Kota Tangerang, lensafokus.id – Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyoroti persoalan pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai masih terlalu tersentralisasi, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pola pembangunan seperti ini justru menimbulkan beban besar dan memperlambat penyelesaian masalah di lapangan.

Arief menegaskan, Dinas Pendidikan seharusnya diberi kewenangan penuh dalam pembangunan maupun perbaikan sarana prasarana sekolah sesuai kebutuhan teknis. Dengan kewenangan tersebut, ia optimistis persoalan klasik terkait fasilitas pendidikan bisa lebih cepat ditangani.

“Pembangunan gedung perlu dievaluasi kembali. Membangun rumah sakit tentu berbeda dengan membangun hotel atau rumah biasa karena ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan sekolah. Karena itu, kami mendorong adanya perubahan struktur organisasi (SOTK) agar pembangunan tidak lagi tersentralisasi,” ujar Arief di ruang kerjanya, Senin (8/9/2025).

Dalam pembahasan bersama pihak eksekutif, kata Arief, Dinas Pendidikan telah menyatakan kesiapan membentuk bidang baru yang khusus menangani sarana dan prasarana. Bidang tersebut nantinya akan mengurus pembangunan hingga pemeliharaan sekolah secara lebih terarah.

“Kalau dimasukkan ke bidang eksisting, khawatir tidak fokus. Dengan adanya bidang baru, konsentrasinya jelas. Misalnya ada sekolah rusak, ya Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab penuh,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten, terutama dengan latar belakang teknik sipil, agar pembangunan sesuai standar dan tepat guna.

“Saya pernah jadi manajer proyek. Seringkali kalau user dan pelaksana tidak sinkron, output bermasalah. Dengan perubahan SOTK ini, diharapkan gap itu bisa dikurangi,” tegasnya.

DPRD Kota Tangerang berharap langkah ini mampu mempercepat perbaikan sarana pendidikan yang sudah lama terbengkalai. Arief mencontohkan masih banyak sekolah yang dibangun puluhan tahun lalu dan kini kondisinya mendesak untuk segera diperbaiki.

Selain sektor pendidikan, Arief juga mengingatkan agar konsep desentralisasi diterapkan pada pembangunan fasilitas kesehatan. Rumah sakit, menurutnya, merupakan infrastruktur vital yang membutuhkan perencanaan matang, bukan sekadar mengikuti pola pembangunan umum.

“Prinsipnya sederhana, jangan samakan pembangunan rumah sakit atau sekolah dengan gedung biasa. Ini menyangkut pelayanan publik langsung, jadi harus lebih presisi,” pungkasnya. (Sumarna)