TANGERANG, lensafokus.id - Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas Pjs Desa Cipaeh, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang akan prioritaskan bidang kesehatan dan pendidikan.

TANGERANG, lensafokus.id - Wakapolresta Tangerang AKBP Komarudin mengumpulkan seluruh calon kepala desa (kades) dari dua kecamatan yakni Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Pasar Kemis. Para calon kades itu dikumpulkan di Aula Lavon Perumahan Suvarna Sutera, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Kamis (24/10/2019).

TANGERANG, lensafokus.id - Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat, saat ini 8.000 orang di Kabupaten Tangerang terinveksi kuman Mycobacterium Tuberculosa (TBC) dan sedang dalam masa mengobatan. Dalam acara workshop Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Hotel Ibis, Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (24/10/2019). Para Dokter yang hadir dalam acara, diminta bisa memberikan pengobatan penderita TBC sesuai standar Internasional.

TANGERANG, lensafokus.id - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, menilai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh para bakal calon kades gagal dan simpatisannya, hanya berdasarkan asumsi opini, karena tidak ada bukti-bukti yang jelas terkait profesionalisme lembaga ICD.

TANGERANG, lensafokus.id - Plh. Kapolres Kota Tangerang, AKBP Komarudin menegaskan, tidak akan segan-segan menindak para oknum yang akan mencoba mengganggu tahapan-tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang. Hal itu disampaikan setelah para bakal calon (Balon) Kades yang tidak lolos tes tertulis dan pengetahuan dasar, kembali berunjukrasa bersama simpatisannya, di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Kamis (24/10/2019).

“Saya pastikan, bahwa siapa saja yang mencoba menghalangi proses jalannya demokrasi Pilkades akan kita proses. Saya pastikan. Saya jaminkan proses hukum akan ditegakan,” tegas Plh. Kapolresta Tangerang, AKBP Komarudin kepada Wartawan.

Menurut Komarudin, aksi unjuk rasa dengan jumlah massa besar tidak menentukan bahwa aspirasi akan tersampaikan. Kata dia, kesuksesan penyampaian aspirasi dilihat dari jumlah massa itu merupakan gaya lama. Pihaknya menegaskan, Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka dia mengimbau bagi siapapun Balon Kades yang merasa dirugikan dalam kontestasi Pilkades, dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Namun harus berdasarkan bukti-bukti yang jelas.

“Hak menyampaikan pendapat itu memang diatur dalam undang-undang, hak setiap warga negara boleh-boleh saja. Namun segala sesuatunya harus dipertimbangan, sekiranya jika ada cara yang lebih baik, itu cara yang harus ditempuh. Kami menyarankan kepada saudara-saudara yang merasa diperlakukan tidak adil dalam kontestasi Pilkades ini, silahkan saja tempuh jalur hukum, kalau ada terkaitan dengan hukum,” tandasnya.

Komarudin mengaku prihatin dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para Balon Kades gagal beserta simpatisannya. Pasalnya, pengerahan massa bisa menyita waktu masyarakat yang sedang beraktivitas.

“Sekarang eranya kan sudah terbuka. Para Balon (Kades) bisa menggunakan para pakar atau penasehat hukum untuk mendampingi. Kalau merasa tidak puas dengan keputusan hukum, jadi salurannya terbuka lebar kok. Kasian masyarakat kita yang mungkin seharusnya ada aktivitas pekerjaan, malah harus rame-rame ke sini,” tukasnya.

Sementara itu, Balon Kades Lontar, Kecamatan Kemiri yang tidak lolos, Rudi Amriadi mengatakan, dia yang mewakili para peserta demonstrasi meminta haknya sebagai rakyat kepada DPRD Kabupaten Tangerang. Menurutnya, DPRD kurang cepat merespon permintaan para pengunjukrasa. Pasalnya, saat pertama hearing pada Senin (14/10), peserta aksi meminta lembaga independen Institute For Community Development (ICD) dihadirkan, untuk memberikan penjelasan kepada para Balon Kades yang gagal.

“Kami hanya meminta hak kami, selaku masyarakat biasa kepada bapaknya wakil rakyat (DPRD). Yang kami sayangkan ini, dari bapak kami selaku wakil rakyat, ini responnya kurang cepat tanggap, karena sewaktu awal kami di forum ini, Ketua DPRD menjanjikan secepatnya akan memberikan solusi dan paling lambat Kamis, Tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban atau pemberitahuan,” ucap Rudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi Demokrat, Aditya Wijaya mengatakan, pihaknya sudah merekomendasikan permintaan para peserta aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang. Namun dia meminta agar peserta aksi bersabar menunggu.

“Mereka ini meminta menghadirkan lembaga ICD, ya nanti kita tunggu dulu jawaban dari Bupati Tangerang. Direkomendasikan sudah, nanti mereka melayangkan surat. Setelah hasil surat itu ada, baru kita akan tentukan,” pungkasnya. (Mad Sutisna)

TANGERANG, lensafokus.id - Pelaksana Harian (Plh) Kapolresta Tangerang AKBP Komarudin memaparkan pola pengamanan pada perhelatan Pemilhan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Tangerang yang akan digelar pada 1 Desember 2019 mendatang.

KELAPA DUA, lensafokus.id - Ulama dan Umaro Kabupaten Tangerang sangat harmonis, hal tersebut tercermin dari pertemuan ulama dan umaro dalam rangka sinergitas serta langkah strategis dalam mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Tangerang, Rabu, (23/10/2019).

SOLEAR, lensafokus.id - Bupati Tangerang A Zaki Iskandar resmi menutup Liga Santri Nasional (LSN) Region Banten tahun 2019, di Stadion Mini Solear, Kabupaten Tangerang, Rabu (23/10/2019).

TIGARAKSA, lensafokus.id - Sebabyak 150 pondok pesantren Penerima Manfaat Bantuan Program Sanitasi Berbasis Pesantren (Sanitren) di Kabupaten Tangerang Tahun 2019. Bantuan tersebut di serahkan langsung Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang, Rabu (23/10/2019).

TANGERANG, lensafokus.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang Kholid Ismail memuji kinerja Polresta Tangerang dan jajarannya serta Kodim 0510/Tigaraksa yang telah sukses dalam pengamanan Pemilu 2019.