TANGERANG, lensafokus.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan strategi penanganan sampah rumah tangga dalam perencanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Dua gagasan utama yang mencuat adalah pembangunan "Halte Sampah" dan pembentukan Bank Sampah Induk.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, ST., M.Si, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbatas bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang di Gedung DPRD, Rabu (18/11/2026).
Erwin menjelaskan, selama ini penanganan sampah liar di pinggir jalan masih bersifat reaktif, yakni menunggu sampah menumpuk lalu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Cara tersebut dinilai kurang efektif dan merusak estetika wilayah.
"Tadi timbul gagasan untuk membuat halte sampah. Jika biasanya ada plang "Dilarang buang sampah di sini" justru dengan halte sampah ini kita fasilitasi dengan tulisan "silakan buang sampah di sini " pada jam tertentu. Di luar jam yang ditentukan, baru kita terapkan penegakan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendisiplinkan masyarakat," ujar Erwin.
Sesuai arahan Ketua Komisi IV, program ini akan diawali sebagai proyek percontohan (pilot project) pada tahun 2027 di empat hingga lima titik yang selama ini kerap menjadi lokasi pembuangan sampah liar. Terkait teknis pelaksanaan, halte sampah tersebut direncanakan menggunakan sebagian badan jalan dengan dimensi sekitar 2 x 4 meter.
"Untuk tahap percobaan awal, saya menyarankan agar difokuskan di sekitar wilayah Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang terlebih dahulu supaya pengawasannya lebih mudah dan bisa diukur efektivitasnya," tambahnya.
Selain halte sampah, RDP tersebut juga membahas penguatan bank sampah yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat perumahan maupun kampung. Erwin menyoroti kendala klasik yang kerap dihadapi warga, yakni rendahnya harga beli sampah pilahan dari para pengepul yang membuat semangat masyarakat menurun.
Sebagai solusi, Pemkab Tangerang menggagas pembentukan Bank Sampah Induk yang dikelola pemerintah daerah.
"Nantinya setiap bulan Pemda akan merilis standar harga pembelian sampah, misalnya kardus Rp1.000 per kilogram atau botol plastik Rp1.500 per kilogram. Jika ada pengepul swasta yang berani menawar lebih tinggi, masyarakat bebas memilih menjual ke mana. Dengan begitu, harga tetap terjaga dan masyarakat semakin termotivasi memilah sampah," jelas Erwin.
RDP terbatas perencanaan RAPBD 2027 ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang Ustur Ubadi, S.Pd.I, serta anggota Komisi IV lainnya yakni Thonthowi Jauhari, S.H., Ahmad Baequni, S.A.P., dan Fajrul Fallah, S.Sos.. Hadir pula jajaran perangkat daerah terkait, meliputi Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang. (Mala)