TANGERANG, lensafokus.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang mengambil langkah proaktif untuk memperkuat keamanan siber dan melindungi aset domain strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang. Upaya ini diwujudkan melalui Sosialisasi Sistem Informasi Dashboard Kebocoran Data terhadap Aset Domain Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Kegiatan ini dinilai krusial untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data yang dikelola oleh perangkat daerah, mengingat ancaman kejahatan siber yang terus meningkat.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi, Diskominfo Kabupaten Tangerang, Yunita Nurlaila, menjelaskan bahwa sosialisasi ini dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami ingin memastikan setiap OPD tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga kemampuan praktis dalam mendeteksi dan menindaklanjuti secara cepat potensi-potensi kebocoran data yang menyasar aset domain pemerintah daerah," tegas Yunita.
Dalam acara tersebut, Sistem Informasi Dashboard Kebocoran Data diperkenalkan sebagai alat bantu utama yang memungkinkan pemantauan secara real-time dan analitis terhadap kerentanan serta indikasi kebocoran data pada domain-domain resmi pemerintah.
Para peserta sosialisasi dibekali pengetahuan komprehensif mengenai cara kerja dashboard, tata cara identifikasi pola anomali, serta Prosedur Standar Operasional (SOP) penanganan insiden siber.
"Melalui pengenalan dashboard ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat dan kesadaran bersama bahwa keamanan informasi adalah tanggung jawab kolektif. Tujuannya jelas, yaitu menjaga integritas layanan digital daerah dan melindungi data publik dari pihak yang tidak bertanggung jawab," tambah Yuni.
Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi dalam menghadapi tantangan keamanan siber di era digital, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat. (Red)
Lebak, lensafokus.id – Program Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Banten Tahun 2025, yang diatur melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2025, kini mulai menuai sorotan. Pergub tersebut merupakan perubahan atas Pergub Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten, yang menekankan penyaluran dana untuk program-program prioritas seperti percepatan penurunan stunting, penguatan BUMDes, digitalisasi, serta dukungan kegiatan PKK dan Posyandu.
Namun, di tengah tujuan mulia tersebut, muncul dugaan penyimpangan pada salah satu kegiatan Banprov di Desa Cileles, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Pasalnya, pembangunan paving block yang dibiayai dari dana Banprov tahun 2025 dengan nilai Rp43,5 juta dan volume 2 x 97,5 meter, diduga dikerjakan asal jadi.

Menurut Adnan, aktivis Badak Banten Perjuangan, hasil investigasi di lapangan menunjukkan bahwa proyek paving block di Kampung Balebungkus RT 001/RW 003 tidak memenuhi standar pekerjaan.
“Pemasangan paving block-nya tidak menggunakan kuncian seperti bata merah atau kasting di pinggir jalan. Kalau dihitung dari volume dan material, anggarannya tidak sampai 15 juta, tapi tertulis Rp43,5 juta,” ujar Adnan kepada wartawan, Jumat (18/10/2025).
Selain di Desa Cileles, proyek serupa juga ditemukan di Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar. Menurut Ardi, Kasi Ekbang setempat, kegiatan Banprov di kampung Cibeurum RT 002 juga berupa pembangunan paving block senilai Rp43 juta dengan volume 150 M².
“Lokasinya memang dari Banprov juga, sama nilainya Rp43 juta,” kata Ardi.
Adnan menambahkan, bahwa arah penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) seharusnya sesuai dengan prioritas yang tertua dalam Pergub Banten Nomor 13 Tahun 2025, seperti penurunan stunting, pembuatan jamban keluarga, bantuan operasional PKK dan Posyandu, serta penyertaan modal BUMDes.
“Kalau dipakai untuk paving block yang diduga dikerjakan asal-asalan, tentu ini keluar dari semangat Banprov yang sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Dodi, pelaksana kegiatan di lapangan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, enggan banyak berkomentar. Ia berdalih tidak mengetahui secara rinci karena bukan merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
“Saya bukan TPK, soalnya dalam juknis tidak ada TPK. Jadi kurang apal soal teknisnya,” ujar Dodi singkat.
Di sisi lain, Kepala Desa Cileles, Restu, saat dihubungi terpisah, mengaku belum mengetahui secara rinci soal kondisi proyek tersebut.
“Terima kasih atas informasinya. Terkait pembangunan paving block itu saya belum dapat laporan dari Ketua BPD, karena saya memang mempercayakan pelaksanaannya kepada beliau,” ungkap Restu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Banten maupun Inspektorat Kabupaten Lebak terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan Banprov tersebut. (Cecep)
Kota Tangerang, lensafokus.id — Hari Jumat dikenal sebagai hari paling utama dalam Islam, penuh keberkahan dan menjadi momen istimewa untuk memperbanyak amal kebaikan. Dalam semangat tersebut, keluarga besar Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dari DPD Provinsi Banten dan DPC Kota Tangerang kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk "Jumat Berkah".
