannya sangat krusial dalam membangun suasana, menjaga ritme, dan menyampaikan pesan-pesan penting dalam balutan tutur kata yang terstruktur, komunikatif, dan penuh wibawa. Maka dari itu, kompetensi keprotokolan termasuk keterampilan membawakan acara harus terus diasah dan ditingkatkan sesuai perkembangan zaman,” ungkapnya.
Dirinya berharap dengan adanya pelatihan ini para ASN dapat tampil percaya diri, beretika, dan sesuai aturan keprotokolan, serta memahami teknis tentang jenis-jenis acara dan pendekatan yang tepat dalam membawakan acara di tempat tugasnya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Yudiana mengatakan salah satu tujuan dilaksanakannya Penguatan Fungsi Keprotokolan (Pelatihan Master of Ceremony) ini adalah menciptakan pelayanan kegiatan pimpinan sesuai kewenangan masing-masing OPD berjalan dengan tertib, lancar dan sesuai standar keprotokolan.
“Tujuan kegiatan ini yaitu salah satunya pelayanan kegiatan pimpinan sesuai kewenangan masing-masing OPD dapat berjalan sesuai standar keprotokolan, khususnya sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah”, ujar Yudiana.
Dia menambahkan kegiatan ini digelar selam 2 (dua) hari dengan jumlah 172 peserta yang terdiri dari para perangkat Kecamatan, Kelurahan, BUMD serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
"Kegiatan ini melibatkan narasumber Widyaiswara dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang akan menyampaikan materi etika dasar keprotokolan", imbuhnya.
Kabag Prokopim Setda, Yudiana berharap semua wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para peserta dapat diimplementasikan di lingkup OPD masing-masing.
“Kami berharap apa yang telah diberikan pada kegiatan hari ini, nantinya bisa diterapkan di OPD masing-masing. Bagi bagi bapak-ibu yang ingin bertanya, konsultasi dan koordinasi lebih lanjut terkait teknis suatu acara, kami terbuka dan siap membantu,” pungkasnya. (Red)
Jaga Stabilitas Ekonomi, Wabup Tangerang Tekankan Komitmen TPID Kendalikan Inflasi
TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Tangerang Intan Nurul Hikmah membuka High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025, Rabu (21/05/25). Dalam sambutannya, Wabup Intan meminta TPID dan seluruh jajarannya untuk menjaga komitmen dan kosistensi dalam rangka mewujudkan stabilitas ekonomi daerah.
"Peran TPID ini sangat strategis. Saya minta TPID Kabupaten Tangerang terus jaga dan konsisten dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah yang mencakup 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif," kataya.
Menurut dia, stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi harus terus dijaga dan dimonitor secara berkala. Jika inflasi terkendali, maka daya beli masyarakat terjaga dan dunia usaha berkembang serta kesejahteraan rakyak dapat ditingkatkan. Ada enam implementasi langkah konkret pengendalian Inflasi di Kabupaten Tangerang, sebagaimana diinstruksikan oleh Kemendagri.
"Enam langkah konkret tersebut meliputi, melaksanakan sidak pasar, melakukan inspeksi mendadak di sertai pemantauan harga, menggalakkan gerakan menanam, melaksanakan kerjasama antar daerah, merealisasikan penggunaan belanja tidak terduga dan memberikan dukungan transportasi dari APBD," ungkapnya.
Wabup Intan berharap kegiatan High Level Meeting ini berjalan lancar dan menghasilkan langkah-langkah aplikatif dan solutif yang lebih baik ke depannya.
"Semoga High Level Meeting dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif demi mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak kesejahteraan masyarakat," katanya. (Red)
Opsen PKB-BBNKB Sumbang Rp222,3 Miliar, Bupati Tangerang Ajak Masyarakat Berkontribusi dalam Pembangunan
Tangerang, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terus berinovasi untbuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak. Salah satu upaya nyata tersebut adalah melalui kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Gedung Serbaguna (GSG) Kecamatan Curug. Acara ini dibuka oleh Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, Rabu (21/5/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terus berionovasi dan berkomitmen menyusun strategi untuk mendorong peningkatan PAD Kabupaten Tangerang.
