Lebak, lensadokus.id - Kepastian kesetaraan status pegawai pemerintah terjawab sudah setelah ada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ( ASN) Nomor tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ( Permendikdasmen) nomor 7 tahun 2025.
Dalam peraturan perundang- undangan yang baru itu setiap Pegawai Pemerintah baik dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) bisa menduduki jabatan kepala dinas, meskipun sebelumnya jabatan ini lebih umum diisi oleh Pegawai Negeri Sipil ( PNS).
" Undang-Undang ASN baru membuka peluang bagi PPPK untuk mengisi jabatan struktural, termasuk jabatan kepala dinas", kata eli sahroni aktivis Banten pemerhati pendidikan provinsi Banten
Menurut Eli Sahroni, meskipun PPPK bisa menjadi kepala dinas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak serta merta bisa menduduki jabatan struktural kendati masa kerja sudah cukup namun ada persyaratan lain yang di tentukan oleh intansi tersebut.
" Bagi PPPK atau P3K yang ingin menduduki jabatan struktural termasuk kepala dinas harus melalui seleksi yang ketat dan memenuhi kriteria serta kualifikasi yang ditetapkan oleh instansi terkait", kata Eli Sahroni
Masih menurut Eli Sahroni, kompetensi dan pengalaman kerja menjadi pertimbangan utama dalam seleksi.
Selain itu, pendidikan, usia, dan kesehatan juga menjadi kriteria yang dipertimbangkan.
" Instansi terkait mungkin memiliki persyaratan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik jabatan. Itu merupakan hak dan kewenangannya", jelas eli sahroni.
Dikatakannya,tidak ada lagi perbedaan hak untuk menempati posisi tertinggi karena sama-sama pegawai pemerintah. Maka dengan demikian, PPPK memiliki peluang untuk mencapai posisi puncak karir, termasuk jabatan kepala dinas, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melalui proses seleksi yang berlaku.
" Jangan lagi ada perdebatan tentang PPPK dan ASN , sama -sama pegawai pemerintah ", imbuh king badak sebutan lain eli sahroni. (Cecep)
Tangerang, lensafokus.id - Wakil Bupati (Wabup) Intan mendorong generasi muda Balaraja menjadi motor penggerak pembangunan wilayah.
Hal tersebut diungkapkan Wabup Intan saat menghadiri acara Sarasehan Pemimpin Muda Balaraja yang merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Raya Balaraja dan Milad Ke-2 Balai Adat Balaraja, Rabu (25/6/25)
"Generasi muda adalah penggerak perubahan, dan Balaraja membutuhkan pemuda-pemudi yang tidak hanya punya semangat, tetapi juga memiliki wawasan, kepedulian, serta komitmen untuk membangun daerahnya," kata Wabup Intan
Dia menambahkan tema sarasehan yaitu Membangun Asa dan Peduli Kaum Muda untuk Kemajuan Balaraja sangatlah relevan dan sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Tangerang, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing. Untuk itu, kontribusi nyata dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda sangat dibutuhkan.
"Saya sangat sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaboratif masyarakat Balaraja yang peduli terhadap pembangunan generasi muda dan pelestarian budaya lokal," ujarnya
Dia berharap melalui kegiatan tersebut juga akan lahir ide-ide baru, semangat kolaboratif, dan semangat kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai lokal dan wawasan kebangsaan untuk meneruskan pembangunan
"Semoga kegiatan ini terus menjadi pusat pelestarian budaya dan kearifan lokal yang membanggakan bagi masyarakat, serta mampu menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai dan menjaga identitas Kabupaten Tangerang," harapnya
Dirinya pun mengajak semua untuk bersama-sama menjadikan sarasehan tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan Balaraja yang semakin maju, serta Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing tinggi. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Wakil Ketua LSM Biak Banten melontarkan tudingan keras terhadap penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 4 Kabupaten Tangerang. Ia menduga kuat adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum guru dan pihak manajemen sekolah.