Kegiatan ini berlangsung di depan Kantor DPD GWI yang berlokasi di Jalan Veteran, Kota Tangerang. Puluhan nasi kotak dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur atas rezeki yang telah dikumpulkan oleh para anggota GWI.
Warga yang menerima bantuan tampak antusias dan bersyukur, menyampaikan ucapan terima kasih serta doa kepada para relawan yang terlibat. Aksi ini bukan hanya sekadar berbagi makanan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara wartawan dan masyarakat.

Sekretaris DPD GWI Provinsi Banten, Suhardiman, menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah ini merupakan agenda rutin yang diinisiasi oleh GWI sebagai wujud nyata kepedulian sosial.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat berbagi dan memperkuat solidaritas antara anggota GWI serta masyarakat sekitar,” ujar Suhardiman dalam keterangan resminya.
Hardiman juga menambahkan pesan inspiratif, bahwa Jumat memang hari terbaik untuk berbuat baik, namun kebaikan tidak perlu menunggu hari tertentu untuk dilakukan.
Senada dengan itu, Ketua DPC GWI Kota Tangerang, M. Aqil Bahri, menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara konsisten setiap hari Jumat.
“Berbagi adalah bentuk syukur atas nikmat yang kita terima. Kami memulainya dari lingkungan terdekat, dengan harapan benih kebaikan ini tumbuh menjadi keberkahan bagi semua,” ungkap Aqil Bahri.
Dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kemanusiaan, GWI Banten dan Tangerang menunjukkan bahwa profesi wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan sosial yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (Red)
Tangerang, lensafokus.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengajak seluruh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Pengurus LPTQ Kabupaten Tangerang yang baru dilantik untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat religius, sejahtera, dan berakhlakul karimah.
Hal itu disampaikan Bupati Maesyal saat melantik Pengurus Baznas Kabupaten Tangerang dan Pengurus LPTQ Kabupaten Tangerang Periode 2025-2030 di Aula Masjid Al-Amjad, Jum'at (17/10/25).
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan acara pelantikan tersebut merupakan momen penting bagi kehidupan keagamaan di Kabupaten Tangerang. Baznas dan LPTQ memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang religius, berdaya, dan sejahtera.
"Baznas memegang amanah besar dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen ibadah sekaligus kekuatan ekonomi umat. Sementara LPTQ menjadi garda terdepan dalam membina generasi Qurani, menanamkan nilai moral, serta memperkuat karakter spiritual masyarakat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pengurus Baznas dan LPTQ periode sebelumnya atas dedikasi serta kontribusinya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Baznas Kabupaten Tangerang telah mengelola dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) hingga mencapai sekitar Rp11,2 miliar. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang luar biasa ini. LPTQ juga turut berperan atas diraihnya juara umum MTQ empat kali berturut-turut. Saya berharap pengurus baru dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian tersebut,” ungkap Bupati.
Menurut dia, Baznas sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program keagamaan dan sosial kemasyarakatan, terutamanya pada kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai APBD, seperti program bedah rumah, bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM kecil, hingga pemberian beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Baznas hadir membantu masyarakat pedesaan, membantu para Yatim duhafa janda lanjut usia, dan memberikan beasiswa bagi ratusan pelajar SD dan SMP. Tujuannya sederhana jangan sampai ada anak Kabupaten Tangerang yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya,” tandasnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa sumber dana zakat yang dikelola Baznas sebagian besar berasal dari ASN Kabupaten Tangerang, dengan rata-rata pengumpulan mencapai Rp900 juta hingga Rp1,2 miliar perbulan. Untuk itu, pihaknya juga akan mendorong pengumpulan zakat juga dapat diperluas ke perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha besar di wilayah Kabupaten Tangerang ke depannya.
“Ekspansi ke dunia usaha sangat penting agar manfaat zakat semakin luas dan distribusinya semakin berkeadilan. Zakat ini bukan hanya soal kewajiban, tapi juga bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kita terhadap sesama,” tambahnya.
Selain dia juga menegaskan, peran penting LPTQ dalam pembinaan dan pengembangan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di masyarakat.
Selama empat tahun berturut-turut, Kabupaten Tangerang menjadi juara MTQ tingkat Provinsi Banten. Ini tidak lepas dari peran LPTQ yang terus membina kafilah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Pembinaan ini bukan hanya untuk lomba, tapi juga membiasakan masyarakat agar gemar membaca dan memahami Alquran.
“Saya ucapkan selamat bertugas kepada pengurus yang baru. Teruskan pengabdian ini dengan semangat ikhlas, transparan, dan profesional. Kepada pengurus lama, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya selama ini. Semoga semua amal baiknya mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT,” pungkas Bupati.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Baznas Provinsi Banten Prof. Sibli, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, camat, tokoh agama, serta para pengurus LPTQ dan Baznas Kabupaten Tangerang. (Red)
Serang, lensafokus.id - Provinsi Banten resmi ditetapkan oleh PWI Pusat sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang akan digelar pada 6 - 9 Februari 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting bagi Banten, yang dipercaya menjadi pusat peringatan nasional insan pers tahun depan.