“Terima kasih kepada Bapenda yang telah bekerja keras dan menunjukkan hasil nyata. Salah satunya dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang kini menjadi penyumbang signifikan terhadap PAD,” ujar Bupati.
Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tidak lupa akan kewajibannya membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Disadari maupun tidak, masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan atau balik nama kendaraannya secara otomatis juga telah berkontribusi pada pendapatan daerah.
Lanjut dia, dana opsen yang terkumpul dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penting daerah seperti pembangunan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan moda transportasi, dan pelayanan publik lainnya.
“Jadi, setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan merata. Dengan demikian, setiap warga Kabupaten Tangerang punya kesempatan untuk ikut membangun daerahnya,” imbuhnya.
Dia menegaskan, Pemkab Tangerang mendukung program insentif penghapusan tunggakan pajak yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Keputusan Gubernur Nomor 170 Tahun 2025. Program insentif pajak ini diharapakan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus juga menjawab aspirasi masyarakat agar lebih mudah melakukan kewajiannya.
“Bapak Gubernur memahami kondisi masyarakat, karena itu kini masyarakat cukup membayar pajak tahun 2025, maka seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan. Tidak perlu bayar denda, tidak ada sanksi. Cukup satu langkah sederhana: bayar pajak tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, menyampaikan bahwa realisasi Opsen PKB dan BBNKB telah mencapai Rp222,3 miliar. Rinciannya, Opsen PKB menyumbang Rp136,4 miliar dan Opsen BBNKB sebesar Rp85,8 miliar. Realisasi yang telah dicapai tersebut merupakan hasil dari sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Banten dan berbagai pihak lainnya dalam pengumpulan pajak, serta terus mendorong edukasi masyarakat melalui sosialisasi aktif di berbagai kecamatan.
"Dengan capaian ini, Opsen Pajak menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pelayanan dan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang," jelas Slamet Budhi.
Lebih lanjut, pihaknya menekankan bahwa pajak daerah, termasuk Opsen PKB dan BBNKB memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, kepatuhan dan peran aktif masyarakat dalam membayar pajak menjadi elemen krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tangerang.
Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan insentif penghapusan tunggakan pajak yang berlaku hingga 30 Juni 2025 serta semakin paham dan sadar akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah. (Red)
Bupati Tangerang Resmikan Pembangunan PT KIKI Pakuhaji
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid meresmikan Pembangunan PT Kawasan Industri Karya Indah (KIKI) di Kecamatan Pakuhaji, Rabu (21/5/25).
Peresmian PT KIKI yang juga dihadiri Kapolres Metro Kota Tangerang tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta pemberian santunan kepada anak kurang mampu.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengungkapkan bahwa hadirnya pembanguan PT KIKI di Kecamatan Pakuhaji diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pakuhaji.
"Pembangunan di kawasan industri ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan hadirnya PT KIKI ini, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru sehingga berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Pakuhaji," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Dia menambahkan, pembangunan PT KIKI menjadi bukti bahwa Kabupaten Tangerang masih menjadi daerah favorit tujuan investasi yang dilirik para investor untuk pengembangan usahanya di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
"Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Kabupaten Tangerang masih menjadi daerah tujuan investasi yang strategis bagi pengembangan industri dan kegiatan usaha," ujarnya.
Disamping itu, dia mengingatkan pengelola kawasan industri Karya Indah Pakuhaji untuk memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat di sekitar kawasan industri. Keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif harus menjadi bagian dari semangat pembangunan kawasan tersebut.
"Saya juga ingin mengingatkan agar pengelolaan kawasan industri ini memperhatikan aspek keberlanjutan, menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kontribusi sosial yang nyata bagi masyarakat sekitar," tegasnya.
Menurut dia, sinergi dan kolaborasi yang baik antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan masyarakat harus terus dijaga dan dipelihara dengan baik untuk keberlangsungan dan manfaat bersama yang dapat dirasakan semua pihak.
"Sinergi dan kolaborasi ini penting. Pelaku usaha memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan bekerja pada perusahaan," katanya.
