Lensa Fokus | Media online dan Cetak Banten dan Nasional Hari ini

ADVERTORIAL

Pemkab Tangerang Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Dengan Menerapkan PSBB, Bentuk Gugus Tugas Covid-19 Sampai Tingkat RW/RT

Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) yang melanda negeri ini termasuk wilayah Kabupaten Tangerang.

Salah satunya penerapan PSBB, dimana penerpan PSBB tersebut menindak lanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK01.07/Menkes/249/2020, telah ditetapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan Cornoa Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Gubernur Banten Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan secara teknis pengaturan PSBB di Kabupaten Tangerang di atur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor : 20 tahun 2020 tentang pedomanan PSBB dalam percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tangerang

“Tujuan dari PSBB adalah untuk memberikan jaminan, bahwa rantai penularan Covid-19 ini bisa kita putuskan dengan secara bersama-bersama, secara disiplin mematuhi aturan yang diatur pemerintah,” katanya

Ada beberapa hal yang diatur dan pembatasan dalam PSBB yang dilaksanakan 14 hari kedepan mulai tanggal 18 April 2020, yaitu keluar rumah wajib menggunakan Masker dalam kondisi apapun, cuci tangan pakai sabun atau handsanitezer, jaga j5fedarak minimal 1 meter dan perilaku hidup sehat atau PHBS.

Untuk semua tingkat pendidikan dilaksanakan di rumah dengan metode jarak jauh; Bekerja dilaksanakan di Rumah, kecuali Bidang kesehatan, Pangan, Energi, Komunikasi/media, dan Keuangan/Asuransi/Perbankan, Logistik, Transportasi, Industri dan kegaiatan produksi (berizin pusat) dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sosial dan Budaya yaitu kegiatan perkumpulan/pertemuan maksimal 5 orang pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) tanpa resepsi, khitanan (tanpa perayaan).

Moda Transportasi yaitu kendaraan roda dua ojek online dan Konvensional hanya untuk pengangkutan barang, untuk kendaraan roda dua tidak boleh membawa penumpang, untuk kendaraan jenis sedang maksimal di isi 3 orang, untuk kendaraan jenis minibus maksimal di isi 4 orang, mode transportasi dalam trayek dibatasi jam operasional mulai pukul 05.00 -19.00 WIB.

Tempat fasilitas umum: fasiltas umum/rumah ibadah dan tempat hiburan ditutup kecuali, Supermarket/Minimarket, Restoran,/rumah makan di luar mall, pasar toko, kelontong, penjualan, obat-obatan, peralatan medis dan bahan pokok.

PSBB ada 16 posko chek point didirikan di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang, Posko chek point tersebut tersedia beberapa petugas yang mensosialisaikan Kepada para pengendara terkait penerapan PSBB seperti penggunaan masker dan pembatasan penumpang, dan lainnya yang telah diatur dalam peraturan bupati.

Pemkab Tangerang, sebelum menerapkan PSBB, terlebih dahulu menunjuk beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan pasien covid-19, yaitu RSUD Kabupaten Tangerang, RS Silloam Kelapa Dua Jl Kelapa Dua Raya Tangerang Banten, RSUD Banten Jl Syeh Nawawi Al Banten Kelurahan Banjar Sari Kec Cipocoh Jaya anjar Sari Kota Serang.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab Tangerang menyediakan rumah sakit perbantukan yaitu RSUD Balaraja dan RSUD Pakuhaji. Pemkab Tangerang juga menyediakan wisma Griya Anabatik sebagai rumah singgah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) covid-19. Griya yang terletak di Kecamatan Kelapa Dua itu beroperasi mulai Kamis, 23 April 2020.

“Griya Anabatik diperuntukkan untuk OTG dan pasien PDP yang sudah terkonfirmasi positif tetapi tidak memiliki gejala yang parah. Penggunaannya secara bertahap,” kata Bupati Zaki

Selain itu, meyediakan anggaran, membentuk gugus tugas yang menangani Covid-19 di semua tingkat dari keluarahan/desa, RW/RW, melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan saluran komunikasi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya kebersihan personal dan kesehatan rumah sebagai dari perwujudan prilaku hidup sehat dan bersih (PHBS), dan mendata penerima manfaat dampak covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid menjelaskan Sebelum dilakukan PSBB di Kabupaten Tangerang, pada awalnya Penanganan bencana wabah virus corrona dikeluarkan surat himbauan Bupati Tangerang bernomor 443.2/1015-Bag.Um/III/2020 tentang antisipasi penyebaran Covid-19 pada tanggal 15 Maret 2019, sebagai tindak lanjut keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang tanggal 14 Maret 2020 tentang penetapan kejadian luar biasa corona (covid-19) di wilayah Provinsi Banten.

Diikuti surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 440/1211-Disdik/III/2020 tentang implementasi kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19) pada satuan pendidikan di Kabupaten Tangerang. Pada tanggal 17 Maret 2020, dikeluarkan Surat Himabaun Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor 470.324-DKPS terkait pengurusan dokumen kependudukan secara online melalui WA dan sms.

Selanjutnya Bupati Tangerang A Zaki Iskandar menetapkan Kabupaten Tangerang sebagai daerah tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona Desease 2019 (Covid-19), tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tangerang bernomor 440/ Kep 273/ huk 2020 tertanggal 23 Maret 2020.

Keputusan itu menetapkan masa waktu tanggap darurat; Status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Desease 2019 (Covid-19) Kabupaten Tangerang terhitung mulai 23 Maret hingga 23 Mei 2020; Perpanjangan status tanggap darurat bencana wabah penyakit Corona Desease 2019 (Covid-19) dapat dilakukan apabila situasi masih dalam kondisi rawan dan mengikuti kontinjensi penanggulangan bencana wabah Covid 19 tahun 2020.

Dikeluarkan surat edaran Bupati Tangerang Nomor : 443.2/1075.Bag.Um tentang tindak lanjut surat edaran menteri PANRB Nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di linkungan Pemkab Tangerang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Terkait anggaran, kata Sekda Moch Maesyal Rasyid penanganan covid-19 dibebankan kepada APBD Kabupaten Tangerang dan bantuan dari Provinsi Banten, anggaran tersebut untuk penyediaan lokasi karantina hingga alat kesehatan, dan jejaring pengamanan sosial mencapai Rp 253,8 miliar.

Penerima bantuan JPS, sebanyak 83.333 Kepala Keluarga, dengan estimasi anggaran yang digelontorkan sebesar Rp.150 miliar. Kriterianya seperti keluarga PDP dan keluarga yang anggotanya meninggal karena posistif Covid-19, Asisten Rumah tangga dan pekerja/karyawan yang di PHK/dirumahkan, Tukang ojek pangkalan, tukang becak dan sopir angkutan umum yang tidak beroperasi, Pedangan asongan, pedagang keliling yang sudah tidak bekerja lagi, tenaga harian lepas seperti tukang bangunan dan buruh, Petani penggarap dan nelayan, Penyadang desibilitas. (Adv)

-::-Ter Viral-::-


To Top
WhatsApp chat