Penetapan tersebut berawal dari surat resmi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kepada Pemerintah Provinsi Banten, dengan nomor surat 027/PWI-P/LXIXX/IX/2025 tertanggal 17 September 2025, terkait rencana pelaksanaan dan penetapan tuan rumah HPN 2026.
Menindaklanjuti surat tersebut, Pemerintah Provinsi Banten memberikan jawaban resmi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Banten, yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni. Surat balasan dengan nomor B 500-12/1624 Diskominfo SP/2025 itu berisi pernyataan kesediaan dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan HPN 2026 di Banten.
Penyerahan surat balasan Pemprov Banten secara resmi dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten, Arif Agus Rakhman, kepada Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang pada Jumat, (17/10/25). Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata Pemerintah Provinsi Banten untuk menjadi tuan rumah HPN 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Arif Agus Rakhman menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten siap berkolaborasi dengan PWI Pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan HPN berjalan sukses dan berkesan.
“Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Kominfo, menyambut baik dan siap mendukung penuh pelaksanaan HPN 2026. Kami akan menyiapkan segala kebutuhan agar acara HPN ini berjalan lancar dan memberi manfaat luas, baik bagi insan pers maupun masyarakat Banten,” ujar Arif.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sakedang, mengungkapkan apresiasi terima kasih setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Banten atas kesediaan dan komitmen yang ditunjukkan dalam menyambut pelaksanaan HPN tahun depan.
“Kami dari PWI Pusat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Gubernur Banten Andra Soni atas dukungannya. Keputusan ini menandai awal kolaborasi besar antara insan pers nasional dan pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan HPN yang berkesan di Banten,” ucap Zulmansyah didampingi Ketua PWI Banten Rian Nopandra.
Dengan ditetapkannya Banten sebagai tuan rumah, seluruh rangkaian kegiatan HPN 2026 akan dipusatkan di wilayah Provinsi Banten, mulai dari seminar nasional, pameran pers, hingga puncak peringatan Hari Pers Nasional yang rencananya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.
Momentum ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi daerah sekaligus memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan HPN juga diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, pariwisata, dan UMKM lokal.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh komponen pers, Provinsi Banten siap menjadi tuan rumah yang ramah, berkesan, dan sukses dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional 2026. (Cecep)
Lebak, lensafokus.i - Kabupaten Lebak melalui BPBD setempat mengaku tidak memiliki anggaran khusus penanggulangan bencana, jika saat ini terjadi bencana. Padahal, kabupaten Lebak yang memiliki 28 kecamatan dan memiliki wilayah terluas di Provinsi Banten, merupakan wilayah rawan bencana. Hal tersebut disampaikan Febby Rizky Pratama, kepala Pelaksana BPBD Lebak, kepada lensafokus.id di ruang kerjanya, Kamis (17/10/2025).
Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di Banten yang terbilang rawan terjadinya bencana seperti longsor dan banjir. Pemerintah Daerah pun berkata dia, selalu aktif dalam memonitor kondisi cuaca.

Menurut Febby, di struktur APBD 2025 anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp3 miliar sudah habis untuk belanja beras dan bantuan kebencanaan lainnya. Biaya Tak Terduga (BTT) yang besarnya mencapai Rp9 miliar peruntukannya bukan haya untuk kebencanaan, melainkan untuk yang lainnya, seperti kesehatan dan kedaruratan lainnya.
Jadi anggaran Kebencanaan Rp3 miliar sudah terpakai semua, sehingga jika terjadi bencana kita hanya bisa melakukan bantuan mitigasi dan tekhnis kebencanaan saja,” ujarnya.
Lanjut dia, untuk bantuan sembako dan yang lainnya, untuk saat ini tidak bisa diberikan jika terjadi bencana.
“Kami berharap Kabupaten Lebak tidak terjadi bencana besar, karena kami bingung tidak mempunyai anggaran bantuan penanggulangan,” papar dia.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Eka Darmana Putra menyatakan, jika stok logistik bantuan kebencanaan sudah mulai menipis yang dikelola Dinsos Lebak. Namun demikian, untuk kebencanaan, Dinsos selalu siap siaga.
Walaupun stok bantuan logistik sudah menipis, namun hingga kini kita masih bisa dan terus melakukan intervensi terhadap kejadian bencana yang terjadi,” tuturnya.
Kata Eka, Dinsos berbeda dengan BPBD, karena BPBD sifatnya hanya mitigasi kebencanaan dan menyampaikan jika terjadi bencana. Sehingga wajar jika stok bantuan logistik kebencanaan di BPBD terbatas.
Mudah-mudahnya tidak ada bencana yang sifatnya komunal di Lebak,” ucap Eka.(Cecep)