Sementara itu, Direktur PT. Kawasan Industri Karya Indah (KIKI), Sanusi menjelaskan Kawasan Industri Karya Indah ini merupakan lokasi yang sangat strategis untuk pengembangan industri manufaktur, teknologi dan jasa yang bisa menyediakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
"Perkiraannya, kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan kurang lebih 9.500 tenaga kerja yang baru," ungkapnya.
Pihaknya berharap dengan dukungan dari pemerintah daerah, kecamatan, masyarakat dan pihak terkait lainnya, KIKI nantinya bisa menjadi pusat lokasi kawasan industri favorit bagi para pelaku bisnis, baik lokal maupun asing yang akan mengembangkan usahanya lebih lanjut. (Red)
Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Tangerang Buka Festival UMKM Ngider Kecamatan di Balaraja
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka pameran Festival Produk Koperasi dan Usaha Mikro bertajuk “UMKM Ngider Kecamatan” di Kecamatan Balaraja. Acara ini digagas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai wujud dukungan nyata terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam sambutannya, Bupati Tangerang yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Muchamad Solehudin, mengapresiasi setinggi-tingginya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan acara ini.
“Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Di Kabupaten Tangerang, tercatat sebanyak 61.011 pelaku usaha mikro yang tersebar di berbagai kecamatan. Mereka menghasilkan beragam produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” ungkapnya di lokasi acara, Rabu (21/5/2025).
Menurut dia, UMKM Ngider Kecamatan bukan sekadar ajang promosi, melainkan bentuk nyata keberpihakan dan dukungan pemerintah dalam memperkuat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menilai, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Kecamatan Balaraja sebagai tuan rumah telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan UMKM lokal.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap produk-produk lokal, sekaligus membuka ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang,” tambahnya.
Solehudin juga menekankan bahwa penguatan UMKM tidak hanya berfokus pada bantuan permodalan, melainkan juga pada pembangunan ekosistem yang menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Saya berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda rutin, tidak hanya di Kecamatan Balaraja, tetapi juga di 29 kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk terus menggerakkan roda ekonomi lokal, mendorong kemandirian usaha masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Solehudin
Para pelaku UMKM yang hadir pun diajak untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga kualitas produk secara konsisten. Melalui momentum pameran ini, Solehudin berharap para pelaku usaha dapat memperluas jejaring, meningkatkan daya saing, dan membawa produk-produk lokal Kabupaten Tangerang menembus pasar yang lebih luas.
“Acara ini diharapkan menjadi fondasi bagi sinergi yang kuat demi kemajuan dan perkembangan UMKM, sehingga terus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang (Diskum), Anna Ratna mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberdayakan koperasi dan pelaku usaha mikro.
“Koperasi dan UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan ruang dan sarana promosi yang efektif guna memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat maupun pelaku usaha lainnya,” ujar Anna dalam laporannya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk membangun jejaring kerja sama antar pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk.
Sebagai output langsung, kegiatan ini telah menghasilkan terselenggaranya pameran dengan jumlah peserta mencapai 60 pelaku usaha mikro, tersedianya stan-stan promosi, serta terjadinya transaksi dan promosi produk selama acara berlangsung. Kegiatan ini juga mencatat adanya kegiatan pendukung yang menarik partisipasi publik. (Red)
TP-PKK Kabupaten Tangerang Gelar Rakor untuk Perkuat Sinergitas
TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelar rapat koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Tangerang dengan Mitra Kerja (OPD) Tahun 2025, Rabu (21/5/2025). Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait serta pengurus TP-PKK Kabupaten Tangerang.
Dalam sambutannya, Ketua TP-PKK Kabupaten Tangerang Ny Rismawati Maesyal Rasyid mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja PKK dengan sejumlah OPD terkait serta mengevaluasi program kerja yang telah dijalankan. Rapat ini juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan keluarga berdaya dan sejahtera di Kabupaten Tangerang.
"Rakor ini bertujuan agar semua yang terlibat dapat bergerak bersama dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama," ucap Rismawati saat memberikan sambutan di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Kota Tangerang.
Dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2020, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait memiliki peran penting dalam membina dan menggerakkan TP-PKK di tingkat daerah. Dalam hal ini, OPD berperan sebagai fasilitator, penyedia dukungan dan pemantau pelaksana program PKK sehingga program dapat dilakukan dengan efiktif dan efisiensi.
