Print this page

Skandal Penerbitan NOP Ganda di Tangerang: Bapenda Disorot, Kuasa Hukum dan LSM Desak Investigasi Menyeluruh

TANGERANG, lensafokus.id — Dugaan skandal penerbitan Nomor Objek Pajak (NOP) baru di atas lahan yang sama oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang memicu keresahan di tengah masyarakat. Kasus ini mencuat setelah adanya penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-P2) ganda di Jalan Cikuya, RT 001/001, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data yang dihimpun, obyek lahan tersebut sejak tahun 1995–1996 terdaftar secara sah dalam SPPT-P2 atas nama Sarnata Bin Astria dengan NOP: 36.19.012.002.006.0046.0. Namun, pada tahun 2021, Bapenda menerbitkan NOP baru dengan nomor 36.19.012.002.006.1023.0 atas nama Syirin Syafrudin alias Syirin Syaperudin di atas bidang tanah yang sama.

Pihak ahli waris dari Kirom bin Sarnata bin Astira mengaku selalu taat menunaikan kewajiban pembayaran pajak hingga tahun 2021. Kejanggalan mulai dirasakan pada tahun 2022 ketika objek tersebut mendadak diblokir, meski sempat dapat dibuka kembali untuk melakukan pembayaran. Puncaknya pada tahun 2023, pemblokiran kembali dilakukan secara sepihak hingga ahli waris tidak dapat lagi melakukan pembayaran pajak.

IMG 20261116 WA0017

Yang lebih disayangkan, pihak ahli waris sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan tertulis, baik terkait penerbitan NOP baru maupun ihwal pemblokiran NOP milik mereka.

Menghadapi persoalan ini, Kirom DKK secara resmi menunjuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Adil dan Sejahtera Perjuangan (YLBH Ras Perjuangan) sebagai kuasa hukum. Melalui kuasa hukumnya, para ahli waris telah melayangkan surat resmi kepada Bapenda Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan rinci mengenai dasar penerbitan NOP baru serta mekanisme pemblokiran sepihak tersebut.

Kuasa hukum ahli waris, Roynal Christian Pasaribu, A.Md., SE., SH., MH., menegaskan bahwa pokok permasalahan ini telah melampaui ranah sengketa perdata biasa.

"Persoalan ini bukan sekadar retribusi pembayaran PBB, melainkan adanya indikasi kuat tindak pidana pemalsuan dokumen atas terbitnya NOP baru di atas lahan milik klien kami," ujar Roynal, Jumat (14/11/2026).

Roynal menyayangkan sikap Bapenda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya mengedepankan integritas dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, bukan justru mencederainya.

"Penerbitan NOP baru tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus melalui proses integrasi, pemetaan, dan penelitian yang ketat melalui mekanisme panjang. Ini aneh tapi nyata, ada dugaan kuat keterlibatan oknum mulai dari tingkat desa hingga Bapenda," tandasnya.

Ia memastikan pihaknya akan membawa kasus ini ke ranah hukum demi mendapatkan kepastian hukum apabila tidak ada respons tegas dari instansi terkait.

Kritik tajam juga datang dari kalangan penggiat sosial. Ketua Umum LSM Lembutan, Unding, menyatakan akan segera menyurati Bapenda dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan mengusut tuntas perkara ini.

"Ini murni perbuatan disengaja oleh oknum tertentu yang memanfaatkan wewenang dan jabatan untuk meraup keuntungan pribadi, sementara masyarakat dijadikan korban," tegas Unding.

Kasus ini kini menjadi sorotan luas dari kalangan praktisi hukum, aktivis, hingga tokoh masyarakat setempat. Publik mendesak APH untuk segera melakukan penyelidikan mendalam agar kasus serupa tidak kembali terulang di wilayah lain Kabupaten Tangerang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bapenda Kabupaten Tangerang belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Bapenda dan instansi terkait untuk memberikan hak jawab maupun klarifikasi resmi demi berimbangnya pemberitaan. (Tim)

Rate this item
(0 votes)