Lensa Fokus | Media online dan Cetak Banten dan Nasional Hari ini

Banten

Stop, Kriminalisasi Terhadap Wartawan

Tangerang, Lensa Fokus.id:–Adanya kasus intimidasi  dengan meminta imbalan yang  dilakukan oknum wartawan dan  terjadinya tindakan kriminalisasi terhadap wartawan  di wilayah Banten belum lama ini,  pengurus DPD Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD KWRI)  Provinsi Banten,    melakukan Bedah Pendapat Jurnalistik (BPJ) internal anggota KWRI  se – Provinsi Banten dan akademisi, di Kampus  STIE ISM,  Tigaraksa, Tangerang, Sabtu (14-03-2020).

Ketua  DPD  KWRI Provinsi Banten, Sofyan Darulan,  dalam kesempatan BPJ  mengatakan, jika seorang wartawan terjerat masalah hukum akibat melakukan tindakan kriminal atau  tindakannya diluar tugas-tugas karya jurnalistik, itu  harus di proses sesuai  secara hukum.  Namun bagi wartawan yang  tengah melaksanakan tugas dan karya jurnalistiknya dianggap merugikan, maka pihak tersebut  dapat menggunakan  hak jawab  atau melaporkannya  ke dewan pers.

“Wartawan yang tengah melakukan tugas dengan karya jurnalistik  sesuai dengan  kode etik jurnalistik, harus di bela.  Oleh sebab itulah,  wartawan harus  profesional,  proporsional dan Independent. Proporsional dalam menulis berita sesuai  fakta  yang ada  dan  independent dari campurtangan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Karena tugas wartawan adalah untuk mencari informasi dan menyampakannya keda masyarkat,” kata Sofyan Darulan.

Menurut  wartawan senior ini, dunia jurnalistik semakin hari terus berkembang.  Selain ada media cetak dan elektronik belakangan ini juga marak berdirinya media online atau yang lebih dikenal media siber.

Seorang wartawan dalam menulis berita,  harus memenuhi unsur 5W+1H.  Dengan demikian, seorang wartawan tidak menjadi sasaran empuk sesorang atau sekelompok orang untuk melakukan intimidasi dan diskriminasi saat menjalankan tugas  karya jurnalistiknya.

Belum lagi menurut Sopyan, bagi wartawan media online, akan lebih rentan menjadi sararan diskriminasi melalui Undang-Undang IT atau pencemaran nama baik seseorang. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, jelas telah di atur hak dan kewajiban serta sanksi bagi wartawan yang melanggar Undang-Undang maupun kode etik jurnalistik.

“Yang pasti wartawan harus proporsional dan Independent. Proporsional dalam menulis berita-berita positif dan harus independent dari campurtangan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Karena tugas wartawan adalah untuk mencari informasi dan menyampakannya kepada  masyarakat,” tegasnya.

Sementara, Agie Rahmatulah,  seorang wartawan  senior  mengapresiasi  adanya kegiatan BPJ bagi wartawan dan akademisi, dan diharapkan menjadi bahan acuan bagi wartawan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjebak dan terjerat masalah hukum.

Menurutnya  Agie, wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus benar menguasai  dan memahami Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalitsik. Jika tidak maka akan menjadi sasaran empuk para penegak hukum dalam mencari celah kesalahan waratawan.

Ketua STIE ISM, DR. Bobby Reza,S,Kom.MM, dalam kesempatan tersebut menyatakan, kegiatan BPJ yang dilaksanakan di Kampus STIE ISM, diharapkan dapat menjalin sinergistitas  antara dunia pers dengan kampus. Tidak menutup  kemungkinan dari  mahasiswa di STIE  ISM ini akan lahir juga  wartawan-wartawan  yang profesional  dan pemilik  media.—( egi/em)

-::-Ter Viral-::-


To Top
WhatsApp chat