Tangerang, lensafokus.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Tangerang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang hari ini. Audiensi ini tak hanya membahas potensi sektor kelautan, tetapi juga jadi ajang kritik tajam HMNI terhadap pelaksanaan Program Kegiatan Prioritas (Pokir) yang dinilai tak memihak nelayan.
Ketua HMNI Kabupaten Tangerang, Muhamad Jembar, mengatakan pertemuan ini adalah tindak lanjut dari surat apresiasi HMNI sebelumnya kepada DPRD. Tujuannya jelas, untuk memperkuat sinergi antara nelayan dan legislatif demi kesejahteraan serta pemberdayaan mereka.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan legislatif terhadap nelayan. Lewat pertemuan ini, kami ingin menyampaikan berbagai aspirasi dan potensi besar di sektor kelautan yang belum digarap optimal," ujar Jembar.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, menyambut baik inisiatif HMNI. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang pro-nelayan. "Potensi perikanan di Kabupaten Tangerang sangat besar dan harus dikelola secara berkelanjutan, tentu dengan fokus pada kesejahteraan," jelas Amud.
Dalam audiensi ini, HMNI juga memaparkan beberapa program usulan, seperti pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pendampingan koperasi perikanan, hingga penguatan infrastruktur pelabuhan rakyat. Harapannya, program ini bisa meningkatkan taraf hidup nelayan dan memajukan sektor perikanan.
Namun, suasana audiensi sempat memanas ketika HMNI melayangkan kritik pedas terhadap pelaksanaan Pokir. Menurut HMNI, alokasi anggaran Pokir selama ini justru lebih banyak mengalir ke kantong pengusaha kontraktor dan kelompok konstituen tertentu, bukan pada kebutuhan riil masyarakat seperti bantuan sosial, nelayan, atau sektor pendidikan.
Mohamad Jembar tak segan-segan mengungkapkan kekhawatirannya akan minimnya transparansi dalam pelaksanaan Pokir. Ia mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
"Pokir harus dijalankan dengan transparan dan adil. Jika tak ada perubahan, kami siap membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum dan lembaga anti-korupsi!" tegas Jembar, menunjukkan keseriusan HMNI.
Audiensi dan kritik yang disampaikan hari ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju perbaikan tata kelola anggaran publik. HMNI Kabupaten Tangerang berharap ini akan menjadi titik awal pemberdayaan masyarakat nelayan dan sektor perikanan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. (Rm)