Serang, lensafokus.id - Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Banten tahun 2025, Rakor dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten. Jumat (7/3/25).
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni dan dihadiri oleh pula Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Ditjen Bina Bangga Kemendagri, Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi RI dan Bupati/Walikota Se-Banten.
Dalam kesempatan tersebur, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Semua stakeholder harus berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi sekaligus menguatkan ekonomi daerah.
"Pengendalian Inflasi dan penguatan ekonomi daerah sangat penting. Seluruh stakeholder harus bersama-sama berkomitmen, berisnergi dan berkolaborasi terlebih kolaborasi TPID dan TP2DD antara daerah dan BI sangat diperlukan," ujar Wabup Intan
Menurut dia, kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital
"Dalam menghadapi tantangan ekonomi, salah satu kuncinya adalah kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah melalui TPID dan TP2DD, khususnya di wilayah Tangerang raya yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal distribusi barang dan layanan keuangan digital," ungkapnya
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Andra Nana Supiana yang memimpin rakor mengatakan pengendalian inflasi khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten. Untuk itu, pihaknya meminta semua pemerintah daerah di Provinsi Banten benar-benar mencermati stok dan kelancara pasokan bahan pokok serta harganya.
"Stok dan kelancaran pasokan serta harga
bahan pokok selama Ramadan dan jelang Hari Raya harus terus dimonitor. Persiapkan dan lakukan langkah-langkah yang strategis sehingga inflasi tetap terkendali," tutur Nana
Pihak berharap melalui rakor tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Banten juga bisa saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga dampak dari inflasi daerah yang terjadi tidak membebani masyarakat. (Red)
TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Usaha Mikro (Diskum) Kabupaten Tangerang menggelar pelatihan kewirausahaan di Hotel Le Semar Tangerang, Kamis (06/03/2025). Pelatihan ini diberikan kepada semua elemen pemuda dari berbagai organisasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda Kabupaten Tangerang menjadi wirausaha.
"Pemuda memiliki potensi yaitu energi, kreativitas dan inovasi penguasaan teknologi, yang dapat menjadi peluang dalam penumbuhkembangan wirausaha," ujar Kepala Diskum, Anna Ratna Maemunah.
Sejumlah organisasi kepemudaan yang hadir pada pelatihan terebut, antara lain, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pramuka Pandega, Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Forum Kewirausahaan Pemuda, Pemuda Pesantren, Pemuda Muhamadiyah, Gerakan Pemuda Ansor, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Karang Taruna.
Menurut Anna, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, usaha Kecil dan Usaha Menengah Pasal 19 huruf (a dan b) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis manejerial dan melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta ciptakan wirausaha baru.
"Dengan dasar itulah maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melakukan Pembinaan seperti Pelatihan Kewirausahaan bagi para pemuda," ungkapnya.
Kendati demikian, dia menegaskan, untuk menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan usaha, pemuda menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kompetensi kewirausahaan, lemahnya dukungan keluarga, terbatasnya akses permodalan, serta hambatan dalam mengakses pasar.
Selain itu, karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia muda berbeda dengan karakteristik tantangan yang dihadapi wirausaha dari kelompok usia dewasa. Wirausaha dari kelompok pemuda pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih rendah, pengalaman yang kurang, serta jejaring yang terbatas.
"Maka keberadaan kebijakan kewirausahaan yang responsif terhadap pemuda menjadi kebutuhan agar potensi besar pemuda untuk membuka usaha baru dapat terealisasi sebagai solusi atas masalah pengangguran di Indonesia," kata Anna Ratna Maemunah.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro pada Diskum Kabupaten Tangerang Dhian Hartati menuturkan, program pemberdayaan dan pelatihan pemuda ini dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada pemuda dalam mengembangkan wirausaha.
"Pengetahuan dan ketrampilan yang diberikan setelah pemuda tersebut sadar akan pentingnya berwirausaha, sehingga mereka memiliki motivasi dan sikap mental untuk berwirausaha dengan mengembangkan ide-ide usaha yang ada," pungkasnya.
Sehingga pemberdayaan pemuda ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diberikan harus melalui tahap anisis kebutuhan sehingga pelatihan dan pendidikan yang diberikan tepat sasaran.
"Berharap dengan dengan diselenggarakannya pelatihan ini pemuda dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap seseorang pemuda untuk menjadi wirausaha serta dapat membangkitkan motivasi pemuda dalam berwirausaha dan membantu pemuda menemukan ide-ide usaha atau mampu merancang sebuah rencana usaha," tutup Dia.
