Lensa Fokus | Media online dan Cetak Banten dan Nasional Hari ini

Tangerang

Seminar Nasional Unpri, Bupati Zaki: Penyederhanaan Birokrasi Mempercepat Pembangunan

TANGSEL, lensafokus.id – Univeraitas Prima Indonesia (Unpri) menggelar seminar Nasional dengan tema “Tantangan Pelayanan Publik dalam Penyederhanaan Birokrasi”, seminar dilaksanakan Sabtu, (1/2/2020) digedung Graha Widya Bhakti Puspitek Serpong, Tangerang Selatan.


Seminar dihadiri dari berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Pemda Ogan Ilir dan perwakilan Pemprov Bukit Tinggi. Dalam seminar yang merupakan Rangkaian Dies Natalies HUT ke-26 UNPRI, hadir beberapa kalangan civitas akademik Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran dan kalangan birokrasi dari Kementerian Dalam Negeri RI dipenuhi dengan keluhan dan solusi.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang diamanatkan menjadi key note speaker menyampaikan penyederhanaan birokrasi akan mempercepat pembangunan, tetapi butuh komitmen mulai dari pemerintah pusat hingga daerah karena kebutuhan pelayanan kepada masyarakat lebih utama.


“Komitmen harus dibangun mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga kebutuhan masyarakat lebih cepat dan terlayani,” kata Bupati Tangerang yang mantan mahasiswa UNPRI.
Bupati Zaki mengambil contoh, untuk membangun jembatan yang melintasi rel kereta saja di Tangerang harus meminta izin begitu banyak mulai dari KAI, Kemenhub, Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi hingga Kementrian PUPR, sehingga bertahun-tahun jembatan belum terealisasi.
“Karena itu, dengan adanya penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pembangunan. Hal ini sangat penting untuk segera mereformasi kebijakan lewat penyederhanaan birokrasi,” ungkap Zaki di depan peserta seminar.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik yang hadir sebagi pembicara mengungkapkan bahwa pihaknya siap memfasilitasi berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Menurut Akmal, kebijakan yang berbelit dan seakan-akan rumit tersebut akibat belum berjalannya PP nomor 18/2016.

“Terus terang, jika PP nomor 18/2016 dijalankan saya yakin keruwetan birokrasi tidak akan terjadi,” ujarnya.
Walaupun ada kesulitan dalam birokrasi, lanjutnya, akan dapat diselesaikan secara cepat tanpa memakan waktu bertahun-tahun seperti saat ini.
Akibat tidak berjalannya PP 18/2016, lanjut Akmal, saat ini Kemendagri banyak kedatangan tamu dari 508 Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia.
“Dan para tamu tersebut semuanya meminta konsultasi akibat adanya benturan kebijakan antara pemda, provinsi dan pusat,” ungkapnya.
Seharusnya, tambah Akmal, kebijakan di tingkat daerah dan kota dapat selesai dengan difasilitasi pemerintah provinsi. Namun, kenyataannya saat ini, pemerintah daerah mengalami kebuntuan di tingkat provinsi.
“Sehingga pemerintah daerah berdutun-duyun berkonsultasi dengan Kemendagri. Akibatnya, Kemendagri bagian konsultasi seperti pasar ikan alias ramai,” ungkapnya.
Hadir daam seminar nasional tersebut beberapa petinggi di kalangan birokrasi Indonesia seperti Prof. Ryaas Rasyid, Staf Ahli Kemenpan RB Jufri Rahman, dimoderatori oleh Soma Atmaja Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Tangerang dan beberapa penulis seluruh Indonesia dari kalangan akademisi. (Agie/rls/Diskominfo)

-::-Ter Viral-::-