Ia menandaskan, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergitas antara TP-PKK dan juga OPD, sebab PKK merupakan mitra pemerintah, maka diperlukan sinergi dengan OPD dalam melaksanakan tugas.
Rakor ini diharapkan dapat membangun sinergitas dan kerja sama antara perangkat daerah dan juga PKK dalam membangun serta mewujudkan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang.
Sementara itu, Bupati Tangerang yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Prima Saras Puspa, berharap kegiatan dapat memperkuat sinergi, memperjelas arah kebijakan, dan meningkatkan peran PKK sebagai mitra kerja strategis pemerintah daerah.
"Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian tujuan organisasi, serta menyusun strategi yang tepat," kata Prima.
Dia mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung gerakan PKK, baik dari sisi kebijakan, anggaran, pelaksanaan di lapangan, sehingga seluruh program-program yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal.
"Saya mendorong agar program-program PKK dapat semakin inovatif, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tandasnya.
Prima mengapresiasi seluruh jajaran TP-PKK baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa atas kerja keras dan dedikasinya dalam menjalankan program PKK.
"Saya selaku penasihat PKK mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran TP PKK. Peran serta aktif ibu-ibu PKK bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai teladan dalam menciptakan keluarga yang mandiri, sehat, dan sejahtera," ucap Prima. (Red)
Evaluasi KLA 2025: Wabup Tangerang Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Perlindungan Anak
TANGERANG, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang menyampaikan paparan evaluasi Kabupaten Tangerang Layak Anak Tahun 2025 kepada Tim Penilai Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI secara daring di Ruang Rapat Cituis Lantai 5 Kantor Bupati Tangerang, Selasa (20/5/25).
Dalam paparannya, Wabup Intan mengatakan, dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), diperlukan kerja sama lintas sektor dan dukungan dokumentasi publikasi kegiatan yang berkaitan dengan KLA. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat, provinsi serta seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan terus berjuang dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Kami meyakini bahwa dengan sinergi lintas sektor dan dukungan dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat, Kabupaten Tangerang akan terus maju dan berjuang dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak kita," kata Wabup Intan.
Menurut dia, tahapan evaluasi KLA ini tidak hanya bertujuan untuk menetapkan peringkat namun juga untuk mengetahui sejauh mana capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan KLA serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan, sekaligus bisa menjadi pemicu bagi perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik ke depannya.
"Bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, evaluasi ini menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Tangerang. Dalam rangka evaluasi ini, kami juga telah melakukan pengisian aplikasi berbasis web, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dan menyertakan penanggung jawab dari masing masing yang diharapkan dapat diisi secara optimal oleh pemerintah daerah dan seluruh anggota Gugus Tugas KLA, dengan masing-masing klaster indikator," jelasnya.
Dia berharap langkah dan upaya yang telah dilakukan Pemkab Tangerang dapat memenuhi standar dan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PPPA sehingga hasilnya nanti bisa bermanfaat dan perubahan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan ramah secara signifikan di Kabupaten Tangerang.
"Saya berharap pada tahap evaluasi ini, Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kriteria Kabupaten Layak Anak dan secara lebih luas menjadikan Kabupaten Tangerang menjadi Daerah yang aman,nyaman dan inklusif bagi semua warganya, terutamanya anak-anak," harapnya.
Pada kegiatan tersebut Wabup Intan didampingi Sekretaris Daerah, dan perwakilan para Kepala OPD di lingkup Pemkab Tangerang. (Red)
Lensa Terkini
-
Hadiri Puncak HKN Ke-61 Provinsi Banten, Bupati Tangerang Berkomitmen Perkuat Kolaborasi
-
Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan
-
Bupati Harap Kader HMI Jadi Figur Teladan dan Pembaharuan bagi Masyarakat
-
Bupati Tangerang Minta Camat, Puskesmas dan Kades Himpun Validitas Data Balita Kurang Gizi
-
Perkuat Fondasi SDM, Kabupaten Tangerang Kukuhkan Bunda Literasi Desa/Kelurahan 2025
-
Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang
