Lebak, lensafokus.id – Kerusakan jalan yang semakin parah dan dipenuhi lubang di Desa Cilangkap, Kabupaten Lebak, memicu gelombang keluhan warga. Akses utama desa yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas masyarakat kini justru berubah menjadi ancaman keselamatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Cilangkap, Aruji, akhirnya angkat bicara dengan nada tegas dan penuh kekecewaan.
> “Bagaimana mau membangun jalan, anggaran sudah dipotong untuk Koperasi Desa semua. Tahun ini serentak pembangunan Kopdes, dan anggarannya diambil dari Dana Desa,” ujar Aruji kepada wartawan Lensafokus, Senin (23/02/2026).
Aruji yang menjabat sejak tahun 2021 hingga 2026 mengaku sudah berulang kali mengajukan proposal perbaikan jalan, bahkan hampir setiap tahun. Namun hingga kini, realisasi sepenuhnya bergantung pada Pemda maupun Pemerintah Provinsi Banten—yang faktanya belum juga turun tangan.
“Kami sudah sering mengajukan, tapi realisasi tergantung Pemda atau provinsi. Sampai hari ini belum juga ada,” tegasnya.
Ia menilai, jika pembangunan infrastruktur jalan hanya mengandalkan Dana Desa, maka persoalan tidak akan pernah selesai. Dampaknya bukan hanya keluhan warga, tetapi juga potensi kecelakaan lalu lintas yang serius.
“Yang kami khawatirkan itu kecelakaan. Bisa menyebabkan warga kami cacat permanen, bahkan kematian,” imbuh Aruji.
Lebih jauh, Aruji membeberkan fakta yang dinilai memberatkan desa. Menurutnya, Dana Desa selama bertahun-tahun mengalami pemotongan signifikan untuk pembayaran Koperasi Desa Merah Putih.
“Selama Dana Desa dipotong untuk koperasi, tidak akan bisa bangun jalan. Selama kurang lebih enam tahun dipotong langsung sekitar Rp650 juta,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Desa Cilangkap seharusnya menerima Dana Desa sekitar Rp985 juta per tahun, namun setelah pemotongan Rp650 juta, sisa anggaran dinilai tidak mencukupi untuk pembangunan jalan maupun penanganan gedung kantor desa yang roboh.
“Turunnya anggaran ke mana, saya tidak tahu. Mungkin ke Agrinas dulu untuk pembangunan Kopdes. Nilai pembangunan gerai Koperasi Desa disebut mencapai Rp1,6 miliar, bahkan total program bisa sampai Rp3 miliar, termasuk kendaraan dan permodalan,” bebernya.
Menurut Aruji, setelah seluruh pemotongan tersebut, desa hanya menerima sekitar Rp300 juta lebih, jumlah yang dinilainya mustahil mencukupi kebutuhan infrastruktur dasar.
Dalam pernyataannya, Aruji juga menyinggung penghargaan yang diterima Andra Soni sebagai gubernur peduli infrastruktur desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra Soni).
“Sepertinya belum layak mendapatkan penghargaan itu, karena sepenuhnya belum dirasakan oleh sejumlah desa, terutama di Kabupaten Lebak,” sindirnya tajam.
Kondisi ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat Desa Cilangkap sebagai warga negara yang memiliki hak atas pembangunan dan keselamatan. Harapan agar para pejabat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatan masih menjadi angan-angan. (Mala)