Menurutnya, pungli tersebut disamarkan dengan berbagai dalih, termasuk memanfaatkan imbauan Gubernur Banten yang melarang kepala sekolah terlibat langsung dalam proses SPMB. “Larangan itu malah dijadikan celah oleh oknum-oknum untuk bermain di balik layar, memanfaatkan jabatan dan kondisi demi keuntungan pribadi,” ujarnya kepada Wartawan Lensa Fokus, Selasa (24/06/2025).
Keluhan pun berdatangan dari para orang tua siswa yang merasa dipersulit dan diduga menjadi korban ‘lobi-lobi’ agar anak mereka bisa diterima di sekolah tersebut. “Konsep SPMB yang seharusnya adil dan transparan, justru disalahgunakan. Banyak siswa yang nasibnya kini digantung, seperti layangan tanpa arah,” tambahnya.
LSM Biak Banten mendesak Gubernur Banten untuk segera turun tangan dan menindak tegas oknum-oknum yang bermain dalam lingkaran pungli ini. Ia menilai, pola yang dilakukan pihak sekolah sangat meresahkan dan mencederai semangat pendidikan yang bersih dan bermartabat.
“Oknum kepala sekolah dan para pelaku lainnya diduga menggunakan ‘tangan halus’ agar praktik pungli terlihat seolah legal. Ini jelas mencoreng dunia pendidikan kita. Jika tidak segera ditindak, kepercayaan publik akan semakin runtuh,” tegas Wakil Ketua LSM Biak Banten.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMAN 4 Kabupaten Tangerang belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. (Lingga)
Tangerang, lensafokus.id — Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menghadiri Peresmian Program Nasional Jaksa Garda Desa yang digelar di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Rabu, (25/6/25).
Program yang mengusung semangat memanfaatkan lahan desa secara produktif melalui metode pola tanam hortikultura berbasis teknologi dan peralatan modern ini merupakan wujud kolaborasi antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Kementerian Desa, dan berbagai mitra strategis dalam mendorong ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan atas dipilihnya Kabupaten Tangerang sebagai lokus pelaksanaan program nasional ini. Menurutnya, program Jaksa Garda Desa adalah bukti nyata komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
“Program Jaksa Garda Desa ini adalah sinergi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan program ini, kami tidak hanya menanam bibit, tetapi juga menanam harapan dan menuai kemandirian bangsa,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Pihaknya berharap program ini selain meningkatkan ketahan pangan dan kesejahteraan juga mendorong berkembangnya inovasi dan teknologi lainnya yang mendukung pola pertanian terpadu baik secara regional maupun nasional
Lahan seluas 15.000 meter persegi di Desa Sarakan dimanfaatkan sebagai proyek percontohan pertanian hortikultura, yang dikelola oleh masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini ditandai dengan penanaman perdana bibit bawang merah di lahan seluas 1,5 hektare, serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah dan mitra pelaksana.
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi lintas lembaga, termasuk dukungan dari PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Telkom University dalam penyediaan teknologi digital dan komunikasi. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia turut memberikan kontribusi berupa sarana produksi dan pendampingan teknis pertanian.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Mantovani, menegaskan bahwa keberadaan Jaksa Garda Desa bukan untuk menginterogasi, melainkan mendampingi dan mengawal pembangunan desa agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu.
“Program ini juga menjawab keluhan masyarakat Banten, di mana produksi lokal belum maksimal mengisi pasar induk. Kita ingin ke depan kontribusi desa meningkat hingga 20%,” kata Prof. Reda.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, (PDT) RI, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa teknologi digital dan pendampingan hukum dari Kejaksaan adalah kombinasi penting dalam menciptakan desa-desa yang mandiri, produktif, dan tidak tertinggal secara ekonomi maupun informasi.
“Melalui Jaksa Garda Desa, kami ingin desa tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku utama pembangunan ekonomi nasional dari tingkat bawah,” tegas Menteri Yandri.
Lanjut dia, program ini juga menjadi bagian dari penjabaran visi nasional Asta Cita Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan desa sebagai basis kemandirian ekonomi.