(Red)
LEBAK, lensafokus.id - Menindaklanjuti hasil rakor antara BPD dan Pemerintah desa Darmasari serta masyarakat yang di laksanakan di aula kantor desa Darmasari Kecamatan Bayah beberapa hari lalu, BPD berkirim surat ke Pemerintah Kecamatan soal permohonan Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepala desa.
Saat dikonfirmasi ketua BPD Darmasari Entri via whatsapp membenarkan bahwa hari kamis tanggal 6 maret BPD dan Pemerintah desa Darmasari menggelar rapat koordinasi terkait PAW, menurut Entri secara pribadi saya mengucapkan terimakasih kepada warga dan rekan dari media yang telah membahas PAW, ucap nya.
Lanjut Entri dirinya selaku ketua BPD dan anggota setelah Rakor menghadap pak Camat Bayah, untuk memberikan surat yang isinya minta dan sifatnya mensegerakan pelaksanaan PAW Kepala desa pungkasnya.
Dawan, salah seorang warga desa Darmasari mengapresiasi dan mendukung penuh langkah BPD, saya selaku warga berharap dan meminta agar PAW kepala desa segera dilaksanakan, apalagi kemarin saya mengetahui dan membaca berita melalui salah satu media online (Gemasiber80news.com) sudah ada jawaban dari pak Asda 1 Pemkab Lebak Bapak Alkadri yang menyatakan Pemkab menunggu usulan/pengajuan dari desa terkait, ungkap Dawan.
Untuk itu lanjutnya kami selaku warga mendukung penuh langkah BPD untuk mengusulkan pelaksanaan PAW Desa Darmasari, pungkasnya. (Dang)
Tangerang, lensafokus.id - Dua pemuda diamankan petugas kepolisian Polsek Cisoka Polresta Tangerang, lantaran nyaris menjadi Bulan-bulanan warga setelah kedapatan mencuri motor di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, Banten.
Kota Tangerang, lensafokus.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang terus berupaya mengantisipasi bencana banjir di Kota Tangerang. Salah satunya, BPBD Kota Tangerang memastikan kondisi tanggul yang tersebar di semua wilayah dalam kondisi aman.
Bogor, lensafokus.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Koordinator Pangan Zulfikli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan untuk meninjau sejumlah titik lokasi diwilayah Bogor Selatan yang berpotensi menimbulkan bencana, diantaranya kawasan yang memiliki kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup pada Kamis (6/3/25). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut kebijakan dan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Rudy Susmanto menegaskan bahwa salah satu langkah penting yang diambil adalah pemasangan plang pengawasan di beberapa lokasi sebagai tanda dimulainya proses tindak lanjut.
“Kami mendampingi para Menteri karena beberapa titik yang kami kunjungi adalah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melihat langkah konkret yang akan diambil,” ujar Bupati Bogor.
Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bogor baru-baru ini mengeluarkan peraturan Bupati yang mencabut pendelegasian kewenangan terkait perizinan yang sebelumnya diserahkan kepada masing-masing SKPD. Langkah ini diambil untuk mengevaluasi semua izin yang telah diterbitkan, dan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan.
Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dilaksanakan dengan tepat.
“Kami ingin bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menjaga kelestarian alam. Kebijakan ini tidak hanya untuk Bogor, tetapi untuk seluruh masyarakat di wilayah Jabodetabek,” kata Rudy Susmanto.
Selain itu, Rudy juga menanggapi kemungkinan pencabutan izin yang telah diberikan pada kawasan yang melanggar aturan.
"Jika terbukti ada pelanggaran, kita akan evaluasi dan menindaklanjuti dengan langkah yang tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Mengenai mitigasi dampak bencana, Rudy Susmanto juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. "Kita harus bersama-sama menjaga alam ini, karena kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada Bogor, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di sekitar Jakarta," tambahnya.
Selain itu, Bupati Rudy juga merencanakan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, beberapa Menteri, dan kepala daerah lainnya dalam acara buka puasa bersama yang dijadwalkan pada Kamis depan di Pendopo Kabupaten Bogor. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.
Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada fakta dan peraturan yang berlaku, agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Bupati Rudy Susmanto berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hanif, menjelaskan tentang perubahan tata ruang di kawasan hulu yang menjadi sumber bencana.
“Kami menemukan bahwa sebagian besar kawasan yang harusnya dilindungi kini telah diubah menjadi kawasan pertanian, padahal kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai resapan air tanah,” jelasnya.
Hanif menambahkan bahwa kebijakan penggunaan lahan yang salah dapat memperburuk potensi bencana seperti banjir dan longsor.
"Kami akan terus melakukan kajian ilmiah dan mengawasi penggunaan lahan agar tidak merusak ekosistem yang ada," ujarnya. (Red)