Print this page

Proyek Pemeliharaan Kantor BKAD Lebak Disorot, Diduga Dikerjakan Asal-asalan dan Tanpa Transparansi

Lebak, lensafokus.id — Proyek pemeliharaan Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan tajam dari aktivis. Pekerjaan yang seharusnya bertujuan memperbaiki fasilitas pelayanan publik tersebut diduga dilakukan secara asal-asalan dan minim transparansi dalam penggunaan anggaran.

Salah satu pemerhati pembangunan, Suherlan, menilai proyek tersebut dikerjakan dengan tergesa-gesa dan tidak memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) — padahal K3 merupakan standar wajib untuk menjamin keselamatan tenaga kerja di lapangan. Ia bahkan mencurigai adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami selaku masyarakat merasa aneh. Kegiatan pemeliharaan itu terlihat tergesa-gesa, seakan-akan ada yang ditutupi dan layak untuk diperiksa,” ujar Suherlan saat ditemui awak media, Jumat (31/10/2025).

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa perbaikan hanya dilakukan di bagian luar bangunan kantor, sementara area lain sama sekali tidak tersentuh. Beberapa pekerjaan seperti pengecatan dan pergantian plafon juga dinilai tidak menyeluruh dan terkesan asal jadi.

“Yang dicat itu hanya bagian luar saja, bagian dalam tidak. Dan yang lebih parah, tidak ada papan informasi proyek di lokasi pekerjaan,” tambahnya.

Ketiadaan papan proyek menjadi sorotan utama publik karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Papan informasi wajib mencantumkan nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, hingga pelaksana kegiatan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya proyek.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Sekretaris BKAD (Sekban) belum memberikan klarifikasi meski awak media telah beberapa kali mencoba mengkonfirmasi ke kantor terkait.

Masyarakat berharap agar pihak berwenang, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), segera turun tangan menelusuri pelaksanaan proyek pemeliharaan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara. (Cecep)

Rate this item
(0 votes)