"Dengan kegiatan ini, Kabupaten Tangerang kembali menunjukkan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan berbasis desa, sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berdaulat pangan," ujarnya. (red)
Lebak, lensafokus.id - Terakhir Kabupaten Lebak memperoleh Piala Adipura pada Tahun 2019 di era Kepemimpinan Ibu Hj. Iti Octavia Jayabaya -H. Ade Sumardi yang pada saat itu Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla kepada Iti Octavia Jayabaya di hari terakhir jabatannya sebagai Bupati Lebak periode 2014-2019. Namun Setelah 6 Tahun Absen dari Piala Adipura. Kini di Era Kepemimpinan Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya – Amir Hamzah optimis program Hegar dapat membuahkan hasil dan memperoleh Piala Adipura.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak, Iwan Sutikno bahwa gerakan masif dalam penanganan sampah dan kebersihan di wilayah Kabupaten Lebak bisa membuahkan hasil yang optimis. Piala Adipura dapat diraih, pada Rabu (25/06/2025).
“Kesempatan tidak akan datang dua kali, dan tentunya gerakan masif yang di dukung semua unsur bisa mewujudkan Lebak Hegar dan kebersihan harus menjadi budaya di wilayah Kabupaten Lebak,” ujarnya.
Disisi lain, Khaerudin, S.Pd, Camat Cibeber menyampaikan bahwa ini langkah kemajuan dari Wewengkon Citorek menuju Kabupaten Lebak untuk menjadi pilot project dalam menjaga lingkungan dan kebersihan.
“Kolaborasi ini menjadi point penting untuk kemajuan kedepannya. Dukungan dari semuanya, kita harus menjadikan Wewengkon Citorek menjadi Lebak Hegar, Lebak yang bersih dan mampu menjadikan sampah menjadi nilai ekonomi,” ujarnya.
Belia Hasbi Jayabaya, mengajak masyarakat dalam kegiatan susur sungai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kita gerakan untuk sadar lingkungan, dan budaya Hegar untuk wujudkan lingkungan yang bersih, asri, dan Ruhay.
“Insyaallah kita optimis, dari mulai terkecil sadar dalam menjaga lingkungan dan sadar memilah sampah untuk menjadi nilai ekonomi. Selain itu dampak positif nya kita optimis bisa raih Piala Adipura kembali. Ayo kita masukan dan gelorakan gerakan sadar masyarakat dalam memilah sampah dan menjadikan sampah nilai ekonomi,” pungkasnya. (Cecep)
Tangerang, lensafokus.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 serta Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan pada Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan Masa Bakti 2025-2029. Acara tersebut digelar di Pendopo Bupati Tangerang, Ki Samaun Kota Tangerang, Selasa (24/6/25).
Pada kesempatan tersebut, Sekda Soma Atmaja mengatakan agenda ini merupakan momentum penting bagi Ketua dan Pengurus DWP untuk menyusun perencanaan strategis organisasi untuk mendukung peran perempuan dalam pembangunan daerah. Dia juga mengucapkan selamat kepada ketua dan jajaran pengurus DWP dinas, badan, kantor, dan kecamatan yang baru saja dikukuhkan.
"Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh keikhlasan, demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggotanya.
Dharma Wanita Persatuan memiliki posisi strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah," ujar Soma
Lanjut dia, program-program pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh DWP sejatinya telah menjadi kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap musda yang dilakukan bisa menghasilkan program dan kegiatan yang selaras dan sinergis dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.
"Melalui Musda diharapkan langkah-langkah organisasi ke depan, dapat selaras dan sinergis dengan program pembangunan Pemerintah Daerah. DWP Kabupaten Tangerang harus mampu beradaptasi, berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan peran perempuan dalam keluarga serta memberdayakan masyarakat secara luas," harapnya
Dia juga mengajak seluruh jajaran DWP Kabupaten Tangerang, untuk terus memperkuat organisasinya agar dapat terus memberi manfaat, bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua DWP Kab. Tangerang, Dewi Soma Atmaja mengatakan bahwa Musda dan pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP secara serentak ini bertujuan agar visi dan misi DWP segera bisa dilaksanakan oleh seluruh pengurus DWP baik di dinas, instansi, maupun di kecamatan-kecamatan.
"Acara ini untuk selain untuk memperkuat kelembagaan, juga agar visi dan misi DWP Kabupaten Tangerang yang sejalan dengan pemerintah daerah segara dapat dilaksanakan," ujarnya. (Red)